Mengenal Kaidah Fiqh Dalam Perumusan Hukum Islam dan Hukum Negara

Dalam perumusan hukum tentu memerlukan beberapa bahan dalam lingkup pertimbangan maupun perbaikan aturan hukum yang kelak akan dikeluarkan menjadi Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah dan Daerah. Dalam beberapa hal,kajian mengenai hukum positif di Indonesia masih berdasarkan nilai-nilai relative baik itu bersifat data-data dan fakta-fakta di lapangan maupun hasil pemikiran sosial dan filsafat yang menarik untuk dikaji dan dibahas. Namun,dalam Negara kita yang mayoritas penduduknya adalah Islam (baik itu taat maupun yang tidak) tidak memungkiri untuk mengambil banyak bahan kajian dan studi hukum Islam dalam perumusan dan pembentukan hukum di Indonesia. Selama ini,hukum Islam masih berada pada tataran perkawinan,hukum waris dan ziswaf. Tentu,meski ini positif,namun masih dalam pengertian yang amatlah sempit. Belum tersentuhnya bidang perekonomian yaitu di bidang perdagangan,perbankan dan penyelesaian sengketa tentu menjadi menarik untuk dibahas dalam lingkup hukum yang sebenarnya sangat luas.

Salah satu bahan kajian yang perlu kita pertimbangkan adalah ilmu kaidah fiqh (Qawaid al-Fiqhiyyah). Kaidah ini bersumber dari Qur’an dan Sunnah serta hasil perasan dari kitab-kitab fiqh ‘ulama’ salaf sehingga menghasilkan beberapa hukum yang sangat ringkas namun bernilai hukum yang global (Kulliyyah) dan mencakup mayoritas (Aghlabi). Maka,apa manfaat ilmu kaidah fiqh ini dalam perumusan hukum di Indonesia dan bagaimana menyikapi kaidah fiqh ini di tengah masyarakat dimana masih banyak yang belum memahami arti dan makna hukum Islam?

***

Perlu kita mengetahui,apa itu hukum positif yang dianut oleh Negara kita. Dalam tata hukum barat,hukum positif adalah rumusan hukum yang yang terejawantah dalam peraturan perundang-undangan yang diambil dari rasio manusia dan haruslah sesuai dengan hukum alam. Maka,menurut hukum positif,adat kebiasaan masyarakat tidaklah termasuk bagian dari hukum karena sifatnya yang selau berubah-ubah. Namun,pengertian ini tentu sangatlah etnosentris,karena berfokus pada sisi peradaban barat saja. Maka,hukum di Indonesia pada dasarnya terdiri atas hukum positif barat dan hukum adat.

Sedangkan,menurut Prof. Bustanul Arifin,Indonesia terdiri atas tiga dasar hukum di bawah rumusan dasar Negara pancasila,yaitu Hukum Positif Barat,Hukum Adat dan Hukum Islam. Penambahan Hukum Islam tentu sangat memiliki alasan kuat selain dalam sisi kuantitas demografi. Meskipun begitu,rumusan mengenai hukum Islam di Indonesia sendiri masih tersendat hingga kini dikarenakan pemahaman hukum Islam yang masih minim.

Praktek hukum perundangan yang diambil dari Hukum Kenegaraan yang berasal dari Barat (hukum Positif Barat) selama ini tidaklah pantas untuk dipraktekkan di Indonesia mengingat keadaan Indonesia yang begitu erat hubungannya dengan adat kebiasaan masyarakat yang beragam dan sikap keagamaan yang sangat kental. Namun,kebiasaan masyarakat yang menganggap adat sebagai suatu yang ‘suci’ dan belum terlepas dari takhayul dan mitologi merupakan sesuatu yang sangat disalahpahami karena tidak sesuai dengan pemikiran yang murni sebagai manusia sebenarnya. Maka,hambatan dari berkembangnya hukum Islam pada dasarnya berasal dari dasar diri dan adat kebiasaan,belum maksimalnya pencapaian akal dalam memahami agama dan juga kurangnya pemahaman ilmu hukum Islam itu sendiri.

Maka disini salah satu rumusan hukum yang dapat digunakan adalah penerapan kaidah hukum fiqh (Qawa’id al Fiqhiyyah). Kaidah Fiqh ini adalah hukum universal yang mencakup bagian-bagiannya dan hukum dari bagian-bagiannya dapat diketahui dengan memahami kaidah tersebut. Namun menurut sebagian ‘ulama’ mengatakan bahwa kaidah hukum fiqh bukanlah bersifat universal,namun bersifat mayoritas atau umumnya (aghlabi). Maka pengertian Kaidah Hukum Fiqh ini adalah “Hukum Syara’ (yang berkaitan dengan Hukum Syara’) yang berbentuk putusan umum yang dengan kata putusan itu hukum-hukum masalah yang berada di bawahnya dapat diketahui”.

