Memetakan Pemikiran Hukum dan Ekonomi dalam Konteks Eropa dan Inggris (4-habis)

school-of-athens-detail-from-right-hand-side-showing-diogenes-on-the-steps-and-euclid-1511-1024x682

Alam Pemikiran Barat: Catatan dan Kelemahannya

Telah dijelaskan pada bagian awal, pemikiran yang berkembang di Barat (dalam konteks awal di Eropa) terdiri dari dua aliran pemikiran: Rasionalisme dan Empirisme. Rasionalisme awal berkembang pada pemikiran idealisme yang menekankan pada permasalahan ide dan pemikiran abstrak, yang dikembangkan oleh Plato. Berbeda dengan empirisme yang pertama kali dicetuskan oleh Aristoteles yang menekankan pada kebenaran berdasarkan kenyataan inderawi. Meski begitu, justru Aristoteles mengembangkan metode logika formal yang kelak dikembangkan lebih jauh dalam estafet peradaban Islam terutama di masa Abbasiyah dan Umayyah II dan pemikiran Barat pasca-Renaisans.

Perkembangan pemikiran di Eropa dan Inggris yang saya fokuskan pada bidang hukum dan ekonomi ini pada dasarnya telah menjadi pedoman penting bagi khazanah pemikiran hukum dan ekonomi dunia yang telah tersebar sedemikian rupa ke seluruh wilayah di luar Eropa dan Inggris. Hal ini lumrah terjadi akibat ekspansi imperium Eropa dan Inggris pada masa-masa eksploitasi ekonomi sejak masa merkantilisme Negara. Hal ini meninggalkan pengaruh baik positif maupun negatif terhadap berbagai negara di dunia, namun pandangan yang agak begitu sinis sebenarnya muncul di daerah-daerah bekas jajahan yang sebagiannya disebut sebagai negara-negara dunia ketiga atau negara sedang berkembang.

Terhadap pemikiran hukum maupun ekonomi di Eropa dan Inggris tersebut, perlu adanya catatan penting terutama bagi negara-negara bekas jajahan yang menderita berbagai krisis identitas dan kehilangan arahnya, bahkan terasa hingga kini. Hal tersebut dapat pada dua poin, yaitu masalah karakter keilmuan dari Barat dan mental egoisme Barat terhadap negara-negara selainnya.

Catatan pertama perlu untuk dicatat karena begitu penting terhadap pola pikir dan keilmuan seseorang yang hidup di daerah bekas jajahan yang selama ini (bahkan hingga sekarang) merasakan efek-efek negatif dari perkembangan pemikiran Eropa dan Inggris yang begitu masif. Permasalahan pola pikir ini begitu krusial karena arah pemikiran Barat tersebut banyak didasarkan pada rumusan yang mengikuti kaidah hukum-hukum ilmu alam yang begitu kaku dan sempit. Hal ini dapat dicatat pada empat hal. Pertama, asas determinisme keilmuan, yaitu menganggap jalannya proses alam digerakkan oleh sebab tertentu dan tidak memberikan tempat pada ketidakpastian (atau secara halus posibilitas) dalam alam. Hal ini diperkuat oleh ‘kuantifikasi’ hukum sehingga bersifat eksak. Ini menjadi dasar bagi positivisme yang dikembangkan dalam perkawinan antara naturalisme dan empirisme yang ketat (mungkin juga dengan filsafat fenomenologi).

Selain itu, permasalahan kontinuitas hukum-hukum yang ditemukan meniscayakan bahwa setiap hukum akan selalu selaras dengan hukum sebelumnya yang ditemukan. Hal ini tidak memberikan tempat bagi dinamika dan perbedaan temuan ilmu yang barangkali berbeda dengan keilmuan yang ada, sehingga untuk menghindari masalah lonjakan ketidakpastian dan diskontinuitas, perlu untuk mereduksi masalah tertentu dari masalah-masalah lain. Hal ini telah melahirkan spesialisasi ranah keilmuan yang berakhir pada perpecahan dan pengkotak-kotakan keilmuan yang serba beragam dan terlihat saling bertentangan. Ini menyebabkan atomisasi keilmuan dan perpecahan pandangan keilmuan. Timbul gejalan reduksionisme keilmuan hal ini.

Dari ketiga masalah di atas, maka perlu untuk memahami bahwa kecenderungan di antara hal-hal tersebut cenderung terjadinya penyempitan permasalahan tanpa adanya integrasi keilmuan lebih lanjut dan lebih dalam. Perlu untuk diketahui, permasalahan keilmuan sosial seringkali tidak lepas (dalam satu masa bahka bertumpang tindih) terhadap keilmuan alam yang pada dasarnya bersifat eksak sehingga fenomena reduksionisme dan determinisme keilmuan seperti yang terjadi di atas telah menimbulkan berbagai ekses-ekses negatif, misalkan dalam ranah hukum di Indonesia di mana asas konkordansi sempit yang ditanamkan pada hukum di Indonesia telah menimbulkan dualisme hukum (bahkan dualisme hukum ini diperparah oleh pluralisme hukum yang menjadikan masing-masing hukum yang ada saling bertabrakan dan melahirkan ketidakpastian hukum). Di sisi ekonomi sendiri, lahir teori dualisme ekonomi oleh J. H. Boeke seorang birokrat dan Guru Besar Ilmu Ekonomi Belanda terhadap ekonomi berasaskan nilai barat yang berbeda dengan ekonomi berasaskan nilai inlander. Bahkan, pemikiran Marxisme yang pada dasarnya menjadi antitesa pemikiran Klasik yang bersifat asumtif sendiri tidak terlepas dari reduksionisme ilmu ini sehingga pemikiran Marx cenderung lebih dogmatis dan sempit

Terakhir adalah masalah impersonalitas keilmuan, di mana ilmuwan yang terlibat dalam masalah keilmuan bebas dari emosi. Hingga kini, masih sering terjadi perdebatan pada permasalahan impersonalitas tersebut, terutama masalah membedakan antara emosi dan nilai yang dipegang oleh seorang ilmuwan. Hal ini lumrah karena dalam perjalanan perkembangan ilmu, seorang ilmuwan perlu (bahkan harus) meminimalisasi kadar subjektifitas dari penggalian keilmuwan tersebut. Namun, hal tersebut kini dapat dipecahkan karena permasalahan nilai sendiri merupakan masalah perkembangan sosial masyarakat yang dipandang objektif, sedangkan dalam hal emosi, tentu hal itu lahir dari subjektifitas seorang ilmuwan yang terlampau berlebih yang pada dasarnya bila berbeda dengan apa yang ia pegang dalam nilai dan prinsipnya, tentu hal itu menimbulkan bias keilmuan yang tak dapat dimaafkan. Antara emosi dan nilai adalah dua entitas yang berbeda, meski antara satu hal dengan lainnya adalah saling berpengaruh. Oleh karenanya, Daoud Jusuf berkata ‘Ilmu itu bebas emosi, bukan bebas nilai’.

Hal ini tercermin dari berbagai kerancuan pemikiran-pemikiran Eropa dan Inggris yang cenderung mencekoki daerah-daerah di luar teritorialnya dengan apa yang mereka dapat. Perkembangan ekonomi dalam pemikiran Historisme dan Institusionalisme dan perkembangan hukum dalam pemikiran Sosiologi Hukum dan Sejarah Hukum telah melahirkan pemikiran-pemikiran yang lebih bersifat responsif, sedangkan teori-teori Barat yang berkembang yang dijadikan semacam pengantar saja untuk membuka pikiran yang lebih rasional dan empiris.

Kini, ranah keilmuan telah bergeser dari reduksionisme, determinisme dan atomisme ilmu menuju pada gebrakan integrasi keilmuan, yaitu keilmuan yang bersifat multi-disiplin, trans-disiplin dan pendekatan disiplin keilmuan dalam sudut pandang yang beragam dan menjadi satu kesatuan yang semakin utuh (pluri-disiplin). Pergeseran itu mencakup beberapa asas: Probabilitas, Analisis Struktural, Diskontinuitas, Personalitas (ingat, bukan bebas nilai, tapi bebas emosi!).

Beberapa catatan ini perlu untuk ditambahkan agar mengetahui bahwa keilmuan yang kini berkembang telah bergeser menuju keilmuan yang lebih fleksibel dan mencerminkan keaktifan umat manusia dalam menggali kebenaran yang terhampar di muka bumi. Hal ini mencerminkan bahwa ilmu semakin hari semakin berkembang hingga pada taraf yang memukau. Namun selayaknya pemahaman pemikiran keilmuan ini menjadi satu kunci untuk mengimbanginya dengan naiknya nilai moralitas manusia yang kini semakin terdegradasi. Keilmuan tanpa moralitas adalah berbahaya, dan moralitas tanpa keilmuan adalah kebodohan.

Memetakan Pemikiran Hukum dan Ekonomi dalam Konteks Eropa dan Inggris (3)

economics20thought20cloud

Peta Pemikiran Ekonomi: Individu dan Kolektif

Dalam subjudul di atas, saya ambil dua kata kunci dalam Peta Pemikiran Ekonomi yaitu individu dan kolektif karena titik fokus dari pemikiran ekonomi tersebut dilandaskan pada dua kata kunci tersebut. Hal ini telah banyak melahirkan beragam mazhab ekonomi seperti yang berkembang sekarang adalah Neo-Liberalisme dan Sosialisme-Demokratis (Sosdem). Bahkan, Franz Magnis-Suseno menggagas negara sosial yang membedakannya dengan Negara Kesejahteraan (Welfare State).

Lahirnya peta pemikiran Eropa tersebut memiliki latar belakang sejarah yang begitu panjang. Hal ini ditekankan bahwa dalam Pemikiran Ekonomi, dari simpul individu dan kolektif akan ditarik lagi dalam pembahasan yang lebih mendalam terhadap peran negara terhadap ekonomi dan kekuatan individu dalam berekonomi. Justru dari sinilah kita akan mulai.

Dimulai pada masa-masa di mana lahirnya Merkantilisme Negara di mana negara dalam hal ini memiliki peran penting untuk memperbesar kekayaan bangsa dalam bidang ekonomi terutama perdagangan luar negeri. Tolok ukur dari Merkantilisme Negara itu sendiri adalah surplus (nilai lebih) antara ekspor dan impor. Oleh karenanya, kecenderungan perdagangan dan ekspor begitu strategis sehingga negara dalam hal ini perlu berperan dalam sektor ini.

Dari sinilah bermula bagaimana peran negara yang begitu sentral dalam bidang ekonomi dimulai, dari kebijakan perdagangan (izin ekspor dan impor, konsesi monopoli) dan kebijakan fiskal ditentukan oleh pemerintah Negara untuk dapat mengendalikan pasar secara proporsional. Akan tetapi ekses terjadi karena tidak adanya persaingan ekonomi yang sehat serta penekanan pasar oleh Negara terutama perdagangan luar negeri yang mengabaikan keadaan ekonomi dalam negeri (masalah permintaan dalam negeri dan konsumsi yang tidak terpenuhi) telah menyebabkan berbagai kemelut ekonomi. Pada sisi lain, praktek korupsi dan nepotisme akibat perselingkuhan antara pemerintah dan pengusaha telah menyebabkan berbagai ekses negatif terutama terhadap masalah persaingan dan prioritas yang tidak adil.

Pada sisi lain, nasib masyarakat dalam negeri seperti yang telah disebutkan di atas mengalami berbagai akibat negatif akibat kelangkaan komoditas yang mengakibatkan meningginya harga-harga komoditas, sedangkan kebijakan impor sendiri diminimalisasi dan seandainya ada impor itu adalah barang-barang konsumtif yang tidak dibutuhkan (barang-barang mewah). Peran individu dalam berusaha pun dibatasi oleh adanya guilds atau serikat dagang. Bila dia tidak termasuk guilds tersebut, maka dia tidak dapat berusaha terutama berdagang. Justru guilds membatasi usaha kreatif dan persaingan pengusaha-pengusaha.

Selain itu, ekses negatif ini juga telah memengaruhi sektor pertanian yang dianaktirikan dibandingkan dengan sektor perdagangan. Lahirlah mazhab Fisiokrasi (Physiocracy). Fisiokrasi mendasarkan pada pemikiran terhadap hukum alam di mana alam memiliki kekuasaan bagi kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan susunan kemasyarakatan diatur berdasarkan hukum-hukum alam yang telah membentuk masyarakat itu sendiri. Hal ini adalah bentuk interaksi antara manusia dan alam di mana interaksi itu menghasilkan keselarasan dalam hidup. Hidup yang selaras dengan alam itulah yang menjadi tolok ukur terutama lahirnya pemikiran-pemikiran hukum alam (naturalistik) di Prancis.

Fisiokrasi merupakan respon antitesis terhadap perdagangan di mana pertanian dijadikan subordinasi dari faktor perdagangan itu sendiri. Bagi pemikir fisiokrat, pertanian merupakan sektor paling produktif di mana komoditas-komoditas dihasilkan dari alam khususnya dari tanah. Dari sinilah mulai terbentuk berbagai gagasan ekonomi yang dimulai dari pertanian, terutama pada asas Supply (pasokan). Dari gagasan pertanian itulah lahir pemikiran-pemikiran klasik ala Adam Smith di mana penekanan pemikiran ekonomi didasarkan pada pemasokan komoditas. Selain itu, pertanian dengan kemampuan menghasilkan komoditas yang tidak terbatas secara alamiah akan menghasilkan kelebihan barang komoditas sehingga kelak akan timbul apa yang disebut nilai tambah (surplus) dari produk-produk bersih yang dihasilkan yang kelak surplus dikumpulkan (akumulasi modal) untuk produktivitas pertanian.

