Kesejahteraan Petani dan Kedaulatan Pangan Indonesia (Strategi Pemerintah Dalam Mengentaskan Kemiskinan Petani di Perdesaan)

0krebszo7e

Permasalahan Umum Pangan Nasional

Apabila kita semua membicarakan pangan, maka permasalahan itu berkaitan langsung terhadap kebutuhan dasar makhluk hidup. Tentu, pangan merupakan sumber energi dan gizi bagi manusia demi kelangsungan­ hidup dan perkembangan fisiknya. Akan tetapi, bagaimana bila pertanian pangan itu sendiri menjadi masalah bagi negeri kita tercinta?

Baca lebih lanjut

Memetakan Pemikiran Hukum dan Ekonomi dalam Konteks Eropa dan Inggris (4-habis)

school-of-athens-detail-from-right-hand-side-showing-diogenes-on-the-steps-and-euclid-1511-1024x682

Alam Pemikiran Barat: Catatan dan Kelemahannya

Telah dijelaskan pada bagian awal, pemikiran yang berkembang di Barat (dalam konteks awal di Eropa) terdiri dari dua aliran pemikiran: Rasionalisme dan Empirisme. Rasionalisme awal berkembang pada pemikiran idealisme yang menekankan pada permasalahan ide dan pemikiran abstrak, yang dikembangkan oleh Plato. Berbeda dengan empirisme yang pertama kali dicetuskan oleh Aristoteles yang menekankan pada kebenaran berdasarkan kenyataan inderawi. Meski begitu, justru Aristoteles mengembangkan metode logika formal yang kelak dikembangkan lebih jauh dalam estafet peradaban Islam terutama di masa Abbasiyah dan Umayyah II dan pemikiran Barat pasca-Renaisans.

Baca lebih lanjut

Memetakan Pemikiran Hukum dan Ekonomi dalam Konteks Eropa dan Inggris (3)

economics20thought20cloud

Peta Pemikiran Ekonomi: Individu dan Kolektif

Dalam subjudul di atas, saya ambil dua kata kunci dalam Peta Pemikiran Ekonomi yaitu individu dan kolektif karena titik fokus dari pemikiran ekonomi tersebut dilandaskan pada dua kata kunci tersebut. Hal ini telah banyak melahirkan beragam mazhab ekonomi seperti yang berkembang sekarang adalah Neo-Liberalisme dan Sosialisme-Demokratis (Sosdem). Bahkan, Franz Magnis-Suseno menggagas negara sosial yang membedakannya dengan Negara Kesejahteraan (Welfare State).

Baca lebih lanjut

Memetakan Pemikiran Hukum dan Ekonomi dalam Konteks Eropa dan Inggris (2)

37

Peta Pemikiran Hukum: Anglo-Saxon dan Eropa Kontinental

Perkembangan metode berpikir dan perdebatan sumber kebenaran pasca-renaisans mengembangkan cara berpikir yang berbeda sama sekali dibanding pada masa pra-renaisans di mana ketergantungan pada asumsi biblikal dan pemikiran spekulatif ala Abad Pertengahan begitu kental dan didasarkan pada ajaran-ajaran gereja yang resmi. Sebut saja pemikiran-pemikiran Augustinus dan Thomas Aquinas. Pemikiran di antara keduanya mengenai negara pada dasarnya sama bahwa kecenderungan untuk membuat negara adalah untuk menjadikan negara sebagai alat untuk membumikan ajaran-ajaran Tuhan, terutama mengenai cinta kasih sesama manusia. Namun, pandangan keduanya mengenai negara berbeda satu sama lain: Augustinus memandang pesimis negara sebagai urussan duniawi yang diperlukan seperlunya saja, dan Thomas Aquinas memandang optimis negara sebagai alat untuk membumikan ajaran-ajaran Tuhan.

