Hattanomics Menurut Saya

bung_hatta_by_debosya-d4db7ru

(Tulisan ini merupakan tweet saya di Twitter [@gusiqbal81] mengenai pandangan ekonomi Hatta akibat masalah ‘kemanjaan’ yang menjangkit di masyarakat kita kepada negara. Ini merupakan hasil renungan saya dalam ‘mengakumulasi dan mentransformasi’ (alah) pemahaman saya baik mengenai pemikiran Hatta, ketatanegaraan era baru, ilmu hukum dan masalah ekonomi)

entah kenapa, mulai risih juga denger banyak pihak yang selalu nuntut pemerintah lagi untuk melakukan sesuatu. satu hal yang ingin gua tanya

apakah masyarakat tidak bisa mandiri? kenapa masyarakat manja dan malah (maaf) kurang ajar sama pemerintah? 71 tahun merdeka ngapain?

di masa lalu, negara punya kesalahan mengekang masyarakatnya untuk mandiri. Hatta mengembangkan koperasi demi kebebasan ekonomi…

koperasi adalah simbol cerminan demokrasi ekonomi, di mana kebebasan dan hak milik menjadi satu harmoni yang menarik…

di sisi lain, Hatta selalu mengingatkan selain masalah ekonomi, pendidikan adalah hal yang utama. perut terisi tapi otak nggak, buat apa…

konsepsi Hatta mengenai sosialisme tidak seutopis pandangan Marxis, tapi realistis, ingin membebaskan individu di Indonesia

sebelum kamu lepas sebagai individu, kamu harus dididik dahulu. ada koperasi ada pendidikan. perut sama otak ke isi.

peran negara gimana? dia realistis gakkan merebut kepemilikan pribadi kecuali kalo itu menyangkut Pasal 33 UUD 1945

artinya, alat dan faktor produksi penting bagi kemakmuran rakyat itu yang jadi kuasa negara. BUMN bukan alat birokrasi…

selagi negara membangun masyarakat sebelum lepas landas, maka dipersiapkan masyarakat mandiri, masyarakat madani…

dalam kehidupan bernegara di era globalisasi, negara gak sepicik eksekutif, legislatif, yudikatif semata, tapi luas lagi bung…

…tapi kehidupan negara (ekse,legis,yudis), dunia ekonomi-bisnis dan masyarakat madani. nah, masyarakat madani ini yang jadi fokus Hatta

kalo berbicara Hattanomics, maka dia akan berfokus pada pembangunan ekonomi berbasis masyarakat madani. baru berkembang dunia ekonomi-bisnis

negara dalam hal ini gak bisa nyuapin makanan terus, bisa ancur negara kalo rakyatnya manja. produktifitas memble, makan pajak mulu

apalagi campur tangan negara terhadap dunia ekonomi-bisnis itu rentan terhadap praktek kotor seperi KKN. situ yang kerja, mereka yang enak

ini yang dikonsepsikan Hatta dalam pandangan ekonomi kerakyatan. pembangunan basis masyarakat madani. tapi itu udah ancur sejak 1959…

membangun masyarakat madani itu gak gampang. ekonomi dan pendidikan itu dibangun minimal 25 ampe 50 tahun. atas topcer, bawah markotop…

lalu kita sekarang ini sebenernya lagi kehilangan arah gimana nih membangun ekonomi kita. kuncinya sinergitas antara tiga pilar itu aja…

di sisi lain, dalam kehidupan sosial kita juga masih tergantung sama legitimasi pemerintah berdasarkan legislasi dan regulasi. DUH!

kita masih mempraktekkan doktrin hukum Eropa Darata, setiap hak kita diatur sama aturan. kita mau begini, kudu ada aturan. PLZ DCH MAZ!

udah saatnya rakyat ini harus dididik untuk punya inisiatif mereka sendiri. pendidikan dan ekonomi jadi yang utama. sesuaikan dgn keadaan.

 kalo anda paham sama ekonomi kerakyatan maka kuncinya dari inisiatif menuju kebebasan individu setiap rakyat Indonesia.

Memahami Kembali Substansi Sosialisme Indonesia (2)

soekarnohatta

Perbedaan pandangan apakah kebebasan manusia itu dilepaskan kepada individu masing-masing atau diserahkan kepada Negara untuk mengurus sebagian yang tidak dapat dibangun oleh individu semata menjadi perdebatan hangat baik di Eropa Daratan maupun di Amerika. Tentang pemetaan konflik yang berkembang awalnya di Eropa Daratan memicu konflik pemikiran antar Anglo Saxon (baik Inggris maupun Amerika) maupun Eropa Daratan mengenai kebebasan dan kesatuan masyarakat yang diatur oleh Negara. Perdebatan itu seperti yang dikatakan sebelumnya telah memicu kecacatan revolusi Prancis yang pada dasarnya memiliki tradisi civil law berdasarkan kewenangan raja (pemerintah) yang sentralistik dengan tradisi common law yang berkembang pada bangsa Anglo Saxon yang telah terbiasa pada individualisme sehingga mentahnya revolusi mengakibatkan perkembangan liberalisme yang setengah-setengah.

Perkembangan sosialisme ini sebenarnya dapat pula untuk dilihat dari berkembangnya ilmu sosiologi di Jerman oleh Auguste Comte pada abad ke-19. Perkembangan sosiologi yang mempelajari hubungan antar manusia di dalam masyarakat serta mempelajari masyarakat itu sendiri, berkembang pesat di Jerman khususnya dan Eropa Daratan pada umumnya. Meskipun Herbert Spencer merupakan pengembang ilmu sosiologi berpengaruh dari Inggris, namun pemikiran Sosiologi Spencer tidak berkembang pesat di Inggris. Ini dapat dilihat bahwa perkembangan masyarakat berdasarkan Common Law maupun karakteristik masyarakat (serta Individu) di Inggris lebih homogen serta lebih bersifat individualistik dibanding tempat lainnya. Hal ini dimaklumi bahwa perkembangan liberalisme klasik yang didasarkan pada kebebasan individu lahir di Inggris, sehingga keadaan antara Inggris dengan Eropa Daratan tentu memiliki perbedaan signifikan terutama dasar pemikiran berdasarkan kebebasan individu atau kehendak kolektif.

Kehendak kolektif ini merupakan perkembangan lanjutan dari timbulnya revolusi Prancis 1789 yang dinilai cacat sehingga menimbulkan dua kubu yang saling berseberangan, yaitu kebebasan pada satu pihak, persamaan dan persaudaraan pada pihak lain. Perkembangan Eropa Daratan yang lebih sentralistik dan berdasarkan kolektivisme memuncak pada pemikiran Karl Marx yang mengritik pemikiran Adam Smith yang mengarah kepada pemikiran Liberalisme Klasik sebagai satu sistem yang mengeksploitasi tenaga kerja dan membuat kesenjangan kelas yang semakin lebar. Di dasarkan pada ‘asumsi’ pemikiran berdasarkan teori surplus-value Marx mengungkapkan eksploitasi kaum borjuis yang mendapatkan keuntungan lebih dengan mempekerjakan buruh dengan ‘mengotak-atik’ baik itu upah yang rendah atau jam kerja yang diperpanjang. Keuntungan yang didapatkan dari surplus baik waktu maupun penjualan menjadikan buruh sebagai sapi perah si kaum borjuis dalam mendapatkan keuntungan yang banyak, sedangkan kaum buruh bekerja tanpa lelah tanpa mendapatkan hasil yang adil dari yang ia buat dan ia dapat dari pekerjaannya.