Merkantilisme dan Fisiokrasi, meskipun dalam konteks pemikiran begitu berbeda satu sama lain, namun kecenderungan terhadap titik Supply dalam hukum ekonomi telah membentuk seperangkat dasar pemikiran bagi mazhab klasik yang kelak akan dibentuk berdasarkan respon terhadap peran negara ala merkantilisme yang telah menimbulkan ekses negatif.

Baik merkantilisme maupun fisiokrasi berkembang pada di mana peran negara begitu dominan dalam mengendalikan ekonomi. Oleh karena itu, peranan individu dalam masyarakat dalam bidang ekonomi dapat dikatakan sangat minim. Pembatasan-pembatasan oleh negara dengan mengutamakan ekonomi negara, telah menciptakan suasana ekonomi yang terpuruk dan tidak bebas. Oleh karenanya, latar belakang lahirnya pemikiran mazhab klasik dikarenakan ketidakbebasan individu dalam kegiatan ekonomi. Pemikiran-pemikiran yang dituangkan oleh Francois Quesnay dan para pengikutnya dalam aliran fisiokrasi, telah melahirkan berbagai kaidah-kaidah yang sudah mulai muncul bagi kebebasan indivdu dalam bidang ekonomi. Maka dari itu, peran individu untuk dimajukan karena tidak selamanya peran individu tersebut negatif bagi kelangsungan ekonomi Negara.

Itulah yang dimunculkan oleh Adam Smith dalam pemikiran mazhab klasiknya yang melahirkan asas liberalisme ekonomi. Hal ini terkait pula dengan pemikiran John Locke dalam pemikirannya terhadap liberalisme negara, pembatasan peran negara dalam bidang ekonomi dan menjamin kebebasan individu dalam berekonomi menjadi wacana yang perlu untuk banyak diperhatikan terutama pada konteks Inggris saat itu pula yang telah menghadapi zaman Revolusi Industri sehingga titik Supply (pasok) yang terfokus pada produksi mulai begitu gencar, terutama kemudahan dalam memproduksi barang yang tidak seperti dahulu di mana penciptaan satu produk begitu terbatas secara kuantitas.

Kebebasan ekonomi, peran individu dalam ekonomi, dan pembatasan peran negara (sebatas sebagai negara penjaga malam) menjadi titik jawab bagi permasalahan pada saat itu di mana kewenangan negara dalam berekonomi telah menghambat perkembangan ekonomi yang juga selaras dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa-masa Revolusi Industri.

Teori-teori ekonomi seperti Supply and Demand pada masa itu pada dasarnya masih mendasarkan pada hukum alam. Hal ini pula nantinya diperkuat oleh Jean Baptist Say di Prancis di mana setiap pasokan yang dihasilkan (atau diciptakan) akan menghasilkan permintaannya sendiri. Artinya, setiap pasokan yang ada dan didapat, maka permintaan akan selalu mengikuti. Prinsip kausalitas (sebab-akibat) dalam ekonomi masih tertanam begitu kuat atau masih mengikuti hukum alam. Namun bila pasokan berlebih namun permintaan berkurang, maka itu merupakan penyimpangan fenomena ekonomi sementara yang nantinya akan pulih dengan sendirinya seakan seperti adanya tangan tidak terlihat, yaitu selaras dengan hukum alam. Hal inilah yang disebut Adam Smith sebagai prinsip the invicible hand.

Dengan kata lain, mazhab klasik yang dibentuk oleh Adam Smith menekankan pada peran individu. Individu-individu yang memiliki rasionalitas pada akhirnya akan membentuk pasar, dan hal tersebut pula selaras dengan hukum alam. Hukum permintaan dan pemasokan masih didasarkan pada hukum alam.

Namun, optimisme pemikiran Adam Smith di mana sistem ekonomi diserahkan kepada individu sebagai ‘pemegang kendali pasar’, mengalami penurunan terutama di masa-masa Thomas Malthus dan Dvid Ricardo terutama dalam konteks permasalahan pertambahan penduduk dan luas lahan yang tersedia. Tentu hal tersebut menimbulkan penurunan yang signifikan pada sisi produksi sebagai titik fokus bagi sisi pemasokan (Supply side) hal ini di kemudian hari menjadi permasalahan terutama pasca-depresi ekonomi 1930-an yang terjadi di Amerika Serikat di mana produksi berjalan dengan masif namun tidak diimbangi dengan jumlah barang yang berada di pasar yang terlalu melimpah namun persediaan uang dan kemampuan konsumen untuk daya beli berkurang dengan drastis. Sehingga, terjadi krisis ekonomi di mana mesin pabrik terus memproduksi barang tetapi tidak ada yang membeli barang semakin hari semakin berlimpah tersebut.

Hal ini menimbulkan berbagai perhatian bagi para ahli ekonomi untuk menyelidiki dan menemukan solusi tepat agar di masa depan (minimal hari ini dan waktu-waktu terdekat di masa yang akan datang) krisis panjang tersebut tidak terjadi kembali. Solusi-solusi seperti yang diutarakan oleh Alfred Marshall maupun John Maynard Keynes menjadi kunci bagi pergeseran pemikiran yang sejak ratusan tahun berkiblat kepada masalah-masalah sisi pemasokan kepada sisi permintaan (khususnya permintaan agregat). Pada sisi lain, timbul pemikiran yang mengkoreksi mazhab klasik di mana persaingan sempurna seperti yang diasumsikan ekonom selama ratusan tahun semakin menyadari bahwa hal itu merupakan suatu teori semata tanpa adanya bukti empiris (mendekati atau malah utopis).

Lahirnya pemikiran-pemikiran neo-klasik pada dasarnya me-revisi pemikiran mazhab klasik yang lebih menekankan pada individu semata dan perhatian pada sisi pemasokan semata tanpa memperhitungkan konsumsi dan sisi permintaan (demand side). Pemikiran Keynes melahirkan pemikiran yang memberikan penekanan pada masalah permintaan secara agregat, atau lebih kepada daya beli konsumen secara keseluruhan. Bila jumlah konsumen semakin tinggi, maka daya beli kepada satu produk akan semakin tinggi. Hal ini tentu semakin menjaga produktivitas ekonomi. Oleh karenanya, pada sisi lain, ekonomi tidak lagi hanya dilihat secara mekanis semata, namun dilihat bahwa individu adalah seorang manusia yang pada dasarnya dinamis. Oleh karenanya, ilmu ekonomi memberikan penekanan pula pada perilaku konsumen yang mendasarkan pada ilmu psikologi.

Namun, Keynes memiliki solusi yang melenceng dari mazhab klasik, sehingga melahirkan pemikiran yang berbeda dan menjadi ‘mazhab’ tersendiri. Keynes, oleh karenanya untuk menangani permasalahan permintaan agregat yang begitu renda, maka negara dapat turut campur dalam bidang ekonomi melalui instrumen fiskal. Namun, hal itu tidak dapat ditangani dengan baik karena apabila tidak ditangani dengan baik oleh negara. Oleh karena itu, asas proporsionalitas dan checks and balances terhadap kebijakan fiskal tersebut menjadi sangat penting. Dalam negara-negara berdasarkan asas pembagian kekuasaan, legislatif memiliki kewenangan yang begitu penting untuk mengawasi kebijakan fiskal, dalam kewenangannya dalam anggaran dan belanja negara agar pajak yang telah terkumpul tidak digunakan secara menyeleweng dan sewenang-wenang. Apabila penanganan ini tidak dihiraukan, malah akan melahirkan high cost economy dan kebobrokan negara secara radikal.

Keynes, dengan solusi dan pemikirannya, tidak dapat dipakai pada masa-masa di mana ekonomi telah mencapai kemapanan dan bila negara telah berperan dengan begitu baik melalui berbagai metode dan cara. Kebijakan fiskal apabila tidak ditangani dengan baik seperti yang dijelaskan di atas, akan mengakibatkan berbagai ekses negatif. Kontra-Keynes lahir pada masa-masa tahun 1970-an dengan lahirnya pemikiran beraliran monetaris, yaitu mengendalikan jumlah uang yang beredar terhadap jumlah barang mengalir di pasar. Namun, aliran monetaris ini pada akhirnya lebih banyak memandang uang dalam kontrol aliran yang ditangani oleh bank sentral yang sifatnya terbatas, yaitu aliran uang kartal. Sehingga tidak dapat relevan bagi uang-uang yang bersifat non-kartal.

Aliran-aliran klasik dan neo-klasik ini dapat mendasarkanberbagai teorinya pada asumsi-asumsi dan model matematis yang begitu rumit dan bersifat mikro. Mikro-ekonomi merupakan landasan ilmu ekonomi yang begtu penting, teutama terhadap masalah yang dihadapi sehari-hari. Namun, pemodelan rasional-mikro tersebut tidak begitu relevan di lapangan karena didasarkan pada asumsi-asumsi mikro yang digeneralisasi, sehingga terkadang tidak terlalu relevan dalam konteks aktual.

Muncullah mazhab ekonomi yang dapat dikatakan sebagai pelengkap (juga sebagai anti-tesis) mazhab klasik dan neo-klasik, yaitu mazhab Jerman, yang terdiri dari tiga aliran: Historisme, Institusionalisme dan Marxisme. Untuk aliran yang terakhir, merupakan antitesis yang paling menonjol terhadap mazhab klasik dan neo-klasik. Secara singkat, Mazhab Jerman memandang bahwa pemikiran ekonomi tidak hanya didasaran asumsi rasional dan bersifat sempit secara teoretis, tetapi pula memerhatikan hal-hal di luar masalah ekonomi, yaitu konteks sejarah dan institusi negara dan sosial kemasyarakatan.

Perkembangan Mazhab Jerman, sesuai dengan yang saya beri namanya, berdasarkan tempat lahirnya di daerah Jerman Raya. Daerah Jerman, meskipun di samping tempat-tempat lahirnya mazhab  neo-klasik seperti di Austria dan Swiss, namun juga melahirkan pemikiran ekonomi berdasarkan konteks sejarah dan keadaan masyarakat dalam satu wilayah. Dalam segi ekonomi, wilayah Jerman (yang menyebar pada seluruh Eropa Daratan) mendasarkan pada empirisme dibandingkan hanya asumsi-asumsi rasional semata. Konteks perkembangan sejarah dalam satu tempat (negara umumnya) berbeda antara satu dengan lainnya.

Latar belakang sejarah ekonomi Jerman yang berkembang menuju gerbang industrialisasi dan pembongkaran institusi kemasyarakatan yang feodal merupakan respon pemikiran ini di samping juga latar belakang dalam konteks dari luar seperti persaingan ekonomi Inggris yang terlampau maju dibandingkan Jerman yang baru memulai kemajuan ekonomi menuju tahap industrialisasi tidak dapat disamakan begitu saja karena bila disamakan begitu saja maka akan menghancurkan sendi ekonomi Jerman. Secara kebiasaan masyarakatnya, patriotisme dan nasionalisme masyarakat Jerman begitu kentara sehingga ekonomi dan harga diri adalah dua hal yang tak terpisahkan. Oleh karenanya, inilah yang menjadi latar belakang bagi pemikiran-pemikiran sosial ekonomi, terutama pemikiran Marxisme yang berkembang dengan landasan pemikiran institusionalisme dan historisme.

Marxisme sendiri berkembang sejak Karl Marx melihat perkembangan buruh di Inggris (juga Prancis) yang digambarkan terasing dari produk-produk ciptaannya sendiri, dengan upah yang tidak seberapa. Beberapa bahan analisisnya mengenai teori nilai-tambah, alienasi buruh dan berbagai teorinya tentang eksploitasi oleh kaum bermodal telah melahirkan berbagai gagasan yang begitu menarik dalam membongkar realitas ekonomi dalam alam liberalisme ekonomi, terutama pada mazhab klasik (yang kelak juga dikembangkan lagi dalam alam neo-klasik).

Sayangnya kelemahan Marxisme itu sendiri adalah perkembangan pemikirannya yang terlalu deterministik dan reduksionistik, yang juga merupakan jebakan ilmu pengetahuan barat dalam masa filsafat positivisme. Di sisi lain, pemikiran Marx dengan ramalannya bahwa pada akhir sejarah hanya akan ada satu masyarakat yang sama rata sama rasa (komunisme) menjadi suatu dogmatisme yang tak dapat diampuni. Juga disinyalir bahwa Marx juga mengalami geger budaya yang begitu berbeda dengan alam Jerman, karena saat ia berada di Inggris, dia merasakan berbagai hal yang berbeda dengan apa yang ada di Jerman.

Meskipun begitu, pemikiran-pemikiran Mazhab Jerman ini begitu menarik sebagai mazhab ekonomi sosial yang pantas untuk dikaji, terutama dalam konteks Ekonomi Politik dan Pembangunan. Bila dapat dikatakan, pemikiran klasik dan neo-klasik yang mendasarkan pada masalah mikro-individual (sebagai bentuk kebebasan individu dan asumsi individu yang rasional) begitu penting namun dalam cakupan yang begitu sempit. Asumsi dalam cakupan yang sempit meski penting tetapi tidak dapat menjawab permasalahan terutama dalam konteks sosial masyarakat yang bersifat kolektif. Mazhab Jerman yang melingkupi konteks kemasyarakatan (sejarah dan institusi kemasyarakatan) amat penting sebagai pengisi analisis apa yang terjadi dalam konteks zaman dan tempat, sehingga tidak hanya didasarkan pada asumssi matematika yang rumit tanpa adanya penjelasan yang menyeluruh terhadap kejadian dalam satu waktu dan tempat.