Baca lebih lanjut

Memetakan Pemikiran Hukum dan Ekonomi dalam Konteks Eropa dan Inggris (1)

rationalistsvsempiricists

Perkembangan ekonomi, politik dan hukum sebenarnya tidak lepas dari perkembangan pemikiran yang telah berkembang di masa lalu yang kemudian berbekas hingga kini dengan segala perkembangan dan transformasinya. Akan tetapi, seringkali bahkan para intelektual tidak menyadari adanya pola-pola perkembangan pemikiran ini dalam konteks sejarah dan teritorial. Perkembangan pemikiran yang kini berkembang, tidak dapat terlepas dari sejarah perkembangan pemikiran di Eropa, khususnya sejak masa Renaisans, yaitu masa di mana ‘terpisahnya’ kekuasaan raja dari kekuasaan gereja yang menjadi tolok ukur terlepasnya kungkungan dogma agama terhadap kebebasan manusia (khususnya kebebasan berpikir, berpendapat dan berkeyakinan). Hal ini menandai berkembangnya pemikiran-pemikiran yang begitu brilian di masanya dengan segala dampak positif dan negatifnya.

Baca lebih lanjut

Memahami Kembali Substansi Sosialisme Indonesia (4-habis)

soekarnohatta

Setelah melewati berbagai cobaan dalam masa Perang Kemerdekaan 1945-1949 dan jatuh bangun kedaulatan RIS ke RI, tahun 1950 merupakan tahun untuk waktunya membangun. Akan tetapi, meski perencanaan ekonomi telah dibuat sejak 1947, tetapi rencana tinggal rencana. Timbul berbagai silang sengkarut dalam memahami cara untuk membangun ekonomi Indonesia pasca-perang. Soekarno, sebagai seorang pemimpin yang bercorak solidarity maker, berpikir dalam rumusan ‘politik adalah panglima’. Baginya, pembangunan ekonomi di Indonesia harus didasarkan pada pembangunan manusianya, namun beliau mengarah pada peran negara yang begitu besar melalui berbagai manuver politik Negara. Politik Negara ini harus dipegang oleh pemerintah, dan pemerintah harus memiliki kepemimpinan yang kuat. Membangun ekonomi harus didasarkan pada kekuatan kepemimpinan dalam mendorong masyarakatnya mau bangun untuk membangun bangsanya. Pemimpin ‘besar’ ini memiliki tanggung jawab yang begitu maha dahsyat, yaitu memastikan bahwa pembangunan karakter bangsa (national character building) berjalan semestinya. Bila kepemimpinan kuat dan berdaulat, maka nantinya rakyat akan berdaulat, maka ekonomi kita pun akan kuat dan merdeka.

Sayangnya, pola pemikiran seperti ini berseberangan dengan Hatta. Hatta sejak masa BPUPK telah banyak memiliki pandangan yang begitu berbeda dalam merumuskan cara untuk membangun ekonomi Indonesia. Perlu untuk dicatat, Pasal-pasal Ekonomi (Pasal 27 ayat [2], Pasal 33 dan Pasal 34) sebagian besar merupakan hasil dari pemikiran Hatta. Hatta yang memang mumpuni dan berkompeten sebagai seorang ekonom, telah memahami sejak masa studinya dan saat masih dalam Perhimpunan Indonesia, bahwa keadaan Indonesia sedemikian kompleks sehingga perlu untuk menguraikan berbagai masalah sosial dan itu memerlukan waktu yang panjang. Bagi Hatta, hal yang perlu untuk dibangun setelah kemerdekaan politik adalah membangun manusia Indonesia, baik dari segi ekonomi maupun pendidikan.

Berbeda Soekarno yang lebih banyak menitikberatkan pada kemampuan pemimpin dan kekuatan politik dalam mempersatukan rakyat Indonesia dalam membangun Negara-Bangsa (politik sebagai panglima), maka Hatta memakai rumusan ‘ekonomi dan pendidikan adalah yang diprioritaskan’. Konsep Soekarno adalah menggabungkan kekuatan Bangsa secara politis sebagai kesatuan Bangsa yang kuat (inilah agenda Nation Building ala Soekarno yang menyimpang belakangan) dan Konsep Hatta adalah membangun lebih lanjut apa yang diusahakan oleh Soekarno menjadi suatu masyarakat yang kuat, berdaulat dan mandiri, menuju masyarakat yang adil dan makmur. Meskipun konsep Dwi-Tunggal ini saling mengisi, sayangnya pada akhirnya menjadi pecah kongsi karena perbedaan pandangan politik (strategi dan cara untuk mencapai tujuan Negara dan cita-cita Bangsa).