Kritik Marx pada dasarnya diarahkan kepada teori ekonomi yang lebih melihat bahwa kepemilikan individu sebagai dasar perekonomian adalah sesuatu yang keliru dan terlalu memberikan kebebasan kepada individu yang cenderung mengeksploitasi demi mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Hal ini dapat dilihat dari penjajahan di berbagai wilayah di dunia yang didasarkan pada persaingan bebas antar individu yang membuahkan eksploitasi yang berkepanjangan dan mematikan manusia dari kebebasannya, terutama kemauan kolektifnya. Kaum terjajah (proletar) dijajah oleh kaum penjajah (borjuis) untuk mendapatkan komoditas perdagangan yang dibutuhkan dunia sehingga bertujuan mendapatkan keuntungan dari perdagangan komoditas dunia tersebut. Namun, proletar sendiri hanya diberi upah yang begitu sedikit dari pekerjaannya yang begitu berat sehingga menimbulkan ketidakadilan. Hal ini merupakan sedikit latar belakang yang membuahkan suatu teori eksploitasi kaum borjuis terhadap kaum proletar.

Pemikiran Marx (Marxisme) ini didasarkan pada pengembangan filsafat Hegelian, berdasarkan dialektika idealistik. Namun, Marx memandangnya terlalu mengawang sehingga perlu untuk dikonkretisasikan dengan keadaan yang riil, yaitu suatu pemikiran yang bersifat materi, tidak berdasar pada ide semata. Dari perbenturan berdasarkan materi itu, yaitu dari sudut pandang ekonomi, menghasilkan kehidupan manusia yang bersifat dinamis dan berkembang lebih baik. Karena perbenturan ekonomi, kehidupan manusia menjadi lebih baik. Itulah inti pemikiran Marx. Dengan mengasumsikan keadaan saat itu dengan adanya head-to-head antara kaum borjuis (kaum pemodal dan pemilik aset individu) dan kaum proletar (kaum buruh) dalam masa-masa perkembangan industri, maka perlu untuk menggulingkan ‘otoritarianisme’ kaum borjuis berdasarkan sistem kapitalisme yang merugikan buruh, dengan suatu sistem yang disebut sebagai komunisme, yaitu gerakan penyatuan kaum buruh (disertai kaum-kaum lain yang senasib dengan si kaum buruh) untuk menggulingkan kekuasaan si kaum borjuis dengan suatu sistem yang lebih adil bagi mereka. Kepemimpinan ala kaum borjuis berdasarkan kapitalisme yang mengeksploitasi digantikan oleh suatu sistem komunisme yang menjamin kehendak kolektif atau kebersamaan. Maka dari itu, kepemilikan pribadi dalam alat produksi harus direbut dan dijadikan sebagai kepemilikan bersama, yang dikelola oleh Negara sebagai representasi dari kehendak bersama, yang selanjutnya oleh kaum komunis disebut sebagai ‘diktator proletariat’.

Meskipun sosialisme dan komunisme berbeda satu sama lain, tetapi mereka tetap sama didasarkan pada kolektivisme dan dikendalikan oleh negara sebagai representasi kolektif kaum buruh, dengan apa yang disebut pemerintahan ‘diktator proletariat’. Diktator proletariat inilah yang berperan utama dalam mengalihkan alat-alat (dan faktor-faktor) produksi individu menjadi kepemilikan bersama (sosial). Oleh karena itu, perlu untuk dikritisi pula peralihan kepemilikan individu ini hanya meliputi alat produksi atau seluruh kepemilikan individu. Ini menjadi satu pertanyaan perlu untuk dijawab dan dikritisi.

Ekses negatif Marxisme mengenai pembentukan masyarakat komunisme ini tentu sudah kita ketahui bersama, terutama kritik libertarianisme terhadap komunisme. Namun, dibandingkan komunisme, pemikiran sosialisme yang dinilai moderat (yang dinilai banyak pihak jalan masuk menuju komunisme tapi tidak terlalu jauh hingga ‘ke dalam’) berkembang di berbagai negara seperti Denmark, Swedia, Norwegia dan Finlandia. Sosialisme itu sendiri kini berkembang lebih moderat mendekati liberalisme yang notabene mengutamakan kebebasan individu.

Hal ini menginspirasi banyak tokoh pergerakan kemerdekaan di Indonesia, terutama Soekarno, Sutan Syahrir, dan Mohammad Hatta. Teutama Soekarno, beliau menyadari bahwa Marxisme yang berkembang di Eropa sangat berbeda dengan alamnya di Indonesia. Bila perbenturan dua kelompok di Eropa karena lingkungan ekonomi industri berdasarkan teknologi mesin, maka Indonesia masih dalam tahap agrikultur yang banyak berkonflik antara kaum tani dan buruh terhadap penjajah dalam masalah tanah dan upah tenaga kerja.  Sehingga, alam pemikiran Marxisme semata adalah pincang di Indonesia. Maka, Soekarno memperkenalkan tiga pokok pikirannya bagi Indonesia, yaitu Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme, yang kelak dipraktekkan pada masa demokrasi terpimpin namun gagal.

Hatta sendiri sejak awal sudah menolak pemikiran Marx yang secara ekstrim mengemukakan negara menguasai seluruh alat produksi. Baginya, kepemilikan individu adalah suatu keniscayaan dan menjadi dasar bagi manusia dalam mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupannya lebih baik. Hatta lebih berpikir realistis mengenai cabang produksi yang penting dan dibutuhkan rakyat banyak, serta bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dimanfaatkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Dari permulaaan pokok pikiran dua tokoh Dwi-Tunggal inilah, terjadi perbedaan pandangan mengenai apa itu sosialisme ala Indonesia. Di sisi lain, berkembangnya sosialisme harus dipahami dari perjalanan sejarah Nusantara di masa lalu yang berliku dan antara Islam dan Sosialisme Barat-lah yang membentuk negara ini menjadi bersatu.

Memahami Kembali Substansi Sosialisme Indonesia (1)

socialism_by_mubtari-d3e3kei

Di dalam tulisan-tulisan sebelumnya, saya lebih banyak menekankan pada apa itu libertarianisme dan berbagai hal yang positif maupun hal-hal yang negatif sehingga karakter dari libertarianisme itu hilang. Liberalisme, seperti yang ditulis sebelumnya, kurang begitu mewarnai pemikiran dasar berdirinya Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Mohammad Hatta, Indonesia (dalam hal ini Pancasila) lahir atas tiga respon pemikiran besar, yaitu Islam, Demokrasi Desa dan Sosialisme Barat. Dalam pengembangan pemikiran selanjutnya, Soekarno membuat suatu istilah politik yang hingga kini definisinya belum bisa kita pahami hingga sekarang, yaitu Sosialisme (ala) Indonesia.

Di dalam tulisan ini, saya akan mengulas secara singkat apa dan mengapa harus mengambil sosialisme Indonesia dalam memandang ‘arah politik’ bagi Indonesia di masa lalu (juga masih dipegang sebagian kalangan hingga masa kini). Dalam penjelasannya nanti, akan ditunjukkan bahwa respons terhadap pemikiran Sosialisme Barat memiliki suatu catatan panjang di masa lalu sehingga penerimaannya oleh kalangan luas begitu positif dan optimistik. Tentu pembahasan singkat perlu penjabaran lebih lanjut dalam satu tulisan panjang mungkin berupa makalah dan paper. Tapi saya kira perlu untuk dibahas sedikit dalam tulisan ini.

***

Pemikiran sosialisme sebenarnya merupakan respon terhadap pandangan Liberalisme yang lebih menekankan pada kebebasan individu yang selama ini disalahpahami dan menjadi salah kaprah oleh sebagian kalangan yang dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan semata dengan jumlah sebesar mungkin. Pemikiran sosialisme ini sebenarnya menjadi satu corak yang khas bagi para pemikira wilayah Jerman dan Prancis terutama di Prancis dalam Revolusi Pransis 1978 yang mengusung slogan ‘kebebasan, persamaan dan persaudaraan’. Hatta, di dalam tulisannya, mengulas Revolusi Prancis ini yang dapat dikatakan sebagai revolusi pembebasan yang pincang sebelah (atau malah lumpuh). Mengapa dikatakan demikian?