Baik ekonomi dalam konteks individu dan kolektif, oleh karenanya tidak dapat dipertentangkan begitu saja, dan perlu diperlakukan secara proporsional. Hatta dalam satu tulisannya ‘Teori Ekonomi, Politik Ekonomi dan Orde Ekonomi’ menggambarkan bahwa teori ekonomi sangat berguna sebagai alat bedah permasalahan ekonomi dalam masalah spesifik ekonomi sebelum beranjak pada masalah-masalah non-ekonomi yang mempengaruhi ekonomi dalam konteks politik ekonomi dan orde ekonomi.

Memetakan Pemikiran Hukum dan Ekonomi dalam Konteks Eropa dan Inggris (2)

37

Peta Pemikiran Hukum: Anglo-Saxon dan Eropa Kontinental

Perkembangan metode berpikir dan perdebatan sumber kebenaran pasca-renaisans mengembangkan cara berpikir yang berbeda sama sekali dibanding pada masa pra-renaisans di mana ketergantungan pada asumsi biblikal dan pemikiran spekulatif ala Abad Pertengahan begitu kental dan didasarkan pada ajaran-ajaran gereja yang resmi. Sebut saja pemikiran-pemikiran Augustinus dan Thomas Aquinas. Pemikiran di antara keduanya mengenai negara pada dasarnya sama bahwa kecenderungan untuk membuat negara adalah untuk menjadikan negara sebagai alat untuk membumikan ajaran-ajaran Tuhan, terutama mengenai cinta kasih sesama manusia. Namun, pandangan keduanya mengenai negara berbeda satu sama lain: Augustinus memandang pesimis negara sebagai urussan duniawi yang diperlukan seperlunya saja, dan Thomas Aquinas memandang optimis negara sebagai alat untuk membumikan ajaran-ajaran Tuhan.

Perkembangan pemikiran kenegaraan di antara keduanya melahirkan beberapa benih untuk pengembangan ilmu negara, khususnya yang berkaitan dengan etika politik. Sehingga, permasalahan negara tidak bisa lepas dengan politik, etika politik dan hukum yang mengisi relung kehidupan negara secara isinya. Namun, tentu pendekatan yang perlu kita pahami adalah pendekatan peta hukum yang terjadi di Eropa.

Pemetaan pemikiran hukum di Eropa apabila dikelompokkan dalam wilayah teritorial, maka terbagi menjadi dua wilayah corak hukum besar: Anglo-Saxon dan Eropa-Kontinental. Keduanya memiliki pendekatan hukum yang berbeda-beda berdasarkan latar belakang sejarah perkembangan itu. Apabila kita memetakan kecenderungan pemikiran hukum di antara kedua kutub corak hukum teritorial tersebut, maka dapat kita petakan pada dua kecenderungan: Hukum Kodrat dan Positivisme Hukum.

Dalam negara sendiri, hukum merupakan unsur yang begitu penting dalam menata baik kehidupan masyarakat dan negara dalam kacamata benar dan salah, dan bila dinilai salah, maka perlu untuk diproses secara hukum apakah itu terbukti atau tidak, yang disebut sebagai delik, dan bila delik itu terbukti, maka ia akan mendapat sanksi. Dengan kata lain, hukum merupakan instrumen negara dalam ranah sosial kemasyarakatan yang bersifat spesifik, yaitu bersifat memaksa. Inilah mengapa hukum harus diawasi dengan saksama bagi para warga negara. Oleh karenanya, simpul dua kecenderungan itu lahir dalam dua kutub corak hukum teritorial.

Kita mulai dari corak hukum Eropa Kontinental, yang hingga saat ini bahkan mewarnai corak hukum di Indonesia sebagai akibat dari kelanjutan di masa lalu bangsa kita yang dijajah oleh Belanda. Belanda sendiri mempraktekkan hukum yang bercorak murni Eropa-Kontinental di mana kecenderungan untuk mempraktekkan hukum berdasarkan peraturan tertulis yang tertuang dalam kitab-kitab hukum (wetbook) maupun peraturan-peraturan resmi lainnya. Sedangkan praktek hukum seperti ini (khususnya praktek kitab-kitab hukum) berasal dari Prancis yang dibawa pada masa Napoleon Bonaparte dalam praktek Kodifikasi Hukum yang digali dari tradisi hukum Romawi Kuno.

Perkembangan hukum Eropa-Kontinental sendiri berkembang khususnya di Jerman pada abad ke-13 hingga abad ke-17 di mana masa-masa itu merupakan masa gejolak Eropa di mana Renaisans sedang terjadi. Oleh karenanya perkembangan hukum Eropa-Kontinental dengan terjadinya renaisans memiliki keterkaitan erat dalam mencari rumusan hukum pasca-lepasnya Eropa dari kungkungan aturan gereja yang serba ketat dan begitu ‘keras’. Perkembangan pemikiran rasionalisme menjadi dasar bagi pembentukan hukum yang akan dirumuskan dalam hukum Eropa tersebut.

Pengambilan tradisi hukum Romawi Kuno pada masa itu dinilai sebagai bentuk pengembalian terhadap alur sejarah di mana Romawi Kuno di masa lalu merupakan sebuah imperium besar yang menguasai benua Eropa. Tradisi kodifikasi hukum yang merupakan ciri khas dari hukum Romawi Kuno menjadi titik poin pertama dalam membentuk suatu hukum yang bersifat ajeg dan sistematik. Peraturan tertulis yang dibukukan merupakan bentuk dari praktek hukum yang bersifat pasti sehingga menjadi acuan bagi masyarakat dalam berperilaku dalam lingkup lingkungan masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo, dalam perumusan hukm Romawi tersebut, telah banyak tradisi hukum Romawi yang dirusak. Pertama, tradisi hukum Romawi yang sudah tidak relevan dibuang sehingga rumusan hukum Romawi tersebut hanya menyisakan ‘cangkangnya’ saja, yaitu tradisi kodifikasi hukum tertulis. Hal ini digambarkan oleh Rahardjo bahwa bahan dasar dalam perumusan hukum Romawi didasarkan pada Codex Justisianus yaitu kumpulan aturan tertulis pada masa Kaisar Justisianus. Hal ini lumrah karena pada masa pra-renaisans sendiri, studi hukum berdasarkan pada dua sumber hukum, yaitu hukum gereja dan hukum romawi. Keduanya memiliki dua kesamaan, yaitu berdasarkan pada Hukum Kanonik, atau hukum yang dibukukan menjadi satu kesatuan yang sistematik dan tertulis. Dan kedua, aturan tertulis dalam tradisi hukum Romawi Kuno sebenarnya untuk permasalahan hukum yang bersifat kasuistik (Case-Law), sedangkan kebutuhan hukum yang ada pada saat itu (pada masa renaisans) adalah suatu aturan hukum yang utuh, sistematik dan bersifat umum (General Scope) sehingga aturan yang ada menjadi pegangan umum bagi masyarakat dalam berperilaku.

Dalam perkembangannya sendiri, corak hukum ini akan banyak mempengaruhi maupun dipengaruhi dalam berbagai bidang yang berkembang saat itu, seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun perkembangan ekonomi, namun hal ini akan dibahas pada bagian lain. Perkembangan pada tahap selanjutnya adalah bagaimana merumuskan hukum tersebut yang sesuai dengan kebutuhan zaman tersebut. Perkembangan hukum Eropa Kontinental pada masa awal ditandai dengan masa renaisans dengan semakin berkembangnya kebebasan berpikir, terutama pada masa itu perkembangan Rasionalisme dalam keadaan yang begitu pesat. Oleh karenanya, Rasionalisme yang mengedepankan akal merupakan landasan dalam pembentukan hukum yang sesuai dengan semangat zamannya.

Pada sisi lain, perkembangan hukum Eropa Kontinental tidak terlepas dari masa transisi mazhab hukum Eropa dari mazhab Teokratis (legitimasi relijius) menuju mazhab hukum alam (Naturalistik). Kelak, perkembangan mazhab hukum alam ini dapat ditarik garisnya pada permasalahan hukum kodrat dan hukum yang berasaskan Hak Asasi Manusia. Namun, perlu untuk menggarisbawahi bahwa menurut Hugo de Groot, hukum alam adalah pertimbangan pikiran yang menunjukkan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Dengan demikian, mazhab hukum alam mendasarkan sumbernya pada akal pikiran yang sehat. Hal ini merupakan refleksi dari perkembangan pemikiran masa renaisans di mana akal dan rasionalisme dalam puncak kejayaannya.

Oleh karenanya, asas mazhab hukum alam tersebut terdiri atas tiga hal, (1) Berbuat baik dan menjauhi kejahatan; (2) Bertindak menurut pikiran yang sehat; (3) Cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Pembentukan berdasarkan rasionalitas akal pikiran tersebut telah menjadi landasan penting bagi hukum Eropa Kontinental hingga kini, terutama dalam pembentukan hukum tertulis yang coraknya nanti telah membuat peran negara begitu sentral dibandingkan peran masyarakat (khususnya individu) dalam bertindak, khususnya dalam permasalahan ekonomi.

Pemikiran hukum Eropa-Kontinental, kelak menjadi dasar hukum yang tegas mengenai pentingnya asas legalitas hukum di mana legitimasi hukum dipegang secara sentralistik oleh Negara. Pada sisi lain, perkembangan rasionalisme semata tidak begitu cukup dalam meneguhkan filsafat hukum Eropa-Kontinental. Maka dengan adanya pemikiran Comte dengan filsafat Positivisme-nya, maka kecenderungan rasionalisme yang ditopang oleh empirisme menjadi penguat bagi pembentukan hukum dalam corak Eropa-Kontinental. Maka, lahirlah asas Positivisme Hukum, di mana legalitas dan kepastian hukum merupakan kunci bagi keajegan hukum.

Oleh karenanya, ciri pokok bagi hukum Eropa Kontinental terdiri atas peran Negara yang sentral dalam pembentukan hukum (mengenai legalitas dan legitimasi hukum), kekuatan peraturan perundang-undangan yang menentukan untuk masyarakat, dan peran hakim yang hanya sebagai corong bagi Undang-Undang yang dibentuk tersebut berdasarkan asas rasionalitas dan mazhab hukum alam. Akan tetapi, dalam perkembangannya, Corak hukum ini sudah mulai bertransformasi dengan lebih memerhatikan berbagai sudut pandang seperti asas Hukum Kodrat yang kelak dikembangkan lebih lanjut menjadi Hak Asasi Manusia dalam legitimasi hukum yang demokratis dan berperikemanusiaan.

Corak hukum ini begitu berbeda dengan corak hukum Anglo-Saxon, yang kelak ‘terbelah’ menjadi dua corak hukum pula, yaitu corak Anglo-Inggris dan Anglo-Amerika. Hal ini terjadi terutama dari corak masyarakat dan tata negara yang berbeda. Corak masyarakat Inggris dapat dikatakan bersifat monolitik sedangkan Amerika sejak dahulu telah berproses menuju negara yang bersifat pluralistik, sedangkan dalam sudut tata negara, maka perbedaan itu begitu mencolok, di mana dalam pucuk pimpinan pemerintahan ala Inggris tetap mempertahankan Monarki-Konstitusional, sedangkan Amerika Serikat berdasarkan Presidensial.

Perbedaan corak masyarakat antara dua Anglo tersebut dalam sudut sejarah pula dapat dikatakan lahir dari konflik kepentingan ekonomi, di mana corak Inggris meskipun secara ekonomi bersifat Liberal, namun tetap meninggalkan sisa-sisa Merkantilisme Negara, sehingga ketimpangan perlakuan ini menimbulkan berbagai konflik perang saudara antar-dua Anglo tersebut.

Terlepas dari itu, perkembangan corak hukum Anglo-Saxon lahir dalam rahim negeri Britania Raya. Berbeda dengan corak Eropa-Kontinental, sesuai dengan teritorialnya sendiri, terpisah dari benua Eropa dan memiliki corak hukum tersendiri yang berbeda dengan semangat Eropa pasca-renaisans. Dapat dikatakan, corak Inggris berbeda sama sekali dengan corak Eropa-Kontinental, karena dalam metodologi hukumnya lebih kepada pendekatan yang empiris, yaitu langsung dihadapkan pada masalah konkret yang dihadapi.

Kata kunci untuk perkembangan hukum dalam Anglo-Saxon adalah kecenderungannya pada pendekatan empiris, konkret dan spesifik. Sehingga, pendekatan hukumnya lebih bersifat induktif dan bersifat khusus-ke-umum. Tentu hal ini menjadi ciri khas bagi Anglo-Saxon sendiri. Pada sisi lain, perkembangan sejarah hukum di Inggris sendiri begitu berbeda karena memiliki dinamikan sejarahnya tersendiri. Tentu, pengedepanan terhadap Hak Asasi Manusia menjadi poin penting dalam dinamika hukum di Inggris.