Soekarno dengan berbagai konsepnya dalam politik banyak melakukan gebrakan politik yang dinilai oleh Hatta sebagai keputusan yang terlalu terburu-buru dan tanpa pikir panjang. Salah satunya adalah masalah nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang berjuluk ‘The Big Ten’ sebagai reaksi terhadap sikap Belanda yang memungkiri pembicaraan wilayah Irian Barat. Hal ini telah menimbulkan berbagai kesulitan terutama dalam kekuatan daya tawar Indonesia dalam berdiplomasi dan kemampuan Bangsa dalam mengurus perusahaan-perusahaan Belanda yang dinasionalisasi secara paksa tersebut. Akibatnya, hal tersebut telah menambah beban Negara dalam membangun ekonomi Negara yang semakin berat. Pada masa selanjutnya setelah Hatta mundur sebagai Wakil Presiden pada 1956, kehidupan bernegara semakin berubah drastis: hingga tahun 1959, arah politik berubah drastis yang awalnya demokratis menjadi terkontrol secara terpusat di tangan pemerintah, di tangan Soekarno. Kelak, Hatta mengkritik bahwa sejak itu Soekarno menjadi pemimpin yang cenderung otoriter dan megalomania.

Sedangkan Hatta sebenarnya dinilai Soekarno terlalu bertele-tele dan terlalu berhati-hati sehingga takut untuk melangkah. Kecenderungan Hatta yang begitu rasional membuat berbagai keputusan politik menjadi terhambat, oleh karenanya seringkali kebijakan politik yang selalu lambat. Selain itu, banyak kalangan yang menilai bahwa Hatta yang bertanggung jawab dalam ekses negatif Perjanjian Renville dan Konferensi Meja Barat yang menyebabkan terkikisnya wilayah teritorial Negara dan beban utang yang begitu hebat dari warisan pemerintah Hindia-Belanda. Kebijakan Hatta yang terlalu ‘lembek’ dengan caranya ‘yang menurut pada cara diplomatis’ dan terlalu rasionalistik telah dicap sebagai ‘orang yang terlalu penakut’.

Terlepas dari itu, konsep ekonomi kedua tokoh perlu untuk dibahas sebagai inti pembahasan dari Sosialisme ala Indonesia. Sosialisme ala Indonesia harus didasarkan pada tiga poin: Islam, Gotong Royong dan Sosialisme Barat. Sosialisme sebagai konsep pemikiran Barat, tidak serta merta harus ditelan mentah-mentah seperti yang selalu dikampanyekan oleh para pemikir Sosialis-Ortodoks seperti kalangan Marxis-Leninis, namun perlu adanya penyesuaian. Soekarno mendasarkan pada tiga pilar: Islam, Nasionalisme dan Marxisme. Soekarno sendiri tidak serta merta menelan mentah doktirn Marxisme yang didasarkan pada pembentukan kekuatan massa buruh dalam membangun masyarakat sosialis (apalagi menelan mentah doktrin Leninisme yang begitu kejam), namun didasarkan pada kehidupan masyarakat yang agraris, yaitu masyarakat buruh tani dan berbagai kelas masyarakat yang selama ini tertindas dalam rezim kolonialisme. Bila kita mencermati, dasar gotong royong yang dijadikan landasan kehidupan bernegara yang dicetuskan Soekarno adalah suatu bentuk untuk mempersatukan elemen bangsa dalam mencapai kedaulatan bangsa. Bagi Soekarno, Negara harus mengurus ekonomi (belakangan peran negara dalam pembangunan ekonomi sebegitu terpusatnya), sehingga politik harus menjadi panglima. Presiden sebagai pemegang mandat politik tertinggi dalam Negara, harus memastikan Negara dalam keadaan yang semestinya menuju tujuan Negara: masyarakat adil makmur. Agaknya, Soekarno lebih banyak menekankan negara sebagai the main agent of development dengan kekuatan politiknya untuk membangun kekuatan masyarakat yang bersatu. Oleh karenanya, politik sebagai panglima dalam pembangunan negara ini, memberikan dasar pemikiran Soekarno yang berbasis ekonomi-massa.