Bagi Hatta, kebebasan politik yang dicetuskan dalam revolusi tersebut tidak disertai oleh pemikiran yang begitu matang terhadap kebebasan dalam ekonomi. Demokrasi Politik tidak dibarengi dengan demokrasi ekonomi. Sehingga, pada saat revolusi pecah, para kaum feodal dan pihak bangsawan (serta kroninya) yang pada awalnya ditelanjangi dari kedudukannya sebagai kalangan elit, berpindah menjadi kalangan elit di bidang ekonomi. Berbagai harta benda mereka yang melimpah, otomatis merajai bidang ekonomi dengan membuat suatu perusahaan berasaskan modal dengan instrumen saham. Perusahaan ini, yang dikuasai oleh kalangan elit sasaran revolusi, merajai bidang ekonomi di Prancis. Kebebasan politik pun ternyata pincang, karena kebebasan berserikat, terutama bagi buruh dan petani, merupakan suatu bentuk pembatasan kebebasan karena berserikat berarti terikat oleh peraturan serikat organisasi, sedangkan manusia ‘dilahirkan dalam keadaan bebas’. Sehingga berserikat adalah suatu pelanggaran kebebasan. Ini pula yang menjadi cacat revolusi (juga strategi para kaum borjuis dalam melihat kelemahan revolusi) sehingga para buruh dan petani (serta para kaum marjinal dan minoritas lainnya) terpecah menjadi individu tanpa adanya hak untuk berserikat yang merupakan kekuatan utama dalam menekan keadaan dalam memengaruhi pemerintahan.

Slogan ‘kebebasan, persamaan dan persaudaraan’ pada akhirnya menimbulkan kontradiksi tersendiri, karena dengan adanya kebebasan, persamaan dan persaudaraan ditafsirkan sebagai membatasi kebebasan itu sendiri. Oleh karenanya, kebebasan semata yang telah terwujud, tetapi persamaan dan persaudaraan menjadi sesuatu yang mustahil karena kecacatan revolusi (juga celah pemikiran yang amat disayangkan).

Hal ini mengingatkan pada masalah ‘perseteruan hebat’ antara aliran filsafat rasionalisme (digawangi Rene Descartes) dan filsafat empirisme (digawangi oleh John Locke dan Thomas Hobbes). Filsafat rasionalisme mewakili perkembangan pemikiran di Prancis (selanjutnya Jerman) lebih menekankan bahwa sumber pengetahuan yang paling utama adalah akal rasio yang merupakan ‘dasar eksistensi’ bagi manusia dalam mengada. Namun, akal rasio seseorang berbeda antara satu sama lain sehingga seringkali menimbulkan perbedaan persepsi mengenai sesuatu. Berbeda dengan filsafat empirisme yang menekankan pada pengalaman dan indera sehingga meski akal diakui namun hanya memroses terhadap apa yang ia dapat dalam pengalaman. Hal ini dikembangkan hingga dalam kehidupan sosial dan masalah individu dan negara (sebagai entitas sosial).

Perkembangan filsafat rasionalisme dengan ditambah dengan positivisme sebagai tambahan terhadap filsafat rasionalisme dengan empirisme menjadi suatu ketentuan dalam pengembangan hukum positif. Dengan rasio dan pengujicobaan terhadap fakta dalam hukum alam menjadikan suatu bahan dalam pembentukan hukum dalam mengatur masyarakat. Hukum merupakan pengejawantahan tindakan Negara dalam mengatur masyarakat. Pengembangan ini berasal dari penggalian studi hukum dalam tradisi Civil Law yang dikembangkan di Jerman dalam bentuk kodifikasi hukum atau kitab hukum. Undang-Undang menjadi ketentuan dalam mengatur hidup manusia dalam satu wilayah Negara itu berada berdasarkan hasil akal terhadap apa yang terjadi dalam masyarakatnya. Negara dalam hal ini menjadi pemimpin bagi masyarakat dan menentukan arah berkembangnya masyarakat.

Berbeda dengan perkembangan dalam filsafat empirisme yang berkembang di Inggris (Locke dari Perancis namun terinspirasi dari filsafat Hobbesian yang cenderung individualistik namun liar dan mekanistik) di mana pengalaman manusia menjadi suatu sumber utama pengetahuan. Meski kedudukan akal diakui seperti filsafat rasionalisme, namun akal hanya sebagai pemroses terhadap pengalaman yang ia dapat. Pengalaman setiap orang adalah berbeda sehingga pengetahuan antara satu dengan yang lain adalah berbeda. Oleh karenanya, pengalaman ini menimbulkan relativitas dalam kesatuan masyarakat. Homo homini lupus seperti yang dikatakan oleh Hobbes sebenarnya adalah hasil dari pengalamannya terhadap zaman peperangan di Inggris di mana setiap individu digerakkan oleh kepentingan masing-masing berdasarkan pengalaman masing-masing. Akibat itu, setiap pengalaman seseorang yang berbeda tersebut menimbulkan perbenturan persepsi dan berujung pada kepentingan masing-masing serta berusaha untuk menguasai satu kepentingan dengan kepentingan lain. Mirip seperti dialektika idelisme ala Hegel, namun asumsinya adalah manusia dan setiap manusia adalah musuh bagi yang lain.

Dalam pengembangan hukum selanjutnya, sistem Common Law sebagai menjadi suatu sistem hukum khas berdasarkan spesialisasi terhadap pengalaman satu masyarakat (bahkan satu individu dengan individu lain) dalam menyelesaikan masalah hukum. Penekanan selanjutnya adalah dalam tradisi Inggris, individualisme menjadi suatu hal yang berkembang pesat terutama secara tersurat dalam filsafat Hobbesian. Relativitas yang terjadi antar individu di dalam masyarakat yang bebas harus dibatasi dengan adanya kesepakatan antar individu dalam masyarakat. Karena bila tidak, kebebasan akan merampas banyak hal, bahkan hidup dan hak milik. Inilah konsep individualisme sebelum berkembangnya libertarianisme yang menekankan pada tiga hak dasar, seperti hidup, kebebasan dan hak milik. Berdasarkan hal itulah dibentuk suatu hukum yang bersifat kontrak, yaitu kontrak sosial (social contract) untuk membatasi individu-individu dalam berbuat kesewenangan. Inilah dasar dari berkembangnya konstitusi dalam wilayah Inggris, meskipun konsep dasar konstitusi telah muncul sejak masa Yunani Kuno.

Perbedaan tradisi pemikiran tersebut pasca renaisans tersebut tidak hanya dalam pembangunan sistem hukum antara civil law maupun common law, tetapi juga berkembang dalam ranah ekonomi. Dalam tradisi eropa kontinental (dalam tradisi civil law), pengembangan ekonomi cenderung bersifat terpusat di tangan pemerintah (atau raja) meskipun perdagangan saat itu dapat dikatakan terbuka. Dasarnya lebih kepada fisiokratis, berdasarkan pertanian. Berbeda dengan Inggris, perkembangan ekonominya lebih bebas dan bersifat individualistik, sistem common law dan masalah kebebasan manusia yang berkembang telah membentuk suatu mental perdagangan bebas yang bersifat merkantilistik dan menuju pembentukan pasar bebas. Eropa yang cenderung beragam berbeda dengan Inggris yang bersifat homogen (terutama tradisi bentuk pemerintahan Eropa yang lebih menjurus monarki absolut berbeda dengan Inggris yang pada perkembangannya lebih monarki konstitusional) menjadi lebih bebas dan sejarahnya lebih bersifat lancar pasca banyak penuntutan hak politik warga dalam Magna Charta, Bill of Rights dan sebagainya.

Singkatnya, perbedaan pemikiran dan sudut pandang ini menjadikan sistem ekonomi membentuk dua kutub: liberalisme dan sosialisme. Slogan Revolusi Perancis terbelah menjadi kebebasan di satu pihak, persamaan dan persaudaraan di pihak lain: Individualisme dan kolektivisme.