Dinamika itu berkembang tatkala kekuasaan Raja Inggris yang dinilai terlalu besar sehingga banyak memberikan ekses negatif terutama bagi para tuan-tuan tanah (bangsawan feodal). Ekses ini memang lumrah di mana sistem pemerintahan yang bersifat monarki absolut. Hal ini dapat digambarkan pada konsepsi Negara Leviathan yang dicetuskan oleh Thomas Hobbes di mana kewenangan negara yang digambarkannya begitu besar dan menakutkan. Perpecahan antara pihak Raja dan Bangsawan menjadi perang yang begitu besar, sehingga melahirkan teori apa yang disebut sebagai teori kesepakatan bersama. Baik Thomas Hobbes maupun John Locke mengonsepsikan pembentukan negara dan kewenangannya berdasarkan kesepakatan bersama warga negara sehingga kewenangan negara menjadi jelas dan pembatasan kewenangan negara terhadap warga negaranya pula menjadi jelas. Konsepsi masyarakat yang bersifat soliter namun dengan titik temu kepentingan yang dimilikinya telah melahirkan konsepsi negara Liberal, di mana titik dasarnya adalah individu di dalam masyarakat itu sendiri. Seringkali konsepsi ini disalahartikan sebagai konsepsi masyarakat bersifat atomistik.

Teori perjanjian atau kesepakatan bersama ini pada dasarnya merupakan teori konstitusi di mana dasar kewenangan negara tertuang berdasarkan kesepakatan bersama tersebut. Sayangnya, perkembangan itu secara praktek di negeri Inggris sendiri tertuang dalam perjanjian-perjanjian yang terpisah yang intinya lebih cenderung pada kesepakatan dalam membatasi negara kewenangannya terlalu besar sehingga muncul varian monarki yang baru, dari yang bersifat absolut, menjadi monarki konstitusional. Justru, praktek teori konstitusi (dalam kacamata sebagai norma dasar) berkembang di Eropa Kontinental, khususnya di negeri Jerman. Sehingga tradisi Konstitusi dalam arti tertulis maupun tak tertulis lahir dari tradisi Eropa Kontinental yang seringkali disebut sebagai Civil Law, yaitu hukum yang menjamin hak-hak sipil (meskipun dalam perkembangannya tidak memihak pada penjaminan pada hak-hak sipil warga negara terutama dalam landasan Hak Asasi Manusia).

Selain itu, corak Anglo-Saxon sangat dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakatnya sehingga pendekatan keadaan masyarakat yang lebih konkret dan budayanya menjadi titik fokusnya. Oleh karenanya, perkembangan hukum ditentukan oleh dinamika kebiasaan masyarakat yang berkembang pada setiap waktu. Terkadang, ini menjadi satu kerumitan dalam praktek corak hukum Anglo-Saxon karena hal tersebut akan melahirkan ketidakpastian hukum yang tidak sebanding dengan corak hukum Eropa-Kontinental. Oleh karenanya, dalam bahasa Inggris, dalam konteks hukum Anglo-Saxon dinamakan Common Law, yaitu hukum yang dilandasakan pada kebiasaan masyarakat umum. Hal ini juga akan berhubungan dengan sistem ekonomi Inggris yang liberal karena didasarkan pada kecenderungan masyarakat umum yang membentuk mekanisme pasar.

Titik perhatian dari corak Anglo-Saxon yang perlu untuk diperhatikan adalah pada asas keadilan. Asas keadilan yang dipakai dalam Common Law bersifat spesifik-konkret, yaitu hukum digali dari kasus-kasus hukum secara konrket terjadi di masyarakat, sehingga pemberian putusan hukum tidak dapat lepas dari dua hal: kebiasaan masyarakat dan yurisprudensi putusan pengadilan. Berbeda dengan hukum Eropa-Kontinental, peran hakim begitu besar dalam membentuk hukum, dibandingan corak Eropa di mana pembentukan hukum (khususnya Undang-Undang) tersentralisir pada satu lembaga pembentuk Undang-Undang dan memiliki prosedur yang begitu rumit. Oleh karenanya, sistem hukum ala Inggris dapat dikatakn begitu dinamis dan dapat memenuhi kebutuhan zaman secara fleksibel.

Namun, kewenangan hakim (juga halnya pengadilan) dibatasi dan diatur pula dalam satu peraturan-peraturan di mana pengaturan tersebut lebih menekankan pada aturan-aturan prosedur pengadilan. Hal ini mengingat bahwa perkembangan hukum di Inggris begitu menekankan pada asas praktek sehingga prosedur yang jelas dapat menjelaskan proses yang benar dan adil bagi pencari keadilan (justitiabelen). Hal itu pun tidak terlepas dari perkembangan sejarah di mana berkembangnya Trias Politica yang dikembangkan oleh John Locke masih bersifat dini: Eksekutif, Legislatif dan Federatif. Belum adanya lembaga Yudikatif secara mandiri, yang kelak disempurnakan oleh JJ Rosseau, dikarenakan sistem ketatanegaraan Inggris yang masih berdasarkan sistem monarki dengan tambahan kata ‘Konstitusional’. Hal ini jelas dalam rangka membatasi kewenangan negara (khususnya Raja) agar tidak secara sewenang-wenang memerintah, selayaknya negara Leviathan.

Kewenangan Yudikatif secara organisatoris masih berada di bawah naungan Eksekutif, yaitu Raja. Kecenderungan ini tentunya telah menimbulkan banyak ekses sehingga dalam ranah praktek-empiris, diperlukan suatu aturan prosedur yang perlu agar proses peradilan dapat berjalan dengan jelas dan sesuai dengan asas keadilan. Hal ini untuk mencegah campur tangan Raja yang terlalu berlebih dalam kewenangan peradilan, sehingga melanggar asas keadilan dan hak dasar manusia.

Oleh karenanya, tidak adanya kaidah-kaidah hukum secara umum selayaknya peraturan tertulis (Undang-Undang) tidak begitu berkembang di Inggris dan praktek hukum yang didasarkan pada asas empiris-induktif lebih dominan dan lebih banyak dipraktekkan karena sesuai dengan asas keadilan dan keadaan masyarakat pada satu tempat dan pada satu waktu.

Namun, dalam keadaan sekarang, baik kedua corak tersebut telah bertransformasi menjadi corak (atau malah menjadi sistem) hukum yang saling mengisi dan saling memperkuat satu sama lain. Perkembangan hukum kini tidak lagi murni bercorak salah satunya saja secara homogen, dan seiring perkembangan zaman dan dialog antar-wilayah dan bangsa yang semakin mengalir cepat, perkembangan hukum kini sudah semakin lebih dinamis.

Dalam corak Anglo-Saxon sendiri, telah berkembang dua aliran hukum yang meski corak dasarnya sama (bersifat induktif dan empirik) namun semakin berkembang sesuai dengan corak daerah dan latar belakang sejarahnya. Berkembangnya dua aliran Anglo-Saxon, yaitu Anglo-Inggris dan Anglo-Amerika telah banyak berperan dalam memperkaya khazanah hukum dunia. Anglo-Inggris, meski telah banyak menyerap tradisi corak Eropa Kontinental, namun dibatasi untuk penjaminan terhadap Hak Asasi Manusia, serta aturan itu pun bersifat administratif-prosedural yang tertulis (Beschikking).

Sedangkan corak Anglo-Amerika dapat dikatakan memiliki transformasi corak hukum yang begitu berbeda dengan Anglo-Amerika, karena dalam sistem hukum dan ketatanegaraannya sudah begitu berbeda sama sekali dengan yang di Inggris. Poin paling penting adalah dari penerimaan terhadap Konstitusi tertulis sebagai norma hukum tertinggi dan sistem presidensial yang berbeda dengan sistem di Inggris di mana Konstitusi di Inggris tidak tertulis namun melalui dokumen-dokumen sejarah penting dan kebiasaan masyarakat dalam sistem monarki konstitusional. Namun, titik temu dari keduanya yang patut untuk menjadi perhatian adalah dalam kacamata checks and balances melalui kaidah Trias Politica ala John Locke yang selanjutnya dikembangkan oleh Rosseau.

Dengan demikian, perkembangan corak Anglo-Saxon kini telah berkembang pada dua aliran besar: Anglo-Inggris dan Anglo Amerika. Meski begitu, corak mengenai peran hakim dan pengadilan serta penghargaan akan HAM begitu kental dalam tradisi kedua aliran Anglo-Saxon tersebut.

Yang perlu ditarik di sini adalah terbentuknya dua landasan utama hukum: Hukum Kodrat dan Positivisme Hukum. Baik terbentuknya landasan Hukum Kodrat maupun Positivisme Hukum, maka dapat ditarik dua asas penting dalam pembentukan hukum, yaitu asas keadilan dan asas kepastian hukum. Hal ini menjadi penting karena satu peraturan meskipun adil namun tidak memiliki kepastian hukum, maka akan menimbulkan ketidakadilan pula; dan bila hukum hanya mementingkan formalitas semata demi kepastian hukum tanpa adanya pertimbangan asas keadilan, maka hukum itu menjadi sewenang-wenang. Oleh karenanya, berkembang konsep negara hukum dalam dua bahasa dengan berbeda konteks: Rechtstaat (negara hukum dalam konteks Eropa-Kontinental) dan Rule of Law (negara hukum dalam konteks Anglo-Saxon).

Dalam pemikiran hukum ini, dapat pula nantinya mempengaruhi juga dipengaruhi terhadap dan oleh ekonomi. Perkembangan pemikiran hukum ini nantinya akan menjelaskan peran Negara maupun individu dalam peta pemikiran ekonomi di Eropa. Inilah yang menjadi dua kutub penting dalam ekonomi: peran Negara dan Individu dalam kehidupan ekonomi.

Memetakan Pemikiran Hukum dan Ekonomi dalam Konteks Eropa dan Inggris (1)

rationalistsvsempiricists

Perkembangan ekonomi, politik dan hukum sebenarnya tidak lepas dari perkembangan pemikiran yang telah berkembang di masa lalu yang kemudian berbekas hingga kini dengan segala perkembangan dan transformasinya. Akan tetapi, seringkali bahkan para intelektual tidak menyadari adanya pola-pola perkembangan pemikiran ini dalam konteks sejarah dan teritorial. Perkembangan pemikiran yang kini berkembang, tidak dapat terlepas dari sejarah perkembangan pemikiran di Eropa, khususnya sejak masa Renaisans, yaitu masa di mana ‘terpisahnya’ kekuasaan raja dari kekuasaan gereja yang menjadi tolok ukur terlepasnya kungkungan dogma agama terhadap kebebasan manusia (khususnya kebebasan berpikir, berpendapat dan berkeyakinan). Hal ini menandai berkembangnya pemikiran-pemikiran yang begitu brilian di masanya dengan segala dampak positif dan negatifnya.

Dalam memetakan perkembangan pemikiran ini, sebenarnya memiliki titik simpul yang sama, yaitu masalah metode berpikir rasional-deduktif dan empirik-induktif yang sejak 2000 tahun yang lalu telah dikembangkan oleh tiga guru besar filsuf Yunani: Socrates, Plato dan Aristoteles. Namun, kecenderungan untuk mengembangkan dua aliran besar metode berpikir itu baru berkembang setelah masa-masa pasca-renaisans (meski telah dikembangkan secara pionir oleh para pemikir dalam Peradaban Islam khususnya di masa Peradaban Dinasti Abbasiyah, khususnya masa Khalifah Harun al-Rasyid).

Berikut adalah sedikit pemaparan mengenai peta-peta pemikiran secara singkat dalam konteks Eropa Sentris. Namun, dalam tulisan ini saya lebih memfokuskan pada perkembangan pemikiran ekonomi dan hukum yang sebenarnya saling mengisi dan memiliki pengaruh yang sama yang pada akhirnya bermuara pada peta pemikiran politik yang berkembang di Eropa pada masa itu.

Rasionalisme dan Empirisme

Setelah lepasnya Eropa dari kungkungan gereja, perkembangan pemikiran di Eropa berkembang dengan pesat. Diawali dengan pemikir-pemikir rasional-deduktif yang dicetuskan oleh Rene Descartes dengan semboyan terkenalnya ‘Cogito Ergo Sum’. Pemikiran Descartes ini menarik untuk dibahas karena dasar pemikiran yang didasarkan pada pemikiran rasional dengan penguatan pada alur berpikir yang logis. Meskipun dikembangkan oleh Descartes pada awal abad ke-16, namun pemikiran rasional telah dikembangkan sebelumnya oleh Socrates dengan metodenya tersendiri, yaitu metode dialog. Dari percakapan antar dua pihak melalui serangkaian pertanyaan yang diajukan pihak penanya, akan merangsang pihak penjawab dalam memikirkan apa jawaban yang ia dapat melalui proses berpikir yang rasional.

Namun, dari pemikiran yang serba dialogis ala Socrates ini, telah terjadi perpecahan dua kubu yang diawali dengan pengembangan alur berpikir yang dikembangkan oleh Plato melalui pemikiran idealisme-nya. Baginya, sesuatu yang berada pada alam pikiran (cita ide) maka itulah yang menjadi suatu yang nyata, sedangkan hal yang berada di luar ide, maka itu adalah alam yang semu. Pemikiran itu telah dikembangkan oleh Descartes yang meragukan hal-hal yang berada di luar alam pikirannya sehingga apabila sesuatu hal tersebut dinilai tidak sesuai dengan apa yang logis dalam pikiran dan masuk akal (rasional), maka hal itu menjadi sesuatu yang semu.  Maka, akal merupakan tolok ukur untuk mengukur kebenaran.