Berbeda dengan Hatta, dibandingkan dengan Soekarno yang banyak memakai jargon politik seperti yang belakangan pada masa Orde Lama telah digambarkan dalam berbagai buku-buku sejarah, Hatta secara lugas banyak berbicara dalam bahasa ekonomi-politik. Hatta yang memiliki latar belakang seorang ekonom, telah banyak membangun konsepsi ekonomi yang cenderung lebih rasional dan lebih realistis pada zamannya. Sebut saja konsep koperasi, perencanaan ekonomi Negara, peran negara melalui BUMN dan peran swasta dalam ekonomi Negara misalkan. Daniel Dhakidae dalam pengantarnya di dalam buku kumpulan tulisan Hatta, Mohammad Hatta: Politik, Kebangsaan, Ekonomi, telah membuat suatu interpretasi alur hidup Hatta selama hidupnya menjadi dua babak: Hatta Muda yang idealis dan Hatta Senior yang cenderung lebih realistik. Perlu untuk ditekankan bahwa Hatta sebenarnya tidak serta-merta untuk meninggalkan cita-citanya untuk membangun Bangsanya menuju masyarakat adil-makmur, tetapi ia lebih cenderung untuk lebih realistik dan membaca keadaan agar proses itu berjalan lebih damai dibanding revolusioner namun malah menghancurkan fondasi kehidupan negara menjadi keadaan yang instabil. Ini juga menjadi dasar kritiknya terhadap Soekarno dalam tulisannya, Demokrasi Kita.

Pembangunan National Building Soekarno, apabila beliau melek akan kehidupan ekonomi pasar, akan menjadi suatu keuntungan bagi pembangunan ekonomi Bangsa. Perlu untuk dicatat bahwa Panglaykim dalam tulisannya berpendapat bahwa kemajuan ekonomi di Jepang, dibangun dari landasan paling asasi dengan pembelajaran dan penghayatan identitas nasional. Penekanan pada identitas nasional ini menjadi landasan paling penting bagi Jepang dalam membangun ekonomi hingga mencapai tingkat raksasa seperti ini, sehingga perusahaan swasta nasional yang telah berkembang menjadi Multinational Corporation, menjadi aset nasional bagi Jepang baik mengembangkan ekonominya maupun mempermudah menuju fase teknikalisasi (dan digitalisasi) kehidupan manusia. Agaknya, Soekarno dalam konsep national building belum sampai sini.

Sayangnya, Hatta memiliki strategi pengembangan ini setelah fase national building ini. Bila agenda national building ala Soekarno ini berjalan lancar (dengan proses yang panjang dan rasional), maka tentu hasilnya adalah terbentuknya the giant power of the great social capital Bangsa yang menyadari bahwa sebagai warga negara-bangsa memiliki peran dalam membangun negara-bangsanya, terutama dalam membangun ekonominya. Tetapi, agaknya Soekarno terlewat terhadap usaha pendidikan dalam agenda national building yang perlu waktu yang panjang. Tidak hanya landasan kehidupan bangsa dari kacamata politik saja (apalagi saat itu kalangan terdidik sangat sedikit dalam rakyat), namun perlu usaha dalam jangka panjang dalam pendidikan dan pembangunan potensi bangsa (dalam diri individu per-rakyat). Pembangunan ekonomi Bangsa tidak boleh berfokus pada ‘pemberian ikan’ dan ‘negara sebagai penyuap rakyatnya’ semata, namun negara harus berusaha untuk membangun daya potensi bangsa yang terpendam dan pada dasarnya telah melemah akibat tertanamnya mental ‘kuli bangsa dan bangsa kuli’. Tenaga Bangsa harus dibangun kembali. Selagi national building sebagai kampanye agenda pemersatu bangsa, perlu usaha lanjutan berupa pendidikan yang memadai, yang saat itu dibutuhkan adalah baca tulis.