Relevankah Libertarianisme di Indonesia? (3-habis)

16578937-abstract-word-cloud-for-libertarianism-with-related-tags-and-terms-stock-photo

Menarik untuk disimak bahwa apa yang disebut libertarianisme adalah suatu pandangan hidup yang didasarkan pada individu sebagai dasar pertimbangan moral dalam kehidupan manusia. Penekanan libertarianisme menurut Bastiat dalam satu buku kecilnya, The Laws, menekankan pada tiga hak dasar manusia, yaitu Hidup, Kebebasan, dan Hak Milik. Pembahasan Bastiat dalam buku tersebut lebih condong pada peran hukum yang seharusnya menjamin tiga hak dasar tersebut. Peran dalam pembentukan hukum tersebut tentu atas campur tangan Negara.

Negara merupakan personifikasi dari masyarakat yang telah bersepakat yang tertuang dalam rumusan dasar hukum yang dibuatnya, Konstitusi. Dengan kata lain, Negara adalah konstitusi yang tertuang di dalamnya, tanpa konstitusi, tidak ada negara. Begitulah menurut Hans Kelsen di dalam bukunya, General Theory of The Law and State. Hukum, bagi Kelsen adalah suatu metode sosial yang bersifat spesifik dalam mengatur masyarakat dengan cara paksaan. Secara sederhana, hukum bekerja apabila individu yang dianggap melakukan delik, lalu ternyata dalam proses pembuktian dia terbukti melakukan delik, maka harus dikenakan sanksi. Oleh karena itu, hukum bersifat memaksa dan seringkali bersifat normatif (das sollen), tidak seperti hukum alam berdasarkan kausalitas (das sein).

Karena hukum bersifat memaksa, maka hukum bersifat membatasi. Lalu, bagaimana hubungan hukum dengan hak dasar manusia dalam libertarianisme ini? Hal ini harus kita dalam dua perspektif. Pertama, hukum dibuat oleh Negara untuk melindungi hak dasar manusia. dalam perspektif ini, Negara membuat hukum untuk menjamin setiap hak dasar manusia individu dalam wilayah teritorialnya. Biasanya, hukum yang dibuat adalah bersifat negatif yaitu bersifat melarang dan mencegah terjadinya pelanggaran atas hak dasar manusia individu satu sama lain, misalnya dilarang melukai dan membunuh individu, melarang segala bentuk pencegahan terhadap kebebasan seseorang dan juga melarang mengganggu kebebasan orang lain, serta larangan terhadap seseorang terhadap hak milik orang lain, seperti larangan merampas, mencuri dan merampok hak milik orang.

Perspektif kedua adalah hukum dibuat untuk mengatur hak dasar manusia. Perspektif yang satu ini bersifat sangat membatasi dibandingkan perspektif sebelumnya yang bersifat menjamin. Dalam perspektif ini, hukum menjadi panglima hak dasar manusia, dengan kata lain hukum yang berhak dan wajib memberikan hak dasar manusia. Kebebasan tergantung atas teks hukum yang dibuat. Negara menjadi pengatur bagi individu dan individu dengan begitu tercerabut dari hak dasarnya.

Baik perspektif pertama dan kedua, Friedrich von Hayek mengemukakan dengan apa yang disebut sebagai perbedaan pemikiran antara wilayah Inggris dengan Jerman. Di sini saya mulai memahami dari tradisi hukum berbeda antara dua wilayah ini. Bila Inggris mewakili tradisi common law, maka Jerman mewakili tradisi civil law. Baik Inggris maupun Jerman, dalam alur sejarah pemikiran filsafat, maka tentu akan sangat berbeda hingga bermuara pada dua garis besar: kebebasan individu seperti yang tercermin dalam tradisi hukum Common Law dan komando negara dalam tradisi hukum Civil Law.

Instrumen hukum yang bersifat memaksa sangat efektif untuk mengarahkan masyarakat sebagai kumpulan individu. Namun, tujuan individu dan negara meskipun memiliki titik temu, selalu akan bertolak belakang. Individu, bila tanpa adanya negara, maka akan mengarah kepada keadaan anarki; bila negara tanpa adanya kebebasan individu, maka negara menjadi diktator yang menindas, mengarah kepada kediktatoran absolut. Tentu dua ekstrim ini menjadi terlalu mahal dengan kebebasan manusia yang saat ini kita dapatkan sebagai anugerah dari Tuhan.

Contoh hukum dan negara terhadap individu menjadi satu contoh mengapa seringkali dalam perjalanan sejarah kita, kebebasan manusia selalu akan mengarah kepada jalan yang berliku dan terkadang buntu dan terjal. Dalam pengalaman Indonesia, perlu untuk dibahas mengapa liberalisme gagal mewujud di dalam masyarakat.

Libertarianisme sebagai suatu pandangan hidup adalah tidak bersifat anarki karena tetap mengakui negara yang menjamin kebebasan individu (bukan mengatur individu yang membatasi), juga melegitimasi kebebasan individu, bahkan kelompok, tertentu untuk berbuat seenaknya dengan mengganggu kebebasan orang lain). Libertarianisme, sekali lagi, mendasarkan kepada tiga hak dasar manusia: hidup, kebebasan, dan hak milik.

Apakah liberalisme bisa berkembang di Indonesia? Jawabannya adalah tergantung dari istilah yang selama ini kita pakai. Dalam kata pengantarnya, von Mises mengatakan bahwa selama ini Liberalisme telah banyak diperkosa dan dipreteli pengertian dan definisinya sehingga menjadi alat untuk melegitimasi kekuasaan. Kebebasan, misalkan, sebagai prinsip dasar dalam liberalisme telah banyak dipreteli dan dijadikan alat propaganda bagi gerakan Marxisme untuk melegitimasi gerakannya menuju kebebasan masyarakat dengan munculnya masyarakat tanpa kelas. Sayangnya, muara itu tetap pula kepada Negara sebagai pemegang kendali masyarakat dan menafikan hak individu dan kebebasannya.

Liberalisme yang kita pakai hari ini, perlu untuk kita lihat kembali baik dalam konteks sejarah di masa lalu maupun keadaan politik di masa kini. Indonesia telah menghadapi politik liberal namun dalam pandangan sebenarnya, hanyalah nama semata yang bernama liberalisme. Apabila liberalisme dipraktekkan, seharusnya kebijakan politik saat itu adalah menjamin hak hidup masyarakat daerah jajahan, memberikan kebebasan bagi mereka dan menjamin hak milik mereka. Kuncinya adalah kebebasan individu baik politik, ekonomi, maupun sosial. Pendidikan dan ekonomi akan menjadi program panglima. Sayangnya dalam masa kolonialisme pasca 1870, yang adalah perselingkuhan negara dengan para pengusaha dan pemodal untuk menjamin alat produksi seperti tanah dengan sewa dan tenaga kerja murah. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kuli dan budak dunia.

Secara garis besar baik dalam negara kolonial maupun periode demokrasi liberal 1950-1959, titik permasalahannya adalah berada pada kekuasaan negara yang begitu besar sehingga sangat berpotensi (memang menjadi teraktualisasikan) terjadinya penyelewengan berupa mengekang kebebasan individu. Ini akan membunuh potensi individu manusia dalam mengembangkan kemampuan mereka yang besar, baik dalam mencapai cita-citanya, pencapaian ekonomi dan daya kreativitas mereka yang tertinggi.

Meski begitu, harus kita akui bahwa bila kita membicarakan liberalisme, maka harus menekankan pada libertarianisme yang menekankan pada kebebasan individu yang menjamin hak dasar manusia (hidup, kebebasan dan hak milik). Perkembangan liberalisme perlu untuk diperkenalkan karena istilah liberalisme dan pemikirannya masih terasa asing di Indonesia. Penyelewengan istilah dan definisi perlu untuk dikoreksi menjadi pengertian dan definisi awal apa itu liberalisme (klasik) dan memperkenalkan apa itu libertarianisme.

Lalu kembali kepada pertanyaan dari judul tulisan ini: relevankah libertarianisme di Indonesia? Maka saya harus jawab sangat relevan. Lalu bagaimana strategi untuk merelevankan libertarianisme? Seringkali kita memandang libertarianisme dengan liberalisme melalui pendekatan ekonomi yang mendasarkan pada pasar bebas berbasis pertumbuhan, laba, profit, rugi, Kapitalisme dan lain sebagainya. Johan Norberg, seorang pembela Kapitalisme global, mengatakan bahwa liberalisme tidak seperti yang dikatakan pada masa sekarang. Liberalisme klasik, yang diperkenalkan saat di Inggris, juga yang digali kembali oleh von Mises dan von Hayek, adalah kebebasan individu yang menjunjung tinggi hak hidup, kebebasan dan hak milik.