Dari alur berpikir ini, maka penjelasan yang dinilai sudah rasional, maka hal itu pastinya akan terjadi pada berbagai fenomena-fenomena nyata dalam alam-konkret secara khusus dan spesifik. Sehingga hukum rasional bersifat deduktif, yaitu sesuatu yang umum dalam pikiran selaras dengan sesuatu yang bersifat khusus an sich. Oleh karenanya, pemikiran rasional seperti ini seringkali bersifat idealistik dalam definisi pemikiran Plato.

Namun, aliran pemikiran ala Descartes tersebut melahirkan berbagai kerancuan karena dengan semata ide tanpa adanya perhatian pada apakah suatu pemikiran tersebut faktual terjadi atau tidak akan melahirkan apa yang disebut sebagai suatu angan belaka, atau secara teori masuk akal namun secara kenyataan ternyata tidak applicable atau minimal tidak faktual terjadi dalam alam-konkret. Bahkan, seringkali alur berpikir itu tercampur pada perasaan yang subjektif sehingga tidak ilmiah dan tidak objektif. Maka, lahirlah pemikiran empiris dengan pionir utamanya oleh Francis Bacon.

Seperti Descartes, Bacon membangun rancang bangun metode empirik dalam tahap awal yang masih mentah. Meskipun begitu, metode empirik ini telah dicoba oleh Galileo Galilei dalam mengukur kecepatan jatuh suatu benda yang dipraktekkannya di Menara Pisa. Pada alur waktu yang lebih jauh ke belakang, Aristoteles, murid dari Plato, telah meletakkan dasar empirisme di mana dia berseberangan gurunya bahwa kebenaran lahir dari indera-indera yang berinteraksi dengan alam-konkret. Dalam perbedaan pemikiran ini, seringkali ditekankan oleh Buya HAMKA dalam Tasawuf Modern mengenai perbedaan orientasi hakikat kebahagiaan di mana Plato mengutamakan pada kebahagiaan jiwa dan akal (batiniah), sedangkan Aristoteles menekankan pada kebahagiaan secara akal dan materi (lahiriah).

Metode empirik ini menekankan pada sumber kebenaran berada pada indera-indera manusia dalam meneliti dan memahami kebenaran yang terhampar yang berada di hadapannya. Dengan kata lain, metode empirik mengandalkan panca indera dalam memahami kebenaran, khususnya kebenaran ilmiah. Namun, tentu metode empirik dengan mengandalkan panca indera semata tanpa adanya proses lebih lanjut dalam mengolah apa yang ia dapat secara inderawi adalah sesuatu yang omong kosong belaka. Sehingga, peran akal menjadi krusial dalam memproses fakta-fakta empirik yang ia dapat. Meski begitu, peran akal dalam hal ini hanya sebagai penunjang semata bagi indera sehingga metode empirik secara garis besarnya mengandalkan inderawi sebagai sumber kebenaran. Sehingga metode empirik seringkali dilakukan secara spesifik-faktual pada satu momen tertentu sehingga bersifat khusus melalui metode penelitia ilmiah. Dari metode penelitian ilmiah yang dijalani secara tepat, maka kesimpulan dari penelitian empirik tersebut yang sesuai dengan metodologi penelitian menjadi satu hukum yang bersifat umum. Sehingga, kaidah empirik bersifat induktif.

Metode ala Bacon sebenarnya dikembangkan secara lebih sempurna oleh John Locke sebagai penengah antara metode berpikir rasional dan empirik sehingga gap antara keduanya dapat terjembatani dengan baik. Meskipun begitu, gap ini sebenarnya tidak perlu terjadi karena baik pemikiran secara rasional dan empirik adalah dua metode yang saling mengisi dalam memahami kebenaran ilmiah. Tanpa adanya saling kedua metode tersebut, maka rasionalitas tidak akan bisa menapak kepada hal-hal yang faktual dan konkret sehingga hanya bersifat utopis, sedangkan hal yang bersifat empirik semata akan menjadi masalah dengan tidak adanya kebulatan titik simpul yang menghubungkannya sehingga simpul empirik menjadi tidak berarah dan akan terjadi apa yang disebut dengan ketidakteraturan ilmu pengetahuan.

Memahami Kembali Substansi Sosialisme Indonesia (4-habis)

soekarnohatta

Setelah melewati berbagai cobaan dalam masa Perang Kemerdekaan 1945-1949 dan jatuh bangun kedaulatan RIS ke RI, tahun 1950 merupakan tahun untuk waktunya membangun. Akan tetapi, meski perencanaan ekonomi telah dibuat sejak 1947, tetapi rencana tinggal rencana. Timbul berbagai silang sengkarut dalam memahami cara untuk membangun ekonomi Indonesia pasca-perang. Soekarno, sebagai seorang pemimpin yang bercorak solidarity maker, berpikir dalam rumusan ‘politik adalah panglima’. Baginya, pembangunan ekonomi di Indonesia harus didasarkan pada pembangunan manusianya, namun beliau mengarah pada peran negara yang begitu besar melalui berbagai manuver politik Negara. Politik Negara ini harus dipegang oleh pemerintah, dan pemerintah harus memiliki kepemimpinan yang kuat. Membangun ekonomi harus didasarkan pada kekuatan kepemimpinan dalam mendorong masyarakatnya mau bangun untuk membangun bangsanya. Pemimpin ‘besar’ ini memiliki tanggung jawab yang begitu maha dahsyat, yaitu memastikan bahwa pembangunan karakter bangsa (national character building) berjalan semestinya. Bila kepemimpinan kuat dan berdaulat, maka nantinya rakyat akan berdaulat, maka ekonomi kita pun akan kuat dan merdeka.

Sayangnya, pola pemikiran seperti ini berseberangan dengan Hatta. Hatta sejak masa BPUPK telah banyak memiliki pandangan yang begitu berbeda dalam merumuskan cara untuk membangun ekonomi Indonesia. Perlu untuk dicatat, Pasal-pasal Ekonomi (Pasal 27 ayat [2], Pasal 33 dan Pasal 34) sebagian besar merupakan hasil dari pemikiran Hatta. Hatta yang memang mumpuni dan berkompeten sebagai seorang ekonom, telah memahami sejak masa studinya dan saat masih dalam Perhimpunan Indonesia, bahwa keadaan Indonesia sedemikian kompleks sehingga perlu untuk menguraikan berbagai masalah sosial dan itu memerlukan waktu yang panjang. Bagi Hatta, hal yang perlu untuk dibangun setelah kemerdekaan politik adalah membangun manusia Indonesia, baik dari segi ekonomi maupun pendidikan.

Berbeda Soekarno yang lebih banyak menitikberatkan pada kemampuan pemimpin dan kekuatan politik dalam mempersatukan rakyat Indonesia dalam membangun Negara-Bangsa (politik sebagai panglima), maka Hatta memakai rumusan ‘ekonomi dan pendidikan adalah yang diprioritaskan’. Konsep Soekarno adalah menggabungkan kekuatan Bangsa secara politis sebagai kesatuan Bangsa yang kuat (inilah agenda Nation Building ala Soekarno yang menyimpang belakangan) dan Konsep Hatta adalah membangun lebih lanjut apa yang diusahakan oleh Soekarno menjadi suatu masyarakat yang kuat, berdaulat dan mandiri, menuju masyarakat yang adil dan makmur. Meskipun konsep Dwi-Tunggal ini saling mengisi, sayangnya pada akhirnya menjadi pecah kongsi karena perbedaan pandangan politik (strategi dan cara untuk mencapai tujuan Negara dan cita-cita Bangsa).

Soekarno dengan berbagai konsepnya dalam politik banyak melakukan gebrakan politik yang dinilai oleh Hatta sebagai keputusan yang terlalu terburu-buru dan tanpa pikir panjang. Salah satunya adalah masalah nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang berjuluk ‘The Big Ten’ sebagai reaksi terhadap sikap Belanda yang memungkiri pembicaraan wilayah Irian Barat. Hal ini telah menimbulkan berbagai kesulitan terutama dalam kekuatan daya tawar Indonesia dalam berdiplomasi dan kemampuan Bangsa dalam mengurus perusahaan-perusahaan Belanda yang dinasionalisasi secara paksa tersebut. Akibatnya, hal tersebut telah menambah beban Negara dalam membangun ekonomi Negara yang semakin berat. Pada masa selanjutnya setelah Hatta mundur sebagai Wakil Presiden pada 1956, kehidupan bernegara semakin berubah drastis: hingga tahun 1959, arah politik berubah drastis yang awalnya demokratis menjadi terkontrol secara terpusat di tangan pemerintah, di tangan Soekarno. Kelak, Hatta mengkritik bahwa sejak itu Soekarno menjadi pemimpin yang cenderung otoriter dan megalomania.

Sedangkan Hatta sebenarnya dinilai Soekarno terlalu bertele-tele dan terlalu berhati-hati sehingga takut untuk melangkah. Kecenderungan Hatta yang begitu rasional membuat berbagai keputusan politik menjadi terhambat, oleh karenanya seringkali kebijakan politik yang selalu lambat. Selain itu, banyak kalangan yang menilai bahwa Hatta yang bertanggung jawab dalam ekses negatif Perjanjian Renville dan Konferensi Meja Barat yang menyebabkan terkikisnya wilayah teritorial Negara dan beban utang yang begitu hebat dari warisan pemerintah Hindia-Belanda. Kebijakan Hatta yang terlalu ‘lembek’ dengan caranya ‘yang menurut pada cara diplomatis’ dan terlalu rasionalistik telah dicap sebagai ‘orang yang terlalu penakut’.

Terlepas dari itu, konsep ekonomi kedua tokoh perlu untuk dibahas sebagai inti pembahasan dari Sosialisme ala Indonesia. Sosialisme ala Indonesia harus didasarkan pada tiga poin: Islam, Gotong Royong dan Sosialisme Barat. Sosialisme sebagai konsep pemikiran Barat, tidak serta merta harus ditelan mentah-mentah seperti yang selalu dikampanyekan oleh para pemikir Sosialis-Ortodoks seperti kalangan Marxis-Leninis, namun perlu adanya penyesuaian. Soekarno mendasarkan pada tiga pilar: Islam, Nasionalisme dan Marxisme. Soekarno sendiri tidak serta merta menelan mentah doktirn Marxisme yang didasarkan pada pembentukan kekuatan massa buruh dalam membangun masyarakat sosialis (apalagi menelan mentah doktrin Leninisme yang begitu kejam), namun didasarkan pada kehidupan masyarakat yang agraris, yaitu masyarakat buruh tani dan berbagai kelas masyarakat yang selama ini tertindas dalam rezim kolonialisme. Bila kita mencermati, dasar gotong royong yang dijadikan landasan kehidupan bernegara yang dicetuskan Soekarno adalah suatu bentuk untuk mempersatukan elemen bangsa dalam mencapai kedaulatan bangsa. Bagi Soekarno, Negara harus mengurus ekonomi (belakangan peran negara dalam pembangunan ekonomi sebegitu terpusatnya), sehingga politik harus menjadi panglima. Presiden sebagai pemegang mandat politik tertinggi dalam Negara, harus memastikan Negara dalam keadaan yang semestinya menuju tujuan Negara: masyarakat adil makmur. Agaknya, Soekarno lebih banyak menekankan negara sebagai the main agent of development dengan kekuatan politiknya untuk membangun kekuatan masyarakat yang bersatu. Oleh karenanya, politik sebagai panglima dalam pembangunan negara ini, memberikan dasar pemikiran Soekarno yang berbasis ekonomi-massa.

Berbeda dengan Hatta, dibandingkan dengan Soekarno yang banyak memakai jargon politik seperti yang belakangan pada masa Orde Lama telah digambarkan dalam berbagai buku-buku sejarah, Hatta secara lugas banyak berbicara dalam bahasa ekonomi-politik. Hatta yang memiliki latar belakang seorang ekonom, telah banyak membangun konsepsi ekonomi yang cenderung lebih rasional dan lebih realistis pada zamannya. Sebut saja konsep koperasi, perencanaan ekonomi Negara, peran negara melalui BUMN dan peran swasta dalam ekonomi Negara misalkan. Daniel Dhakidae dalam pengantarnya di dalam buku kumpulan tulisan Hatta, Mohammad Hatta: Politik, Kebangsaan, Ekonomi, telah membuat suatu interpretasi alur hidup Hatta selama hidupnya menjadi dua babak: Hatta Muda yang idealis dan Hatta Senior yang cenderung lebih realistik. Perlu untuk ditekankan bahwa Hatta sebenarnya tidak serta-merta untuk meninggalkan cita-citanya untuk membangun Bangsanya menuju masyarakat adil-makmur, tetapi ia lebih cenderung untuk lebih realistik dan membaca keadaan agar proses itu berjalan lebih damai dibanding revolusioner namun malah menghancurkan fondasi kehidupan negara menjadi keadaan yang instabil. Ini juga menjadi dasar kritiknya terhadap Soekarno dalam tulisannya, Demokrasi Kita.