Hatta mengonsepsikan pemikiran ekonominya berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 di mana landasan ekonomi Bangsa adalah koperasi. Hatta berpegang pada ekonomi institusional dalam ranah mikro seperti koperasi. Hatta dalam berbagai tulisannya selalu menekankan koperasi sebagai unit institusi ekonomi pada ranah yang kecil-kecil hingga tingkatan menengah di dalam masyarakat. Saya menginterpretasikan bahwa koperasi merupakan usaha pembangunan ekonomi yang didasarkan pada masyarakat madani, yang berbeda dengan BUMN dan perusahaan swasta yang masing-masing berlandaskan pada Institusi Negara dan masyarakat ekonomi-bisnis. Hatta mengonsepsikan untuk mengumpulkan tenaga rakyat yang lemah apabila hanya didasarkan pada perorangan semata menjadi sekumpulan rakyat dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong sehingga menjadi suatu kekuatan ekonomi rakyat yang besar dan kuat. Inilah yang dikonsepsikan Hatta mengenai Koperasi.

Baik Soekarno dan Hatta, kepentingan untuk memajukan rakyat baik dari menciptakan solidaritas (solidarity maker) dan cara untuk menindaklanjuti solidaritas itu menjadi kekuatan yang terarah dengan baik menuju tujuan negara (administrator) menjadi suatu kombinasi yang baik dalam mengembangkan sosialisme ala Indonesia, yaitu semangat kekeluargaan untuk mencapai kebebasan bagi segenap rakyat Indonesia dari kungkungan penjajahan baik politik maupun ekonomi. Seperti yang diingatkan oleh salah seorang teman diskusi saya, ideologi negara kita adalah Gotong Royong, dan penjabaran nilai gotong royong itu tertuang dalam Pancasila sebagai nilai-nilai luhur dan pandangan masyarakat Indonesia sebagai nilai tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

***

Dari pemahaman kita mengenai Sosialisme Indonesia, maka titik pembicaraan adalah sekitar identitas nasional yang tergambar dalam sosial budaya, sebagai dasar dari pengembangan politik dan strategi dalam membangun Indonesia menuju tujuannya dengan baik dan terarah secara sistematis dan sesuai dengan keadaannya. Bila hal ini dipahami dengan baik, maka pembangunan dasar seperti ekonomi, pendidikan, hukum dan lain sebagainya akan menjadi lebih baik. Pengembangan politik dan strategi dengan memahami permasalahan yang ada dengan keadaan masyarakat akan melahirkan pemahaman yang mendasar mengenai apa yang akan nanti dibangun dan dikembangkan. Sayangnya, pelaksanaan politik yang tidak terarah dengan baik setelah terciptanya solidaritas dan persatuan di antara elemen bangsa menimbulkan suatu halangan baru dalam menghadapi kemajuan. Metode tindak lanjut seperti pembangunan ekonomi dan hukum sendiri menjadi terkendala dan seringkali tercampur dengan kepentingan-kepentingan kelompok yang terselubung yang memanfaatkan momentum demi meraih keuntungan yang kecil dan egoistis. Agaknya hal inilah yang perlu untuk menjadi pelajaran dan hikmah dalam kehidupan berbangsa bahwa sosialisme Indonesia harus membedakan kepentingan politik dengan kepentingan lain. Agaknya, etika politik perlu untuk dibangun untuk membangun bangsa ini ke arah pengelolaan dan pengurusan negara yang lebih baik dan beretika.