Mengenai pertumbuhan ekonomi, efisiensi dan keuntungan, maka hal itu merupakan konsekuensi dari tegaknya libertarianisme, kebebasan individu yang telah mendayakan potensinya hingga pencapaian tertinggi, namun ketiga hal itu tidak bisa dijadikan indikator utama. Bila kita terlalu berfokus bahwa liberalisme hanya masalah tiga permasalahan ekonomi di atas, maka terjadi reduksionisasi liberalisme, manusia hanya menjadi homo economicus, hanya sebagai alat ekonomi semata, padahal manusia adalah manusia dengan ciptaan terbaik dan tertinggi Tuhan!

Liberalisme seperti bukan pengertiannya yang murni. Amato Assegaf mengatakan bahwa hal itu merupakan penyimpangan yang dilakukan oleh para pemikir ekonomi yang ‘mempreteli’ liberalisme dalam kacamata ekonomi dalam merespons kritik dari kalangan sosialisme (baik radikal maupun moderat), sehingga tercipta pemikiran baru yang menyeleweng, Neoliberalisme. Bila kita melihat pengembangan Neolib ini, tentu harus kita bahas lebih panjang lagi karena terjadinya campur tangan Negara yang mempromosikan atas nama liberalisme namun dengan kecenderungan arah pola pikir pragmatisme yang membuat apa yang disebut ‘liberalisme’ menjadi menyeleweng dari liberalisme yang asli.

Itulah neoliberalisme, mereduksi liberalisme menjadi sempit sebagai homo economicus, memandang pasar bebas sebagai suatu hal yang mutlak. Pasar bebas meskipun menjadi tujuan akhir dari liberalisme namun apabila dicampuri oleh kepentingan negara ATAS NAMA LIBERALISME, maka pasar bebas menjadi semacam angan semata. Inilah yang terjadi dengan pengabaian terhadap hal yang lain, hidup orang menjadi semakin sulit dan kebebasan seorang terampaskan akibat pasar bebas. Ini yang disebut sebagai ‘pengembangan’ liberalisme sebagai fundamentalisme pasar. Pasar yang harus dijadikan indikator utama, tapi tidak memedulikan hidup, mengekang kebebasan karena kebebasan yang cenderung ‘anarki’, dan hak miliki semakin terampas. Lalu, liberalisme menjadi kambing hitam, padahal inilah yang disebut sebagai neoliberalisme, oh bukan, NEO-IMPERIALISME!

Inilah yang perlu kita renungkan, bahwa untuk menjadikan liberalisme sebagai pandangan pemikiran yang relevan, perlu untuk mengembalikan liberalisme dengan kembali ke dasar pemikiran libertarianisme, hidup, kebebasan dan hak miliki merupakan anugerah Tuhan kepada kita, hak alami dan paling dasar. Kita mengurus diri kita sendiri, meski kita butuh Negara untuk menjamin hak dasar kita. Orang miskin, meski mereka memiliki tanah pertanian, mereka dijamin oleh Negara agar tidak dirampas oleh korporasi. Korporasi dan petani di hadapan hukum (yang dibuat oleh Negara demi menjamin hak dasar manusia) adalah sama. Petani kuat terhadap korporasi, petani punya hak milik atas apa yang ia punya, atas apa yang ia dapatkan dari jerih payahnya terhadap tanahnya. Bahkan, bila hukum (konstitusi tepatnya) menjamin hak pendidikan, maka hal itu menjadi kewajiban Negara untuk memberikan pendidikan dan penerangan atas hak dasar mereka, memberikan pendidikan sebaik mungkin agar mereka kelak dapat mencapai pencapaian tinggi dalam bekerja dan berusaha. Konsekuensinya adalah semakin majunya masyarakat kita, baik dalam mengembangkan Negara Hukum yang semakin demokratis, ekonomi pasar yang semakin adil karena negara minim dalam mencampuri urusan ekonomi, dan masyarakat madani semakin menunjukkan potensi dan kemampuan mereka dalam mencapai masyarakat yang demokratis. Bahkan, menurut Johan Norberg dalam memahami kapitalisme dalam ranah ekonomi, akan tercipta apa yang disebut sebagai kapitalisme bebas, yaitu di saat politisi mengerjakan apa yang ia dalami, dan para pengusaha bekerja untuk mengembangkan usahanya di dalam pasar, serta tidak saling mencampuri urusan satu sama lain.

Saya kira perlu untuk merenungi dan meresapi kembali libertarianisme yang selama ini salah kaprah dipahami sebagai paham yang membela Barat dan membuat manusia semakin menuju kepada keterpurukan dan degradasi. Saya kira, Negara apabila dibatasi dan disepakati oleh masyarakat berperan secara terbatas dalam konstitusi, maka dia akan menjadi negara yang kuat, minimal state for the strongest state. Namun begitu, saya harus paham dengan Hatta dalam soal ini bahwa Negara Pengurus sebenarnya wajib untuk membangun ekonomi dan pendidikan secara konsisten untuk membangun manusia Indonesia yang sejahtera di masa depan. Saya tidak dapat mengatakan bahwa Hatta libertarian, tapi saya meyakini bahwa Hatta adalah orang yang pro akan kebebasan manusia. Saya kira itulah yang diimpikan Hatta. Meskipun begitu, harus saya ingatkan bahwa untuk menjawab bahwa libertarianisme ini relevan, maka butuh waktu jangka panjang untuk mewujudkannya. Pendidikan dan ekonomi adalah yang utama, dan pembangunan itu harus dalam waktu yang lama namun konsisten. Sehingga, saya hanya bisa mengatakan antara 25-50 tahun adalah waktu yang cukup untuk memberikan dasar kesadaran libertarianisme. Selebihnya, adalah usaha kita untuk tetap konsisten dan bersabar….

Desa, Globalisasi dan Perang Pangan

0krebszo7e

(Tulisan ini merupakan intisari pemahaman yang saya dapat dalam acara diskusi bersama Bang Sofyan Sjaf, senior kami di HMI Cabang Bogor)

Pada tanggal 13 November 2016, HMI Cabang Bogor mengadakan agenda diskusi mengenai arah pergerakan HMI Cabang Bogor selanjutnya dalam menghadapi dinamika politik saat ini yang begitu panas. Hal ini merespon kejadian yang telah berlarut selama minggu-minggu akibat ucapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menimbulkan panas politik dan sosial yang tidak biasa. Diskusi ini menjadi penting untuk memahami posisi HMI yang juga mengalami berbagai cobaan baik internal maupun eksternal.

Untuk sesi pertama, diskusi diisi oleh senior kami di HMI Cabang Bogor, Bang Sofyan Sjaf. Dalam diskusi di mana Bang Sofyan sebagai pengisi materi diskusi tersebut, beliau lebih banyak menekankan pada perubahan sosial yang kini sedang terjadi di Indonesia khususnya, dan dunia pada umumnya. Menurut bang Sofyan, perubahan yang terjadi saat ini harus kita lihat dalam beberapa puluh tahun yang lalu. Dalam sejarah berdirinya NKRI, Indonesia dengan dasar negaranya Pancasila dipengaruhi oleh tiga unsur: Islam, nilai-nilai kemasyarakatan di desa, dan pemikiran sosialisme Barat.

Seiring perkembangan zaman, Indonesia menghadapi apa yang disebut masa demokrasi liberatif yang kini sedang kita hadapi dan geluti. Pengalaman demokrasi liberatif pada dasarnya adalah pengulangan kembali sejarah dengan tentu harus belajar dari sejarah masa lalu pada masa demokrasi liberal 1950-1959. Bang Sofyan mengatakan bahwa kemungkinan demokratisasi adalah hal yang memiliki nilai positif dan negatif.