Pembangunan National Building Soekarno, apabila beliau melek akan kehidupan ekonomi pasar, akan menjadi suatu keuntungan bagi pembangunan ekonomi Bangsa. Perlu untuk dicatat bahwa Panglaykim dalam tulisannya berpendapat bahwa kemajuan ekonomi di Jepang, dibangun dari landasan paling asasi dengan pembelajaran dan penghayatan identitas nasional. Penekanan pada identitas nasional ini menjadi landasan paling penting bagi Jepang dalam membangun ekonomi hingga mencapai tingkat raksasa seperti ini, sehingga perusahaan swasta nasional yang telah berkembang menjadi Multinational Corporation, menjadi aset nasional bagi Jepang baik mengembangkan ekonominya maupun mempermudah menuju fase teknikalisasi (dan digitalisasi) kehidupan manusia. Agaknya, Soekarno dalam konsep national building belum sampai sini.

Sayangnya, Hatta memiliki strategi pengembangan ini setelah fase national building ini. Bila agenda national building ala Soekarno ini berjalan lancar (dengan proses yang panjang dan rasional), maka tentu hasilnya adalah terbentuknya the giant power of the great social capital Bangsa yang menyadari bahwa sebagai warga negara-bangsa memiliki peran dalam membangun negara-bangsanya, terutama dalam membangun ekonominya. Tetapi, agaknya Soekarno terlewat terhadap usaha pendidikan dalam agenda national building yang perlu waktu yang panjang. Tidak hanya landasan kehidupan bangsa dari kacamata politik saja (apalagi saat itu kalangan terdidik sangat sedikit dalam rakyat), namun perlu usaha dalam jangka panjang dalam pendidikan dan pembangunan potensi bangsa (dalam diri individu per-rakyat). Pembangunan ekonomi Bangsa tidak boleh berfokus pada ‘pemberian ikan’ dan ‘negara sebagai penyuap rakyatnya’ semata, namun negara harus berusaha untuk membangun daya potensi bangsa yang terpendam dan pada dasarnya telah melemah akibat tertanamnya mental ‘kuli bangsa dan bangsa kuli’. Tenaga Bangsa harus dibangun kembali. Selagi national building sebagai kampanye agenda pemersatu bangsa, perlu usaha lanjutan berupa pendidikan yang memadai, yang saat itu dibutuhkan adalah baca tulis.

Hatta mengonsepsikan pemikiran ekonominya berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 di mana landasan ekonomi Bangsa adalah koperasi. Hatta berpegang pada ekonomi institusional dalam ranah mikro seperti koperasi. Hatta dalam berbagai tulisannya selalu menekankan koperasi sebagai unit institusi ekonomi pada ranah yang kecil-kecil hingga tingkatan menengah di dalam masyarakat. Saya menginterpretasikan bahwa koperasi merupakan usaha pembangunan ekonomi yang didasarkan pada masyarakat madani, yang berbeda dengan BUMN dan perusahaan swasta yang masing-masing berlandaskan pada Institusi Negara dan masyarakat ekonomi-bisnis. Hatta mengonsepsikan untuk mengumpulkan tenaga rakyat yang lemah apabila hanya didasarkan pada perorangan semata menjadi sekumpulan rakyat dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong sehingga menjadi suatu kekuatan ekonomi rakyat yang besar dan kuat. Inilah yang dikonsepsikan Hatta mengenai Koperasi.

Baik Soekarno dan Hatta, kepentingan untuk memajukan rakyat baik dari menciptakan solidaritas (solidarity maker) dan cara untuk menindaklanjuti solidaritas itu menjadi kekuatan yang terarah dengan baik menuju tujuan negara (administrator) menjadi suatu kombinasi yang baik dalam mengembangkan sosialisme ala Indonesia, yaitu semangat kekeluargaan untuk mencapai kebebasan bagi segenap rakyat Indonesia dari kungkungan penjajahan baik politik maupun ekonomi. Seperti yang diingatkan oleh salah seorang teman diskusi saya, ideologi negara kita adalah Gotong Royong, dan penjabaran nilai gotong royong itu tertuang dalam Pancasila sebagai nilai-nilai luhur dan pandangan masyarakat Indonesia sebagai nilai tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

***

Dari pemahaman kita mengenai Sosialisme Indonesia, maka titik pembicaraan adalah sekitar identitas nasional yang tergambar dalam sosial budaya, sebagai dasar dari pengembangan politik dan strategi dalam membangun Indonesia menuju tujuannya dengan baik dan terarah secara sistematis dan sesuai dengan keadaannya. Bila hal ini dipahami dengan baik, maka pembangunan dasar seperti ekonomi, pendidikan, hukum dan lain sebagainya akan menjadi lebih baik. Pengembangan politik dan strategi dengan memahami permasalahan yang ada dengan keadaan masyarakat akan melahirkan pemahaman yang mendasar mengenai apa yang akan nanti dibangun dan dikembangkan. Sayangnya, pelaksanaan politik yang tidak terarah dengan baik setelah terciptanya solidaritas dan persatuan di antara elemen bangsa menimbulkan suatu halangan baru dalam menghadapi kemajuan. Metode tindak lanjut seperti pembangunan ekonomi dan hukum sendiri menjadi terkendala dan seringkali tercampur dengan kepentingan-kepentingan kelompok yang terselubung yang memanfaatkan momentum demi meraih keuntungan yang kecil dan egoistis. Agaknya hal inilah yang perlu untuk menjadi pelajaran dan hikmah dalam kehidupan berbangsa bahwa sosialisme Indonesia harus membedakan kepentingan politik dengan kepentingan lain. Agaknya, etika politik perlu untuk dibangun untuk membangun bangsa ini ke arah pengelolaan dan pengurusan negara yang lebih baik dan beretika.

Hal ini dapat kita pelajari baik pada masa orla (terutama Sosialisme Indonesia hanya dijadikan gincu politik yang tidak substantif) dan masa orba (pemaksaan Pancasila tanpa memahami substansi dan penuh dnegan gincu-gincu kepentingan publik yang dibaliknya demi kepentingan segelintir orang). Oleh karenanya, Sosialisme Indonesia perlu untuk dipelajari dengan sebaik mungkin dengan mempelajari sejarah masa lalu untuk dikembangkan hari ini dan dipraktekkan kembali di masa depan.

Memahami Kembali Substansi Sosialisme Indonesia (3)

socialist_party_ca_logo

Sosialisme Barat, oleh karenanya, adalah pemikiran yang memicu para founding fathers dalam mengembangkan suatu cita-citanya mendirikan negara-bangsa bernama Indonesia. Seperti yang dikatakan sebelumnya, Hatta mengemukakan bahwa Indonesia (khususnya dasar negara Pancasila) berdiri atas tiga hal: Demokrasi Desa, Islam dan Sosialisme Barat. Sosialisme Barat merupakan pemikiran Barat yang menjadi pemantik bagi para founding fathers.

Apa yang disebut sebagai sosialisme tidak dapat diterjemahkan secara mentah-mentah sebagai sosialisme Barat semata. Apa yang disebut sosialisme, seperti yang dikatakan oleh Soekarno dalam mensaripatikan Pancasila menjadi satu inti mendasar, adalah intisari gotong-royong, masyarakat yang bersatu dalam kebersamaan dan kekeluargaan serta saling bantu-membantu. Inilah yang disebut sebagai ‘demokrasi desa’ sebagai sokoguru bagi hidupnya Indonesia saat melewati gerbang kemerdekaan.

Latar belakang sejarah bangkitnya pemahaman Sosialisme ala Indonesia berasal dari kenyataan sejarah pahit di mana Nusantara pada masa pra-kolonial merupakan suatu daerah yang begitu makmur dan bahkan menjadi satu wilayah maritim yang telah mempraktikkan perdagangan internasional dan sebagai pionir globalisasi di wilayah Asia dengan Cina. Indonesia dengan segala kejayaan di masa lalu merupakan suatu rumah peradaban dengan kemajuan ekonomi yang pesat. Meskipun begitu, kejayaan ekonomi itu menimbulkan kompetisi yang bercampur aduk dengan kepentingan politik dan kekuasaan. Sriwijaya sebagai negara maritim dan Majapahit sebagai imperium agraris memiliki kepentingan yang saling mempengaruhi dan bahkan saling berbenturan. Perang pengaruh tersebut telah menimbulkan berbagai ambisi untuk saling menaklukan daerah kekuasaan dan memperluas kawasan kekuasaan kerajaan masing-masing. Hal ini menimbulkan kompetisi politik yang tidak sehat dan melahirkan perpecahan awal dalam masyarakat Nusantara.

Pada sisi lain, dalam kerajaan masing-masing, karena persaingan kekuasaan politik, menimbulkan perpecahan dan perselisihan yang mengancam dirinya sendiri. Sriwijaya, sebagai kerajaan yang runtuh terlebih dahulu, mengalami kemerosotan pengaruh akibat persaingan politik internal yang membuat tidak memperhatikan keamanan pelabuhan, menimbulkan praktik korupsi dan pemerasan yang melahirkan high cost economy, berakibat pada merosotnya jumlah kapal yang melabuh ke Sriwijaya. Di sisi lain, pelabuhan di Malaka berkembang pesat dan mengalahkan pengaruh Sriwijaya yang semakin merosot. Di sisi lain, ekspansi militer oleh Colamandala dari India menjadi pamungkas dengan runtuhnya kerajaan Sriwijaya.

Perpecahan politik internal dan persaingan perebutan kekuasaan yang tidak sehat meruntuhkan Sriwijaya yang dahulu berjaya sebagai ’negara’ maritim. Selaras dengan Majapahit, pada masa ‘mulai jenuhnya’, telah timbul berbagai perpecahan politik dalam memperebutkan pengaruh politik agar dapat menjadi penguasa alias raja Majapahit. Majapahit, dalam dinamika politik internalnya, telah mengalami berbagai kemelut perebutan kekuasaan, di sisi lain, pengaruh Islam yang serba egaliter dan begitu meresap dalam kultur masyarakat di Majapahit menurunkan pengaruh Majapahit sebagai pemerintah yang sah. Pada masa akhirnya, Majapahit runtuh dan tergantikan oleh Kerajaan Demak.

Perpecahan dalam masyarakat Nusantara dengan kata lain selalu berpapasan dengan masalah politik dan kekuasaan. Di sisi lain, setelah kedatangan pedagang Belanda yang selanjutnya ditandai dengan berdirinya VOC, maka perpecahan di dalam tubuh Nusantara dalam bidang ekonomi. Kekuasaan kolonial yang berganti corak dari merkantilisme-negara, liberalisme dan kapitalisme negara, telah melahirkan suatu tatanan kehidupan masyarakat Nusantara yang serba hirarkis dan tertindas.

Sosialisme Barat seperti yang dikatakan sebelumnya melahirkan suatu rangsangan pemikiran yang melahirkan cita-cita masyarakat yang bersatu menghadapi kekuatan kolonial serta ‘mengikis habis’ sistem sosial multidimensional ala kolonial. Fokus awal bagi para founding fathers adalah merebut kemerdekaan secara politis yang baru setelah itu dimulai agenda pembangunan ekonomi. Dengan kata lain, agenda ekonomi yang sosialistik menjadi agenda utama dalam membangun negara yang nantinya akan dibangun.

Tiga faktor yang mendasari para founding fathers memilih sosialisme Barat: sejarah, tradisi dan keadaan aktual. Sejarah telah berbicara seperti yang sebelumnya telah disebutkan sebelumnya dengan sejarah beberapa kerajaan seperti Sriwijaya dan Majapahit yang mengalami kejayaan pemerintahannya meski dalam gaya monarki dan kebiasaan yang sedikit feodalistik (meski perbedaan tradisi ini berbeda dengan masyarakat pesisir yang cenderung bebas dan terbuka). Sayangnya, tradisi tersebut, secara baik dan buruknya, telah bercampur dengan kebiasaan yang dibawa oleh kebudayaan kolonial yang cenderung rasionalistik-birokratis. Seperti yang dikatakan Hatta dalam membedah keadaan masyarakat pra-kemerdekaan di Indonesia, kebiasaan feodalistik yang seharusnya ‘tergerus dan hilang perlahan’ dalam transisi menuju masa kapitalisme awal, ternyata malah cenderung saling berkompromi dan berkawin silang. Sehingga, terjadi perselingkuhan mesra antara elit feodal seperti para tuan tanah dan para raja dengan para penguasa kolonial yang cenderung berkepentingan sebagai eksploitis ekonomi di negeri jajahan. Akibatnya, seperti yang dikutip Hatta dari J.H. Boeke, telah menghancurkan manusia Indonesia baik dari segi jasmani maupun rohani. Sehingga timbullah semboyan ‘Negeri Kuli dan Kuli Bangsa-Bangsa’.

Keadaan aktual saat itu telah mendorong para pendiri bangsa untuk memikirkan di masa depan untuk membangun suatu negara bangsa yang lepas dari segala kungkungan yang teah menjerat rakyat Nusantara sebegitu parahnya di bawah penindasan masa kapitalisme beraroma feodal ini. Para pendiri bangsa, dengan berbagai ragam desain agungnya, bertitik temu pada paham sosialisme Barat. Pemikiran Marx dalam membahas kritik ekonomi kapitalis telah membuat suatu pemikiran revolusioner dengan garis besar pemikirannya ‘pembebasan kaum buruh’. Saya lebih cenderung melihat Marx sebagai ‘pembebas kaum tertindas’, namun karena keadaan aktual yang diperhatikan saat itu adalah buruh industri di Inggris, maka perlu untuk mengangkat substansi pemikirannya pada garis ‘pembebasan’.