Hal ini dapat kita pelajari baik pada masa orla (terutama Sosialisme Indonesia hanya dijadikan gincu politik yang tidak substantif) dan masa orba (pemaksaan Pancasila tanpa memahami substansi dan penuh dnegan gincu-gincu kepentingan publik yang dibaliknya demi kepentingan segelintir orang). Oleh karenanya, Sosialisme Indonesia perlu untuk dipelajari dengan sebaik mungkin dengan mempelajari sejarah masa lalu untuk dikembangkan hari ini dan dipraktekkan kembali di masa depan.

Memahami Kembali Substansi Sosialisme Indonesia (3)

socialist_party_ca_logo

Sosialisme Barat, oleh karenanya, adalah pemikiran yang memicu para founding fathers dalam mengembangkan suatu cita-citanya mendirikan negara-bangsa bernama Indonesia. Seperti yang dikatakan sebelumnya, Hatta mengemukakan bahwa Indonesia (khususnya dasar negara Pancasila) berdiri atas tiga hal: Demokrasi Desa, Islam dan Sosialisme Barat. Sosialisme Barat merupakan pemikiran Barat yang menjadi pemantik bagi para founding fathers.

Apa yang disebut sebagai sosialisme tidak dapat diterjemahkan secara mentah-mentah sebagai sosialisme Barat semata. Apa yang disebut sosialisme, seperti yang dikatakan oleh Soekarno dalam mensaripatikan Pancasila menjadi satu inti mendasar, adalah intisari gotong-royong, masyarakat yang bersatu dalam kebersamaan dan kekeluargaan serta saling bantu-membantu. Inilah yang disebut sebagai ‘demokrasi desa’ sebagai sokoguru bagi hidupnya Indonesia saat melewati gerbang kemerdekaan.

Latar belakang sejarah bangkitnya pemahaman Sosialisme ala Indonesia berasal dari kenyataan sejarah pahit di mana Nusantara pada masa pra-kolonial merupakan suatu daerah yang begitu makmur dan bahkan menjadi satu wilayah maritim yang telah mempraktikkan perdagangan internasional dan sebagai pionir globalisasi di wilayah Asia dengan Cina. Indonesia dengan segala kejayaan di masa lalu merupakan suatu rumah peradaban dengan kemajuan ekonomi yang pesat. Meskipun begitu, kejayaan ekonomi itu menimbulkan kompetisi yang bercampur aduk dengan kepentingan politik dan kekuasaan. Sriwijaya sebagai negara maritim dan Majapahit sebagai imperium agraris memiliki kepentingan yang saling mempengaruhi dan bahkan saling berbenturan. Perang pengaruh tersebut telah menimbulkan berbagai ambisi untuk saling menaklukan daerah kekuasaan dan memperluas kawasan kekuasaan kerajaan masing-masing. Hal ini menimbulkan kompetisi politik yang tidak sehat dan melahirkan perpecahan awal dalam masyarakat Nusantara.

Pada sisi lain, dalam kerajaan masing-masing, karena persaingan kekuasaan politik, menimbulkan perpecahan dan perselisihan yang mengancam dirinya sendiri. Sriwijaya, sebagai kerajaan yang runtuh terlebih dahulu, mengalami kemerosotan pengaruh akibat persaingan politik internal yang membuat tidak memperhatikan keamanan pelabuhan, menimbulkan praktik korupsi dan pemerasan yang melahirkan high cost economy, berakibat pada merosotnya jumlah kapal yang melabuh ke Sriwijaya. Di sisi lain, pelabuhan di Malaka berkembang pesat dan mengalahkan pengaruh Sriwijaya yang semakin merosot. Di sisi lain, ekspansi militer oleh Colamandala dari India menjadi pamungkas dengan runtuhnya kerajaan Sriwijaya.