Dari segi suksesi kepemimpinan, maka demokrasi adalah nilai positif karena memberikan kesempatan setiap warga negara untuk menjadi seorang pemimpin dan tidka berdasarkan keturunan dan trah dari penguasa sebelumnya. Hal ini pun membebaskan masyarakat untuk berkesempatan mengemukakan pendapat, berserikat dan lain sebagainya sesuai dengan Piagam HAM PBB dalam hal Hak-Hak Politik.

Namun, ekses negatif dari demokrasi adalah timbulnya apa yang disebut sebagai investasi politik. Demokrasi tidak bisa lepas dari keterbukaan dan kebebasan yang mengakibatkan berbagai kelompok pun menjadi lebih terbuka dalam mengemukakan kepentingannya, baik itu kepentingan politik kekuasaan, ekonomi-bisnis, dan lain sebagainya.

Demokrasi politik yang kini menjadi fokus dalam kehidupan kita saat ini menjadikan segala sesuatunya mahal untuk ‘terangkat’ menjadi pejabat Negara, seperti menjadi anggota dewan baik daerah maupun pusat, dan juga menjadi presiden. Investasi untuk mendapatkan suara maupun kursi akan banyak dapat mencapai berpuluh juta. Dalam suatu pelajaran yang saya petik dalam suatu forum, untuk menjadi seorang tokoh yang dapat mencuri hati pemilih secara alamiah, maka proses itu harus dari 10 hingga 15 tahun sebelum dia mencalonkan. Dengan ongkos politik yang mahal dan pencapaian yang tentunya tidak mudah (bila pencapaian itu secara alamiah), maka tidak jarang menekan mental sang politisi tersebut yang semakin berlipat ganda.

Ongkos politik yang mahal cenderung dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk bertransaksi politik berupa ‘investasi politik’ seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Tidak hanya partai politik, tetapi juga kepentingan lain seperti pengusaha-pengusaha baik untuk mendapatkan sumber daya yang murah bagi bisnisnya maupun melanggengkan perusahaannya agar tetap lancar menjalankan usahanya.

Mari kita tarik dalam perubahan sosial yang kini mewarnai kehidupan kita semua. Kita lihat dalam alam globalisasi kini. Menarik untuk melihat buku Benturan Peradaban karya Samuel Huntington yang dijelaskan oleh Bang Sofyan, Intinya adalah akan terjadi suatu perang pengaruh antara Westernisme (diwakili oleh Eropa dan Amerika Serikat), Konfusianisme (diwakili oleh Tiongkok) dan Arabisme (diwakili oleh Timur Tengah). Dalam perkembangan selanjutnya, pergulatan global dikonsentrasikan antara kepentingan Barat (Amerika dan Eropa) dan kepentingan Tiongkok. Pertarungan ini dikerucutkan menjadi pertarungan antara Neoliberalisme ala Amerika Serikat dan Sosialisme ala Tiongkok.

Bila kita hubungkan dengan pergulatan global tingkat tinggi tersebut, maka hal ini mempengaruhi, bahkan menjadi bagian, dari pergulatan politik nasional Indonesia. Apa itu? Dengan mahalnya ongkos politik untuk menjadi wakil rakyat atau Presiden, tentunya para calon pejabat Negara ini akan mencari dana untuk memodali kampanye dan kelangsungan promosinya agar suaranya terangkat. Belum lagi ongkos politik itu ditambah dengan praktek politik uang yang tentunya akan semakin mahal. Hal ini akan banyak dipengaruhi dengan pertarungan global antara dua kubu ini untuk menyusup ke dalam kancah kompetisi politik tersebut.

Investasi politik untuk modal politik tersebut, pada akhirnya menimbulkan ketergantungan para politikus yang berakibat pada independensinya sebagai politisi yang membela kepentingan rakyat dan goyahnya idealismenya menjadi tergadai oleh kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Belum lagi, untuk balik modal (meski kata investasi bukan berarti secara cepat modal tersebut harus dikembalikan) perlu adanya asupan dana untuk menutup segala apa yang telah diberikan oleh kelompok tertentu berupa hak-hak istimewa dalam berbisnis. Hal ini berbahaya bagi kedaulatan kita sebagai bangsa yang selama ini merdeka, namun ternyata tergerogoti baik kemerdekaan politiknya maupun ekonominya.

Dengan tergadainya idealisme sang politisi, berakibat pada terabaikannya kepentingan rakyat khususnya kalangan petani. Kita menghadapi isu serius dengan apa yang disebut dengan perang pangan. Bila kalangan politisi hanya mementingkan semata kepentingannya untuk mencari modal untuk mengembalikan modal dari kelompok tertentu dan mengabaikan kepentingan petani, maka akan berakibat fatal bagi ketahanan dan kedaulatan pangan kita. Kita tahu bahwa petani di Indonesia sebagian besar merupakan kelompok paling lemah bahkan paling terpinggirkan selain nelayan. Dengan terabaikannya para petani ini, maka para petani rentan terhadap berbagai kepentingan kelompok di luar itu. Tak jarang petani harus head-to-head dengan pengusaha yang seringkali berselingkuh dengan negara untuk mendapatkan lahan usahanya.

Petani, dengan kata lain, semakin keok di negeri sendiri yang seharusnya mereka diberdayakan dan diberikan pendidikan serta bimbingan agar mereka dapat bersaing baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Inti globalisasi adalah kompetisi dan produk yang bersaing. Kerja dan akses terhadap berbagai kebutuhan untuk kerja mudah dan terjangkau sehingga petani dapat menjalankan pekerjaannya dan menambah produktivitas serta menambah skala ekonomi produk pertanian. Tentu ini akan menjadi persaingan menarik antara Indonesia, Amerika, Eropa dan Tiongkok apabila strategi pertanian ini berhasil dan menemukan formulasi dan implementasi yang pas.

Meski begitu, negara saja tidak cukup. Kemauan politik tentu penting, tetapi harus diingat bahwa kini kita menghadapi zaman yang semakin modern. Kita tidak lagi terfokus pada trias politica yang bersifat kaku dan terlalu inward-looking, tapi juga bersifat outward-looking. Kita tidak lagi berfokus pada masalah ketatanegaraan dalam ranah hukum (eksekutif-legislatif-yudikatif), namun meluas menjadi tiga simpul besar, yaitu Negara-Pasar-Masyarakat Madani. Akan terlalu luas bila kita membahas pasar karena terlalu rumit, namun perlu untuk kita renungi bahwa strategi yang paling potensial adalah terjun ke masyarakat (Masyarakat Madani).

Dalam masyarakat kita, mayoritas (meski saya melihat dalam data BPS tahun 2015 51 persen penduduk Indonesia berada di kota) penduduk Indonesia adalah di Desa. Dalam data BPS tahun 2014-2015, jumlah penduduk miskin di desa mencapai 17,94 juta jiwa (14,21 persen). Meskipun jumlah kemiskinan turun dari tahun ke tahun, namun tingkat kemiskinan ini masih lebih tinggi dari jumlah kemiskinan di kota yang mencapai 8,29 juta jiwa (8,29 persen). Padahal, dalam perserapan tenaga kerja, dilihat dari tingkat pengangguran tahun 2015, tingkat pengangguran di perkotaan begitu tinggi (7,02 persen) dibanding di desa (4,32 persen). Tetapi hal itu dapat dijelaskan bahwa dengan begitu sempitnya lahan pekerjaan di desa, maka sebagian penduduk dalam masa usia produktif dalam angkatan kerja berpindah ke kota, sehingga tingkat pengangguran menjadi sangat tinggi dibandingkan di desa. Sedangkan di desa, meski tingkat pengangguran di desa sedikit, hal itu tentu karena selain perpindahan penduduk produktif, namun karena masalah kemiskinan di desa serta tidak memadainya tingkat pendapatan di sana, maka penduduk desa tersebut melakukan perpindahan ke kota untuk ‘bertaruh nasib’. Tentu, hal ini juga akan berimbas pada semakin merosotonya tingkat ekonomi desa meski tingkat pengangguran di sana sedikit.