Pemikiran Marx, meskipun begitu memesona, perlu untuk dibongkar dan rekonstruksi sebagai bentuk pembaharuan pemikirannya. Gagasannya lebih kepada dua hal: materialisme-historis dan pembongkaran sistem ekonomi. Marx sebenarnya telah menyadari (dan juga ternyata akhirnya jatuh pada kesalahan kesadarannya sendiri) bahwa di masa depan kehidupan manusia akan banyak dikungkungi oleh beragam kepentingan ekonomi. Sayangnya, akibat fokusnya terhadap ekonomi semata, gerakan pembebasan itu pada akhirnya melupakan nilai-nilai dasar kemanusiaa berdasarkan kebebasan itu sendiri. Atau perlu untuk saya katakan secara mudah: ‘gerakan pembebasan tanpa tujuan kebebasan itu sendiri’. Fokus Marx sendiri jatuh kepada Negara sebagai penolong agung bagi para kaum buruh, sehingga negara harus dipegang oleh para kaum buruh (yang kelak diluaskan menjadi berbagai kalangan dari kaum tertindas, kaum proletariat). Diktator proletariat, dengan kata lain, menjadi dasar praktek negara dalam mengukuhkan kekuasaannya dalam membangun negara sosialis. Gerakan ini disebut komunisme, yang telah dipraktekkan dan dicetuskan oleh Vladimir Ilyic Putin. Baru setelah Lenin wafat, segala pemikiran yang didasarkan pada gerakan menciptakan pemerintahan diktator proletariat dengan cara revolusi agar terciptanya negara berdasarkan pemikiran Marx disebut Marxisme-Leninisme, yang dikukuhkan oleh Stalin.

Sosialisme yang berkembang dan gerakan komunisme ini tidak begitu menarik di kalangan founding fathers karena didasarkan pada teror politik yang begitu mengerikan. Bahkan, Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945 (Pidato Kelahiran Pancasila), telah mengatakan bahwa intisari dari Negara Indonesia kelak dari Pancasila itu sendiri adalah Gotong-Royong. Gagasan komunisme Rusia dengan gotong royong adalah bertentangan sama sekali, karena peran rakyat sangat begitu besar, tidak hanya gerakan proletariat yang didasarkan pada buruh saja. Gotong-Royong adalah suatu pandangan dasar atau malah ideologi negara kita. Hal ini wajar karena itu adalah tradisi yang telah mendarah daging bagi masyarakat Nusantara. Sosialisme ala Indonesia, menurut Soekarno, harus berdasarkan ideologi gotong royong.

Akan tetapi, permasalahan muncul pada masalah praktek dan implementasi. Seperti yang dikatakan sebelumnya, pemikiran Marx telah melahirkan pemikiran sosialisme yang begitu kental dan memicu lahirnya gerakan pembebasan. Pemikiran Marx, dengan landasan filsafat materialisme-nya, berkaca pada praksis, tindakan. Marxisme, oleh karenanya, bernuansa empirisisme-ekstrim. Hal inilah yang membuat kesalahpahaman pemikiran Marx selanjutnya, yang berujung pada kebekuan pemikiran Sosialisme. Pemikiran sosialisme yang menekankan pada masalah praktek telah menimbulkan berbagai permasalahan dalam landasan berpikir, seperti pandangan filsafat, teori-teori, perencanaan, strategi dan taktik. Sedangkan perkembangan sosialisme ala Rusia (Komunisme ala Marxisme-Leninisme) telah mengatur begitu ketat arah berpikir hingga sebegitu detailnya sehingga menimbulkan berbagai kebekuan pemikiran. Kebebasan dalam berencana dan mengatur arah negara sesuai dengan yang dikehendaki menjadi begitu dilematis dan serba salah. Sehingga, hal ini menjadi senjata makan tuan bagi para pemimpin bangsa di masa lalu.

Islam Profetik dan Problematika Keadilan Sosial Ekonomi di Indonesia

social_justice

(Tulisan ini merupakan intisari diskusi yang diadakan oleh Kajian Yaumil Sabat pada tanggal 17 Desember 2016, bertema ‘Islam Profetik dan Teologi Pembebasan Menuju Keadilan Sosial dan Ekonomi’. Pembicara dari Kajian tersebut seperti Kanda Thomas Nugroho (Dosen IPB), Muhammad Yusuf (Pegiat Reforma Agraria dan Lingkungan), Kanda Suhana (Kandidat Doktor IPB/PK2PM), dan saya sendiri, Kiagus Muhamad Iqbal. Meski begitu tulisan ini sedikit ditambahkan dengan pemahaman saya sendiri namun tidak mengurangi esensi intisari diskusi ini)

Untuk membahas problematika keadilan sosial di Indonesia adalah hal yang menarik dan seringkali menjadi fokus permasalahan utama yang kita hadapi saat ini. Keadilan Sosial Ekonomi merupakan bahasan yang seringkali berulang sejak pra-kemerdekaan di Indonesia hingga kini. Perbedaan pemikiran terhadap keadilan sosial ekonomi, khususnya di Barat, membuat pemikiran sosial ekonomi tersbeut berbeda satu sama lain, bahkan saling bertolak belakang.

Kegiatan dan hasil intelektual melahirkan suatu pertindak (implementasi) di masyarakat. Keadilan sosial ekonomi sebagai satu konsep besar untuk mencapai satu tujuan demi kebahagiaan manusia harus tercapai dalam jangka panjang dan berlanjut terus menerus. Sayangnya, pemikiran ekonomi yang berbeda melahirkan dialektika pemikiran yang seringkali merugikan satu sama lain.

Di Barat, keadilan sosial ekonomi dipertentangkan antara kebebasan individual dan pengaturan oleh negara, pasar bebas dan kontrol negara, dan individualisme dan kolektivisme. Pergesekan antara dua kutub teritorial lahirnya filsafat rasionalisme dan empirisme, yaitu antara Inggris dan Eropa Kontinental melahirkan berbagai perbedaan pandangan yang seringkali membuat masyarakat awam menjadi korbannya. Di sisi lain, menjadi ladang perang bagi para cendekiawan dan ilmuwan dalam menemukan konsep keadilan sosial ekonomi yang ideal bagi kebahagiaan umat manusia.

Tak dapat dipungkiri, pemikiran Barat telah mencapai puncaknya dengan berbagai pemikiran saintifik yang awalnya berasaskan pada empat asumsi: determinisme-mekanistik, reduksionisme-fragmentaris, kontinuitas, impersonal pasif dan free-value. Kemajuan saintifik ini dipicu oleh ‘penciptaan’ brilian Isaac Newton yang menciptakan teorinya berdasarkan gerak bumi terhadap matahari dan daya gravitasi bumi yang bersifat mekanistik dan deterministik. Akibatnyam pengaruh pemikiran ini menjalar kepada ilmu-ilmu lain , yang berimplikasi pada semakin terpecahnya lingkup ilmu, timbulnya ketertutupan antar-ilmu yang seharusnya berkaitan, pemikiran yang cenderung linier dan cenderung ‘dimutlakkan’ dan berbagai ekses yang melahirkan apa yang disebut ‘ekslusifisme keilmuan’.

Dunia ilmu yang lahir dalam keadaan ini membuat komunikasi antar-ilmu menjadi terkotakkan dan mengakibatkan apa yang disebut sebagai dehumanisasi ilmu. Dehumanisasi ilmu ini dipicu oleh asumsi bahwa ilmu adalah bebas nilai, bebas nilai-nilai moril yang bermuatan das sollen serta menekankan pada das sein. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara ilmu dan realitas di lapangan, khususnya bagi kehidupan manusia di muka bumi ini.

Dengan dasar keilmuan yang serba determinis-mekanistik, reduksionis-fragmentaris dan serba bebas nilai, hal ini menimbulkan berbagai problem bagi kehidupan manusia. Di Barat sendiri, pasca-revolusi industri, telah menyebabkan perkembangan teknologi menjadi makhluk artifisial yang serba mengontrol kehidupan manusia secara otoriter. Dingin dan kejamnya teknologi membuat manusia menjadi serba dibudaki dan dikungkungi. Lahirnya zaman industrialisasi dan kini sedang mengalami zaman digitalisasi, pada satu sisi telah mempermudah manusia dalam berkehidupan sehari-hari, di sisi lain dia telah terpenjara oleh hasil kreativitas itu sendiri.

Akibatnya, ketidakadilan sosial di dalam masyarakat menjadi nyata. Fenomena Opportunity Cost, dengan mengorbankan banyak hal demi kemajuan dalam satu bidang (dalam hal ini pertumbuhan ekonomi) menimbulkan berbagai problematika kehidupan yang tidak berkesudahan. Ketimpangan sosial khususnya dalam hal ekonomi menjadi hal yang lumrah terjadi di dalam pembangunan ekonomi. Konsep keadilan ekonomi ala Barat, dengan kata lain, berat sebelah dan reduksionis, menimbulkan kerancuan dalam memahami keadilan itu sendiri.

Pada sisi pandang yang lain, lahirnya ilmu pengetahuan di Barat merupakan bentuk pemberontakan terhadap hegemoni gereja yang mengungkungi kebebasan berpikir manusia. Tersingkirnya hegemoni gereja menjadi simbol bagi kemerdekaan dan kebebasan manusia di Barat. Akibatmya adalah ‘keluar dari mulut buaya menuju mulut macan’. Perjalanan kebebasan di Barat menjadi begitu tragis karena kerancuan dalam memahami apa yang disebut ilmu pengetahuan dan agama.

Apa yang dapat kita dapati dalam perkembangan pemikiran keadilan sosial ekonomi ini, amat berbeda dengan perkembangan keadilan sosial ekonomi ala Islam. Pada dasarnya (tentunya dalam dimensi teologis-transenden) antara kepentingan agama dan ilmu pengetahuan (dengan kata lain antara duniawi dan ukhrawi) adalah tidak bertentangan sama sekali. Gap antara wahyu dengan dunia realitas di Barat tidak terjadi dalam Islam itu sendiri. Sayangnya, perlu kita akui bahwa terjadi ‘sekularisasi terselubung’ antara Islam dengan realitas kekinian yang membuat ajaran Islam itu sendiri beku.

Memahami keadilan sosial ekonomi dalam Islam dengan kata lain adalah bentuk pembebasan manusia dari segala kungkungan yang membuat manusia termahjub dengan dasar fitrahnya sebagai makhluk yang merdeka. Seperti yang dikatakan oleh Umar Ibnu Khaththab, manusia lahir pada dasarnya merdeka. Meskipun begitu, kebebasan tersebut tidak dapat dipahami hanya semata kebebasan yang anarki, individualitas kita diasah dengan asas sosialistik. Oleh karenanya, moral manusia, meski berdasarkan pengajaran dari orang tua maupun wahyu, namun perlu untuk diasah dengan hadirnya ruang sosial yang membuat kita saling memahami dan saling bertimbal balik. Lahirnya moralitas dalam nilai normatif teologis tidak akan kosong apabila adanya asahan asas sosialistis yang komunikatif dan aktif-resiprokatif.

Lahirnya pemahaman libertarianisme yang awalnya lahir di Inggris (lalu dihidupkan kembali oleh von Mises dan von Hayek) melahirkan kembali semangat kebebasan manusia. Akan tetapi, apakah individualitas semata yang dijadikan tumpuan bagi kebebasan umat manusia? hal itu adalah bersifat mikroskopik (sebut saja dimensi mikrokosmos). Hal itu adalah dasar namun pengembangannya akan selalu bertemu dengan ranah sosial. Manusia, selain pada dasarnya bebas, adalah makhluk sosial (zoon politicon). Individualitas yang tertutup sebagai dasar keadilan adalah asas yang semu dan bersifat reduksionistik. Individualitas yang terbuka adalah dasar bagi asas keadilan sosial, manusia saling membuka diri dan saling memahami tanpa adanya blok pemikiran dan gap kekayaan adalah asas bagi kebahagiaan manusia.

Keadilan di Barat yang awalnya berdasar pada dasar pemikiran homo homini lupus, dengan kata lain, adalah pandangan pesimistik akan dasar fithrah manusia itu sendiri, seperti yang dikatakan oleh para malaikat yang memandang manusia secara pesimis dengan kalimatnya dalam surah al-Baqarah ayat 30. Dengan kata lain, pada dasarnya manusia adalah fithri namun persinggungan sosial (diawali dengan pranata sosial keluarga) membuat manusia menyimpang dari keadaan fithrinya. Dasar optimisme dalam penciptaan manusia, dengan kata lain, menjadi asas penting bagi manusia selain kebebasan itu sendiri. Kebebasan dan fithrah manusia yang bersih adalah asas yang penting bagi manusia itu sendiri.

Inilah yang dilupakan dalam konsep keadilan sosial dalam Islam. Perkembangan dialektika pemikiran keadilan sosial di Barat telah menyimpangkan asas keadilan sosial berdasarkan Islam: kebebasan dan fithrah manusia. Kini, keadilan sosial yang berkembang adalah berdasarkan pada pertumbuhan ekonomi. Konsep keadilan sosial seperti pada dasarnya telah menyimpang. Dan perlu dicatat, pertumbuhan ekonomi adalah indikator semata, bukan tujuan. Sayanya, kini indikator tersebut menjadi tujuan, pangkal berbalik menjadi ujung.