Perpecahan politik internal dan persaingan perebutan kekuasaan yang tidak sehat meruntuhkan Sriwijaya yang dahulu berjaya sebagai ’negara’ maritim. Selaras dengan Majapahit, pada masa ‘mulai jenuhnya’, telah timbul berbagai perpecahan politik dalam memperebutkan pengaruh politik agar dapat menjadi penguasa alias raja Majapahit. Majapahit, dalam dinamika politik internalnya, telah mengalami berbagai kemelut perebutan kekuasaan, di sisi lain, pengaruh Islam yang serba egaliter dan begitu meresap dalam kultur masyarakat di Majapahit menurunkan pengaruh Majapahit sebagai pemerintah yang sah. Pada masa akhirnya, Majapahit runtuh dan tergantikan oleh Kerajaan Demak.

Perpecahan dalam masyarakat Nusantara dengan kata lain selalu berpapasan dengan masalah politik dan kekuasaan. Di sisi lain, setelah kedatangan pedagang Belanda yang selanjutnya ditandai dengan berdirinya VOC, maka perpecahan di dalam tubuh Nusantara dalam bidang ekonomi. Kekuasaan kolonial yang berganti corak dari merkantilisme-negara, liberalisme dan kapitalisme negara, telah melahirkan suatu tatanan kehidupan masyarakat Nusantara yang serba hirarkis dan tertindas.

Sosialisme Barat seperti yang dikatakan sebelumnya melahirkan suatu rangsangan pemikiran yang melahirkan cita-cita masyarakat yang bersatu menghadapi kekuatan kolonial serta ‘mengikis habis’ sistem sosial multidimensional ala kolonial. Fokus awal bagi para founding fathers adalah merebut kemerdekaan secara politis yang baru setelah itu dimulai agenda pembangunan ekonomi. Dengan kata lain, agenda ekonomi yang sosialistik menjadi agenda utama dalam membangun negara yang nantinya akan dibangun.

Tiga faktor yang mendasari para founding fathers memilih sosialisme Barat: sejarah, tradisi dan keadaan aktual. Sejarah telah berbicara seperti yang sebelumnya telah disebutkan sebelumnya dengan sejarah beberapa kerajaan seperti Sriwijaya dan Majapahit yang mengalami kejayaan pemerintahannya meski dalam gaya monarki dan kebiasaan yang sedikit feodalistik (meski perbedaan tradisi ini berbeda dengan masyarakat pesisir yang cenderung bebas dan terbuka). Sayangnya, tradisi tersebut, secara baik dan buruknya, telah bercampur dengan kebiasaan yang dibawa oleh kebudayaan kolonial yang cenderung rasionalistik-birokratis. Seperti yang dikatakan Hatta dalam membedah keadaan masyarakat pra-kemerdekaan di Indonesia, kebiasaan feodalistik yang seharusnya ‘tergerus dan hilang perlahan’ dalam transisi menuju masa kapitalisme awal, ternyata malah cenderung saling berkompromi dan berkawin silang. Sehingga, terjadi perselingkuhan mesra antara elit feodal seperti para tuan tanah dan para raja dengan para penguasa kolonial yang cenderung berkepentingan sebagai eksploitis ekonomi di negeri jajahan. Akibatnya, seperti yang dikutip Hatta dari J.H. Boeke, telah menghancurkan manusia Indonesia baik dari segi jasmani maupun rohani. Sehingga timbullah semboyan ‘Negeri Kuli dan Kuli Bangsa-Bangsa’.

Keadaan aktual saat itu telah mendorong para pendiri bangsa untuk memikirkan di masa depan untuk membangun suatu negara bangsa yang lepas dari segala kungkungan yang teah menjerat rakyat Nusantara sebegitu parahnya di bawah penindasan masa kapitalisme beraroma feodal ini. Para pendiri bangsa, dengan berbagai ragam desain agungnya, bertitik temu pada paham sosialisme Barat. Pemikiran Marx dalam membahas kritik ekonomi kapitalis telah membuat suatu pemikiran revolusioner dengan garis besar pemikirannya ‘pembebasan kaum buruh’. Saya lebih cenderung melihat Marx sebagai ‘pembebas kaum tertindas’, namun karena keadaan aktual yang diperhatikan saat itu adalah buruh industri di Inggris, maka perlu untuk mengangkat substansi pemikirannya pada garis ‘pembebasan’.