Melihat keadaan tersebut, tentu saja harus ada strategi untuk menguatkan fondasi masyarakat di desa. Apalagi isu perang pangan dalam kancah globalisasi semakin merajalela karena terabaikannya kepentingan masyarakat petani oleh ulah para politikus yang mengejar kepentingan kelompok tertentu sebagai imbas dari ketergantungan ‘investasi politik’.

Maka dari itu, Bang Sofyan dalam mengakhiri diskusi tersebut, khususnya bagi para Kader HMI Cabang Bogor, mengatakan bahwa sudah saatnya HMI membagi kerja. Kerja yang menjadi fokus, kini tidak hanya politik semata di tingkat elit, tetapi kembali ke desa, kembali ke masyarakat desa, dan bangun desa dan masyarakatnya. Bagi Bang Sofyan, fondasi Indonesia terutama di bidang ekonomi, seperti yang dikatakan oleh Hatta sebelumnya, adalah berada di desa. Sebagian masyarakat petani dan sumber pangan berada di desa, dan sebagian masyarakat Islam di Indonesia ada di desa. Indonesia sudah mempunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Maka, kader HMI harus berbuat konkret di masyarakat, bangun desa, bangun masyarakatnya, bangun ekonomi akar rumput, karena itulah akar Indonesia kita. Akar yang kuat dan mampu menyerap nutrisi tanah dengan baik, maka menjadikan pohon itu tumbuh dan bertahan dengan baik. Hal ini akan menjadi modal Indonesia siap menghadapi globalisasi, menghadapi perang pangan.

Relevankah Libertarianisme di Indonesia? (2)

libertarian

Kesalahan dalam membaca konsekuensi jangka panjang dari Sosialisme tersebut telah menemukan jalan yang begitu sulit bagi Indonesia mencapai satu kemajuan yang pasti dan nyata. Apa yang disebut sebagai kebersamaan seringkali menjadi satu komoditas politik untuk mencapai kepentingan kelompok tertentu yang menguntungkan hanya segelintir orang. Sosialisme, selain mengikis kesejahteraan setiap individu dalam masyarakat, juga telah mengikis akal sehat individu dalam masyarakat itu sendiri menjadi seorang yang gampang dikendalikan dan bahkan tak punya inisiatif dan tanggung jawab. Sederhananya: Sosialisme mencerabut kebebasan.

Kebebasan yang ditawarkan oleh pemikiran di Barat dalam bentuk Liberalisme klasik pada dasarnya amat menarik untuk dikaji, meski dalam perjalanan sejarah Indonesia, ternyata politik Liberalisme setelah masa Tanam Paksa pun ternyata bersifat eksploitatif dan malah menguntungkan si kaya dan pengusaha dan mematikan nyawa si pribumi. Namun amat menarik bila kita bahas bahwa apa yang selama ini diperbuat oleh pihak kolonial dalam politik liberal pada 1870-an hingga awal dekade 1900-an, ternyata adalah praktek liberalisme yang bersifat abal-abal.

Mengapa politik liberalisme di Hindia Belanda tidak liberal sebagaimana yang dikonsepsikan di Barat? Sebenarnya hal itu dapat dilihat pada masa berkembangnya liberalisme di Prancis sejak Revolusi Prancis. Hatta dengan baik menjelaskan bahwa revolusi Prancis mengarah kepada liberalisme klasik yang berasaskan pada tiga nilai: kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan, mengalami kecacatan. Hatta menjelaskan bahwa proses liberalisasi dan pengangkatan hak asasi manusia tersebut hanya mendasarkan kepada hak politik semata, tetapi tidak mengenai hak ekonomi, sehingga mereka yang dahulu dianggap sebagai musuh karena penindasan politik dengan dasar feodalisme, berpindah dari sekedar kekuasaan politik kepada kekuasaan ekonomi yang tak bisa dibaca oleh kaum tertindas saat itu (seperti buruh dan kelas-kelas masyarakat pinggiran lainnya). Dengan berpindahnya objek kekuasaan dari kekuasaan politik ke ekonomi, maka hal ini menandakan kaum pinggiran tetap berada di pinggir kekuasaan dan menjadi kalangan tertindas secara ekonomi.

Lalu, bagaimana di Indonesia sendiri? Pengalaman akan alam liberalisme ini terjadi pada dua masa yang berbeda, yaitu politik liberal dekade 1870-an hingga awal 1900-an di era kolonial Hindia Belanda, dan masa demokrasi liberal pada masa 1950-1959. Kebijakan politik liberal di era kolonial Belanda dapat dikatakan sebagai ‘kegagalan liberalisme’. Mengapa terjadi demikian? Karena pada dasarnya asas liberalisme klasik bukan didasarkan pada pasar bebas semata yang membentuk pandangan liberalisme konsvervatif, tetapi dengan menjamin pada tiga hak dasar manusia: HIDUP, KEBEBASAN, DAN HAK MILIK. Intinya adalah bertitik pada kebebasan individu tanpa ada yang bisa mengintervensi, tidak terkecuali oleh Negara yang utamanya mengintervensi masalah kebebasan dan hak milik. Inilah libertarianisme yang menekankan pada titik individual, lepas dari tekanan orang yang mengendalikan kebebasannya sebagai manusia.

Kembali kepada kebijakan liberal Hindia Belanda. Kebijakan pada saat itu yang sering dijadikan perhatian adalah masalah Agrarische Wet 1870 yang menekankan reformasi agraria berdasarkan pada kebijakan politik saat itu yang sedang booming aliran politik liberal di Negeri Belanda. Agrarische Wet disahkan untuk menopang pengembangan usaha swasta yang akan dibangun di daerah koloni terutama untuk ‘penjaminan’ kepastian hukum bagi keberlangsungan ekonomi swasta yang dikhususkan pada komoditas pertanian seperti gula yang sangat laku di pasar dunia. Sayangnya, penjaminan hukum tersebut lebih ditekankan kepada pengusaha swasta dan para pemodal yang notabene mayoritas asing dan keturunan tionghoa (yang biasanya adalah perantara) sehingga tidak menjamin bagi keberlangsungan ekonomi kaum pribumi.

Bahkan, instrumen sewa tanah dan pajak tanah (juga pajak per kepala) menjadi titik krusial bagi perebutan tanah para petani pribumi dan penindasan ekonomi yang paling berat yang dihadapi oleh para pribumi. Jan Breman dalam satu bukunya menjelaskan mengenai keterhubungan antara pihak swasta asing dan para pejabat lokal (bupati, wedana dan kepala desa) dalam menindas rakyat melalui instrumen sewa tanah dan pajak yang berujung pada penjaminan bagi pihak swasta dari para pejabat lokal akan ketersediaan tenaga kerja murah.

Booming-nya kembali paham liberalisme di Indonesia terjadi pada masa 1950-an setelah kembalinya Indonesia menjadi sebuah Republik dengan bentuk negara Kesatuan dan lepas dari bentuk negara Serikat yang (hingga kini) dipersepsikan sebagai strategi kaum penjajah untuk memecah belah bangsa (padahal dalam ketatanegaraan hal itu lumrah). Dalam periode demokrasi liberal ini, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan liberalisme ini hanya berfokus pada masalah politik yang lebih bersifat elitis. Di sisi lain, masalah pengembangan ekonomi berada pada keadaan yang jatuh bangun. Seringkali perkembangan ekonomi harus berpusat dan menunggu kebijakan pemerintah, sedangkan dalam alam liberal, semuanya harus berangkat dari bawah, dari masyarakat sendiri. Namun, secara garis besar, pelaku ekonomi banyak (atau malah mayoritas) yang memanfaatkan kedekatan politis terhadap para pelaku politik berkuasa. Hal ini dapat dengan jelas dilihat dalam penjelasan yang diuraikan oleh Yahya A. Muhaimin dalam bukunya ‘Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia: Antara Tahun 1950-1980’ dalam kebijakan Rencana Urgensi Ekonomi, Program Ali Baba, Program Benteng dan berbagai kebijakan ekonomi saat itu.