Seperti yang dikatakan sebelumnya, perkembangan pemikiran Islam dengan Barat berbeda satu sama lain, khususnya masalah hubungan agama dan ilmu pengetahuan. Dalam merespon ketidakadilan yang timbul akibat konsep keadilan sosial-ekonomi ala Barat, maka berkembanglah apa yang disebut dengan Islam Profetik. Hal ini harus dijelaskan secara singkat dan jelas.

Membekasnya ketidakadilan sosial ekonomi di Indonesia dapat diidentifikasikan pada dua hal. Pertama, sentimen politik dan budaya di masa lalu telah memberikan bekas luka yang menyisakan rasa perih bagi bangsa Indonesia sebagai akibat konflik politik masa lalu, terutama oleh persaingan kerajaan-kerajaan dalam berlomba mencari pengaruh. Perang pengaruh dan ekspansi penaklukan tersebut telah mempengaruhi segala tingkah laku dan kebiasaan masyarakat kita hingga saat ini, yang menyebabkan perkembangan keterbukaan perdagangan dan ekonomi di masa lalu menjadi terhambat hingga kini. Trauma ini melahirkan budaya yang mementingkan budaya dirinya sendiri dan cenderung mengisolasi diri akibat sentimen politik yang telah menjadi alam bawah sadar kebudayaan suatu tempat.

Kedua, datangnya VOC dan berbagai ekspansi kolonial baik itu Belanda,Inggris, Belanda-Prancis, telah menimbulkan apa yang disebut ‘dualisme ekonomi’. Kesenjangan antara dua kebudayaan mempengaruhi perkembangan ekonomi saat itu. Barat dengan pemahamannya terutama berdasarkan rasionalitas ekonomi ala Barat yang ekspansionis-merkanitilis dan bercorak monetis-kapitalistik, menggempur ekonomi Nusantara yang didasarkan pada ekononi subsistensi, feodalistik-agraria dan berbasis pertanian. Seperti yang dihadapkan pada sejarah perkembangan keadilan sosial ekonomi di Barat, dualisme antara pemikiran ekonomi Eropa Kontinental dan Britania Raya, dimasukkan ke dalam kehidupan ekonomi di Nusantara, telah melahirkan berbagai ekses negatif ketidakadilan sosial. Kecenderungan eksploitatif baik akibat perkawinan ekses feodalisme dan kapitalisme telah membuat Indonesia jatuh ke dalam status ‘bangsa kuli dan kuli bangsa-bangsa’.

Selama berabad-abad Indonesia mengalami berbagai permasalahan kompleks, dari perpecahan politik masa lalu, eksploitasi, dan perselingkuhan feodalis dan kapitalis telah membuat daya produktivitas bangsa yang telah terkungkung sebagai kuli bangsa-bangsa merosot drastis. Ini bisa kita lihat misalkan dari Tanam Paksa hingga Program Liberalisasi Ekonomi kolonial yang salah kaprah. Akibatnya berbagai instrumen seperti pajak tanah, kewajiban masyarakat menanam seperlima dari tanahnya untuk komoditas ekspor, dan sewa tanah, telah menyebabkan proletarisasi setengah-setengah, dia pemilik tanah namun di sisi lain menjadi buruh bagi tanahnya sendiri atau tanah orang lain. Kekuatan perdagangan bangsa telah lama mati akibat monopoli VOC dan pelayaran Hongi yang menghancurkan segala kapal-kapal pengangkut pembawa barang dagangan penduduk pribumi. Di sisi lain, kebijakan liberalisasi pasca-tanam paksa malah melindungi para pengusaha sehingga apa yang disebut persaingan pada dasarnya tidak ada. Yang ada adalah perselingkuhan pemerintah kolonial dengan para pengusaha pencari rente, dengan menghisap penduduk yang semakin menurun daya produktivitasnya, menjadi kuli yang seburuk-buruknya.

Hatta telah memahami bahwa keadaan ini telah memperburuk daya kemauan dan kebebasan manusia Indonesia dalam bekerja. Trauma masa lalu, di mana meski mereka bekerja keras, pada akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Malah tenaga mereka menjadi bencana bagi mereka sendiri. Oleh karenanya, kemerdekaan politik adalah jalan masuk dalam membebaskan manusia Indonesia dari segala kungkungan dari luar sebelum mereka membangun daya kebebasan dan kemauannya bagi diri mereka sendiri. Alhasil, setelah merdeka, Hatta lebih cenderung ingin membangun koperasi  untuk menghimpun masyarakat yang dinilai masih lemah menjadi satu kumpulan manusia Indonesia yang kuat. Organisasi ekonomi bagi masyarakat lema, dengan kata lain, menjadi satu kunci yang mau tidak mau harus dilakukan. Tujuannya satu: membebaskan manusia Indonesia, dan membangun kemauan untuk bekerja. Maka dari itu, Koperasi merupakan dasar ekonomi dengan basis lahirnya pada masyarakat madani.

Namun, usaha tersebut runtuh akibat perkembangan politik yang tidak sehat. Perselingkuhan negara dengan pengusaha masih sering terjadi, malah semakin parah. Akibatnya, ketertindasan manusia Indonesia semakin berada pada titik paradoks: di era kemerdekaan, kita mengalami ketidakmerdekaan!

Indonesia yang memasuki era globalisasi ekonomi modern dan modernisasi faktor produksi (manajemen, teknologi alat produksi dan digitalisasi) telah menyebabkan ketidakadilan yang semakin tidak terbendung. Yang kuat semakin kuat, yang lemah semakin lemah. Liberalisme yang kita hadapi kini menghadapi dua dilema: kebebasan manusia dan penindasan terhadap manusia lain akibat kebebasan itu sendiri. Perlu untuk dipertanyakan: di zaman semodern kini, mengapa ketidakadilan itu selalu ada, malah semakin menganga?

Islam sebagai satu ajaran agama yang komprehensif mengandung pengajaran nilai-nilai keadilan itu sendiri. Akan tetapi, pengajaran akan nilai keadilan sosial ekonomi itu sendiri terlupakan sebagai akibat dari ‘sekularisasi terselubung’ dengan membekunya kebebasan berpikir, yang berujung pada pengungkungan nilai kebebasan manusia itu sendiri. Liberalisme sebagai dasar filsafat kebebasan manusia, oleh karenanya harus dirombak total.

Respon para pemikir Islam sendiri mengenai berbagai ketidakadilan sosial ekonomi akibat ketertindasan struktural menimbulkan pertanyaan sendiri dari ajaran agam itu sendiri, mengapa Islam tidak dapat merespon secara konkret terhadap ketidakadilan dan ketertindasan sosial ekonomi? Teologi Pembebasan oleh Pastor Gutterez di Amerika Latin telah banyak menginsprasi banyak orang dalam memahami agama bagi para kaum tertindas. Pada akhir dekade 1980-an, dalam suatu simposium nasional Teologi Pembangunan, lahir Konsepsi Teologi Transformatif yang dicetuskan oleh alm. Moeslim Abdurrahman. Teologi Transformatif ini menjadi dasar bagi berkembangnya pemikiran Islam Transformatif.

Teologi Transformatif merupakan respons terhadap perkembangan agama yang cenderung kurang responsif terhadap ketidakadilan sosial ekonomi. Perkembangan modernisasi dan industrialisasi telahmelahirkan kehidupan yang serba mekanistik dan dingin. Ketidakadilan seakan menjadi bagian dari kesejahteraan itu sendiri. Akibatnya, apa yang disebut kebebasan manusia adalah semu dipandang dalam kacamata ilmu ekonomi yang serba reduksionis dan simplifistik. Atau dengan kata lain, terjadi dehumanisasi dalam era industrialisasi. Teologi Transformatif adalah respon dalam menanggapi perkembangan zaman yang semakin terang menuju dehumanisasi. Wacana teologi seringkali dinilai sebagai ajaran yang sudah baku dan final, padahal pemahaman akan teologi yang merupakan bagian dari nafas keilmuan, akan selalu berkembang (atau semakin lengkap melengkapi). Pamahaman akan teologi yang cenderung kaku dan normatif-abstrak, bergeser menjadi teologi yang fleksibel dan empirik-abstrak yang bersifat responsif.

Islam transformatif yang berkembang merupakan respon para pemikir Islam di mana mereka memakai ilmu sosial transformatif yang tidak seperti ilmu-ilmu sosial akademis dan ilmu sosial kritis, yang tidak hanya berhenti pada tataran penjelasan fenomena sosial, tetapi juga berupaya untuk mentransformasi keadaan sosial yang dihadapinya. Dengan kata lain, Islam Transformatif mempermasalahkan ke arah mana transformasi itu dilakukan, untuk apa, dan oleh siapa. Dengan kata lain, nilai-nilai ajaran Islam yang disampaikan melalui wahyu-wahyu profetik kenabian dalam al-Qur’an dan Sunnag berusaha untuk menjadi konsep bagi perubahan sosial di masyarakat secara konkret.

Dalam perkembangan Islam transformatif, berkembang dua jenis pergerakan: Islam Aksi dan Ilmu Sosial Profetik. Lahirnya Islam Profetik merupakan konsekuensi dari gerakan intelektual yang digulirkan oleh Kuntowijoyo dalam teori ilmu sosial profetik. Kuntowijoyo lebih menekankan pada gerakan intelektual dan keilmuan dalam mengkoreksi ilmu sosial yang kini berkembang berparadigma Barat, sehingga seringkali pemahaman keilmuan ala Barat terbentur dengan keadaan yang ada di lapangan. Dengan kata lain, ilmu sosial profetik adalah ilmu sosial yang berisfat mengkritik dan mengoreksi ilmu sosial Barat sekaligus berusaha ‘me-middle-range-kan’ nilai-nilai profetik Islam menjadi suatu teori sosial, yang kelak dapat dipakai sebagai landasan transformasi dan perubahan sosial di masyarakat.

Tujuan dari gerakan intelektual ilmu sosial profetik dapat dilihat dari tiga pilar penting. Pertama, humanisasi dan emansipasi, yaitu teori sosial yang diciptakan merupakan usaha untuk memanusiakan manusia, terbebas dari segala kungkungan dehumanisasi di era industrialisasi dan digitalisasi dan mengangkat derajat manusia dari segala pola pikir yang mereduksi kemanusiaan sekedar sebagai alat industri yang dingin dan kejam. Konsekuensinya, adalah dengan adanya tujuan kedua: Liberasi. Liberasi adalah usaha pembebasan manusia dari kekejaman kemiskinan, keangkuhan teknologi dan pemerasan kelimpahan.

Dan ketiga, adalah transendensi. Peradaban Barat pasca-renaisans merupakan bentuk sekularisasi secara perlahan menuju sekularisme, sehingga nilai-nilai agama yang transenden menjadi terpisah sama sekali dalam perkembangan ilmu. Akibatnya, ilmu-ilmu yang berkembang di Barat didasarkan pada postulat (atau adagium) ‘ilmu adalah bebas nilai’. Perbedaan pola perkembangan keilmuan antara masa peradaban Islam dan Barat adalah nilai-nilai ajaran Wahyu. Berbeda dengan sistem teokratis ala gereja Barat, Islam merupakan sumber ajaran otoritatif dalam merangsang hasrat keilmuan manusia untuk selalu mencari dan melengkapi kebenaran. Sehingga, semangat mencari itu melahirkan perkembangan ilmu dari berbagai segi. Sayangnya, sekularisasi terselubung berdimensi waktu melahirkan jarak yang begitu lebar antara ajaran Islam yang universal dan kenyataan realitas kekinian. Dengan kata lain, ajaran Islam tidak mengalami dinamisasi keilmuan, dan melahirkan kebekuan ajaran Islam dalam perspektif ilmu.

Transedensi merupakan usaha mensubstansialisasikan nilai-nilai ajaran Tuhan berdasarkan Wahyu-Nya atau menurut Abdul Munir Mulkhan, sufistisasi keilmuan, yaitu memberikan ruh dimensi ketuhanan yang yang transenden dalam kebudayaan pada tataran keduniawian. Terpisahnya ruh ketuhanan di dalam tataran keilmuan melahirkan ilmu yang buta, atau bisa dikatakan bahwa dalam tataran aksiologi akan membuahkan hasil yang menimbulkan ketimpangan sosial. Namun, para ilmuwan yang mengkritisi keilmuan yang berkembang di Barat mulai mengkritisi dalam sisi epistemologi keilmuan yang cenderung antroposentris dengan mengorbankan sisi kosmologi dan teologis.

Oleh karenanya, dengan mengembangkan ilmu sosial profetik ini, diharapkan ilmu sosial yang dikembangkan tidak hanya semata untuk memenuhi kebutuhan ilmu itu sendiri berupa eksplanasi fenomena sosial semata, tetapi berbuah transformasi nyata dalam mengubah keadaan sosial masyarakat yang tertindas menuju pembebasan. Oleh karenanya, kosakata liberal tidak lagi hanya mempertahankan kebebasan dalam mempertahankan status quo bagi si pihak kuat dan mengabaikan si pihak lemah, tetapi juga berupa gerakan pembebasan kaum lemah dan tertindas hingga mereka mencapai derajat kesetaraan dan dapat menggunakan kebebasan dan kemauannya. Keadilan sosial, tanpa adanya kebebasan dan pembebasan, maka hal itu hanya bersifat semu. Oleh karenanya, profetik kenabian berupa risalahNya dalam al-Qur’an diharapkan dapat dikembangkan sebagai bahan bagi perubahan sosial yang konkret dalam mengangkat kaum mustadh’afin, menuju keadilan sosial ekonomi yang hakiki.