Pemikiran Marx, meskipun begitu memesona, perlu untuk dibongkar dan rekonstruksi sebagai bentuk pembaharuan pemikirannya. Gagasannya lebih kepada dua hal: materialisme-historis dan pembongkaran sistem ekonomi. Marx sebenarnya telah menyadari (dan juga ternyata akhirnya jatuh pada kesalahan kesadarannya sendiri) bahwa di masa depan kehidupan manusia akan banyak dikungkungi oleh beragam kepentingan ekonomi. Sayangnya, akibat fokusnya terhadap ekonomi semata, gerakan pembebasan itu pada akhirnya melupakan nilai-nilai dasar kemanusiaa berdasarkan kebebasan itu sendiri. Atau perlu untuk saya katakan secara mudah: ‘gerakan pembebasan tanpa tujuan kebebasan itu sendiri’. Fokus Marx sendiri jatuh kepada Negara sebagai penolong agung bagi para kaum buruh, sehingga negara harus dipegang oleh para kaum buruh (yang kelak diluaskan menjadi berbagai kalangan dari kaum tertindas, kaum proletariat). Diktator proletariat, dengan kata lain, menjadi dasar praktek negara dalam mengukuhkan kekuasaannya dalam membangun negara sosialis. Gerakan ini disebut komunisme, yang telah dipraktekkan dan dicetuskan oleh Vladimir Ilyic Putin. Baru setelah Lenin wafat, segala pemikiran yang didasarkan pada gerakan menciptakan pemerintahan diktator proletariat dengan cara revolusi agar terciptanya negara berdasarkan pemikiran Marx disebut Marxisme-Leninisme, yang dikukuhkan oleh Stalin.

Sosialisme yang berkembang dan gerakan komunisme ini tidak begitu menarik di kalangan founding fathers karena didasarkan pada teror politik yang begitu mengerikan. Bahkan, Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945 (Pidato Kelahiran Pancasila), telah mengatakan bahwa intisari dari Negara Indonesia kelak dari Pancasila itu sendiri adalah Gotong-Royong. Gagasan komunisme Rusia dengan gotong royong adalah bertentangan sama sekali, karena peran rakyat sangat begitu besar, tidak hanya gerakan proletariat yang didasarkan pada buruh saja. Gotong-Royong adalah suatu pandangan dasar atau malah ideologi negara kita. Hal ini wajar karena itu adalah tradisi yang telah mendarah daging bagi masyarakat Nusantara. Sosialisme ala Indonesia, menurut Soekarno, harus berdasarkan ideologi gotong royong.

Akan tetapi, permasalahan muncul pada masalah praktek dan implementasi. Seperti yang dikatakan sebelumnya, pemikiran Marx telah melahirkan pemikiran sosialisme yang begitu kental dan memicu lahirnya gerakan pembebasan. Pemikiran Marx, dengan landasan filsafat materialisme-nya, berkaca pada praksis, tindakan. Marxisme, oleh karenanya, bernuansa empirisisme-ekstrim. Hal inilah yang membuat kesalahpahaman pemikiran Marx selanjutnya, yang berujung pada kebekuan pemikiran Sosialisme. Pemikiran sosialisme yang menekankan pada masalah praktek telah menimbulkan berbagai permasalahan dalam landasan berpikir, seperti pandangan filsafat, teori-teori, perencanaan, strategi dan taktik. Sedangkan perkembangan sosialisme ala Rusia (Komunisme ala Marxisme-Leninisme) telah mengatur begitu ketat arah berpikir hingga sebegitu detailnya sehingga menimbulkan berbagai kebekuan pemikiran. Kebebasan dalam berencana dan mengatur arah negara sesuai dengan yang dikehendaki menjadi begitu dilematis dan serba salah. Sehingga, hal ini menjadi senjata makan tuan bagi para pemimpin bangsa di masa lalu.