Intinya adalah kedekatan politik menjadi acuan penting bagi para pelaku ekonomi dalam mencari kemudahan berbisnis dan juga perlundungan bisnis agar bisnis yang dijalani si pelaku ekonomi berjalan mulus. Singkatnya, bukan berdasarkan kemampuan dalam menjalankan bisnis dengan logika ekonomi, tetapi berdasar kepada mencari keuntungan semata secara cepat melalui cara pendekatan politis. Wajar apabila dalam era demokrasi liberal yang terentang antara 1950-1959 yang jatuh bangun tersebut, membuat perekonomian nasional ikut goyah, karena terjadi kapitalisme kroni yang efeknya pula adalah jatuh bangun pembangunan ekonomi dan pengembangan usaha nasional. Saya kira tak perlu untuk membahas secara panjang lebar sejarah ekonomi kita dalam periode ini karena memang sudah dijelaskan dalam banyak literatur sejarah ekonomi Indonesia.

Lalu, apa yang perlu untuk kita urai dalam pengalaman sejarah kita dalam menghadapi dan bergelut dengan liberalisme ini? Sebenarnya kita tidak perlu muluk untuk menjelaskan mengenai liberalisme ini. Bila kita memahami liberalisme dalam konteks masa kini, maka hal itu, seperti yang dikatakan oleh Amato Assegaf, telah mengalami berbagai penyimpangan. Penyimpangan itu adalah Neoliberalisme, Kapitalisme Kroni, dan Kapitalisme Konservatif (Fundamentalisme Pasar). Perlu untuk kita pahami bahwa liberalisme harus didasari pada apa yang disebut sebagai Libertarianisme.

Relevankah Libertarianisme di Indonesia? (1)

bbfb4faa18ee2951b02b656fb34be1d7_xl

Pertanyaan yang terngiang di dalam benak kita semua adalah mengapa sosialisme gagal tumbuh di Indonesia dan di era global saat ini? Ideologi sosialisme yang berkembang di Indonesia pernah berjaya pada dekade 1920-an hingga pertengahan dekade 1960-an. Bahkan, Hatta dalam beberapa tulisannya mengatakan bahwa berdirinya demokrasi Indonesia didasarkan pada tiga hal: Islam, Desa, dan Sosialisme Barat. Dengan kata lain, sosialisme yang datang dan berkembang dari Barat menjadi dasar penting bagi berdirinya Indonesia dan demokrasi (kedaulatan rakyat) di Indonesia. Namun, mengapa sosialisme gagal berkembang?

Inspirasi para aktivis pergerakan baik pada masa Sarekat Islam Merah hingga keruntuhan Partai Komunis Indonesia pada 1965-1966, lebih banyak dikonsentrasikan kepada pemikiran Lenin dan (selanjutnya) Stalin di Rusia serta Mao Zedong di China. Sosialisme merupakan pandangan ideologi ekonomi yang dibedakan dari komunisme sebagai gerakan dan Marxisme sebagai pandangan politik yang berlandaskan pada filsafat materialisme-historis yang dikembangkan (dan dipreteli habis-habisan) dari filsafat dialektika-ideologis Hegel. Jika kita menilik dari apa yang berkembang dalam pemikiran Mazhab Marxian yang diikuti oleh Lenin, Stalin dan Mao, dapat dikatakan bahwa pandangan Marx telah banyak dipreteli seperti Marx mempreteli filsafat dialektika Hegel.

Menarik untuk membahas kritik pemikiran dari Baqir ash-Shadr, seorang ulama Syi’ah, di mana beliau mengatakan bahwa pemikiran Marx yang dikembangkan oleh para pengikutnya telah berlaku berlebihan dan tidak pada tempatnya meletakkan filsafat materialisme historis terhadap berbagai permasalahan yang bukan masalahnya, seperti rekayasa dipaksakan dalam memandang alam ini sebagai saling beradu dan berbagai argumen yang dipaksakan demi mencapai tujuan politik dalam Marxisme: mencapai masyarakat tanpa kelas dan kepemilikan bagi semua masyarakat. Akibat hal tersebut, terjadi kelumpuhan ilmu pengetahuan yang dicampuraduki oleh kepentingan politik dan pembodohan massal masyarakat demi mencapai cita-cita masyarakat tanpa kelas.

Perkembangan Marxisme, terutama kita fokuskan pada sosialisme sebagai pandangan ekonomi, telah menuju kehancurannya akibat dari pengikutnya sendiri, dan bahkan para pemikir mengatakan bahwa Marx sendiri telah salah dalam mengambil kesimpulan dengan semena-mena menjadikan jawaban akhirnya terhadap masyarakat tanpa kelas tanpa melihat konsekuensinya ke depan.

Di Indonesia sendiri, perkembangan Marxisme telah banya terdokumentasi, bahkan seorang Pendiri Bangsa kita, Soekarno, menulis beberapa tulisan yang dikompilasikan menjadi ‘Marxisme, Islamisme, dan Nasionalisme’. Mengapa Marxisme? Karena saat itu keadaan masyarakat (terutama Pribumi) menjadi masyarakat pinggiran yang dinilai Soekarno sebagai masyarakat proletar yang tertindas oleh bangsa Penjajah di mana selama ini (dalam periode penjajahan dalam Tanah Paksa, Kebijakan Liberal, hingga Politik Etis) menempatkan masyarakat Indonesia pribumi sebagai kelas pinggiran. Ibaratkan dalam pemikiran Hatta, Pribumi sebagai mayoritas menjadi masyarakat lapis bawah, yang ditekan oleh kekuatan ekonomi dari kalangan atas (masyarakat kulit putih kolonial) dan kalangan tengah (masyarakat Tionghoa). Dengan adanya klasifikasi tersebut, tak ayal keadaan sosial kemasyarakatan, tidak hanya ekonomi, pun pendidikan, berdasarkan stratifikasi sosial yang sangat diskriminatif, baik agama, ras hingga kedudukan sosial. Hal ini menjadi ketertindasan sendiri bagi masyarakat Indonesia khususnya pribumi.

Kenyataannya adalah meskipun kita merdeka, namun secara ekonomi dan kebebasan masyarakat yang katanya didasarkan pada masyarakat demokratis, ternyata masih jauh dari harapan. Meskipun perkembangan ekonomi pada awal periode mencapai suatu capaian memuaskan, namun hal itu tidak berlangsung lama akibat perang mempertahankan kemerdekaan dan naik turunnya tensi politik hingga berakhirnya pemerintahan Orde Lama. Sosialisme telah menjadi satu momok di mana pandangan yang seharusnya mengangkat derajat dan martabat masyarakat Indonesia, namun ternyata menjadi terpuruk akibat berbagai kesalahan yang diambil oleh Pemerintah sehingga gampang untuk disalahgunakan. Mengapa penyalahgunaan itu terjadi bahkan hingga akhir Orde Baru yang begitu lama berkuasa? Hal ini akibat tidak adanya tempat KEBEBASAN INDIVIDU di dalam masyarakat Indonesia. Saya harus menunjukkan pada Konstitusi kita, UUD 1945 sebelum Perubahan terjadi pada masa 1999-2002, yang minim sekali penjaminan Hak Dasar Manusia (atau umum disebut Hak Asasi Manusia).

Kesalahan dalam membaca konsekuensi jangka panjang dari Sosialisme tersebut telah menemukan jalan yang begitu sulit bagi Indonesia mencapai satu kemajuan yang pasti dan nyata. Apa yang disebut sebagai kebersamaan seringkali menjadi satu komoditas politik untuk mencapai kepentingan kelompok tertentu yang menguntungkan hanya segelintir orang. Sosialisme, selain mengikis kesejahteraan setiap individu dalam masyarakat, juga telah mengikis akal sehat individu dalam masyarakat itu sendiri menjadi seorang yang gampang dikendalikan dan bahkan tak punya inisiatif dan tanggung jawab. Sederhananya: Sosialisme mencerabut kebebasan.