Putusan hukum yang bila dikaitkan dengan kaidah hukum didasarkan pada keumuman pada masyarakat yang bersangkutan,sesuai dengan keadaan masyarakat,zaman dan kondisi tempat. Amat berbeda dengan rumusan hukum positif barat yang menginginkan hukum yang tetap dan sesuai dengan rasio dan pengetahuan alam. Maka,dalam kaidah hukum fiqh ini,bisa dikatakan dapat mengakomodasi adat kebiasaan masyarakat yang baik (selain itu pula secara berproses memurnikan atau lebih tepat meluruskan pemikiran masyarakat yang bersangkutan) dan mempermudah mencari titik permasalahan yang dibicarakan.

Maka,pentingnya kaidah fiqh sebagai tolak ukur dalam pembuatan hukum di Indonesia tidaklah hanya sebagai teori saja. Hukum Islam yang bersifat elastis dan sesuai dengan zaman melalui kaidah fiqh yang dirumuskan sejak masa tabi’in di masa lalu sangat dibutuhkan dalam menjawab pembuatan hukum di era hukum positif kini.

Dalam kaidah fiqh,ulama membakukan kaidah fiqh secara umum menjadi 5,yaitu :

  1. Segala perkara tergantung pada maksud dan niat (al-Umuru Bi Maqashidiha),
  2. Keyakinan tak bisa dihilangkan oleh persangkaan semata (al-Yaqiinu La Yuzalu Bi asy-Syak),
  3. Segala beban menimbulkan kemudahan (al-Masyaqqatu Tajlibu at-Taysir),
  4. Segala kemudharatan (bahaya atau kerugian) harus dihilangkan (adh-Dharara Yuzalu),
  5. Adat dapat dijadikan hukum (al-‘Adah Muhakkamah).

Kaidah-kaidah umum diatas dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi kaidah-kaidah cabang (furu’iyah) yang sangat banyak jumlahnya. Tentu,kaidah ini secara garis besar dapat menjawab permasalahan hukum. Sifat kaidah fiqh sendiri bersifat indeks terhadap berbagai dalil baik dalam Qur’an maupun Sunnah. Dapat dikatakan sebagai representasi penanda terhadap berbagai dalil dan hukum dalam beberapa permasalahan fiqh. Dengan hanya satu kaidah,mengandung berbagai jawaban dalam permasalahan fiqh yang sangat beragam.

Sifat kaidah fiqh ini dapat mengisi kekosongan hukum yang bersifat kaku. Penerapan hukum positif di Indonesia sendiri pada dasarnya hanya berdasarkan peraturan yang kurang tegas dan terlalu condong pada hukum positif barat yang terlalu rasionalistik. Sedangkan hukum adat amat terlalu kaku dan subjektif.

Maka,mengembalikan ruh hukum dan pembawa wibawa hukum tentu dapat dilaksanakan salah satunya dengan kaidah fiqh itu sendiri. Maka,tepat pernyataan seorang Ulama salaf kesohor,Izzuddin Ibnu Abdissalam,yang menyatakan bahwa pada dasarnya kaidah fiqh bila diintisarikan secara cermat hanya terdiri dari satu kaidah,yaitu “Mengambil manfaat,Menghilangkan mudharat”.

Kaidah umum fiqh yang terdiri dari lima poin tersebut menyentuh berbagai bidang. Namun,kaidah umum itu sendiri menyentuh dimensi :

  1. Niat dan motif
  2. Kepastian hukum
  3. Pertimbangan maslahat
  4. Penanggulangan resiko dan bahaya
  5. Stabilitas
  6. Kelangsungan adab masyarakat yang baik dan ma’ruf

Tujuan dari perumusan hukum tentu harus ditentukan agar kedepannya,pengimplementasian hukum (bila rumusan hukum tersebut telah diresmikan) bisa berjalan sesuai koridor yang telah disepakati dan ditentukan. Dalam kaitannya niat,meskipun dalam fiqh hanya pada ruang lingkup hati yang tak bisa diikat oleh kajian fiqh,namun niat itu sendiri dapat dilihat dari perbuatan yang terlahir. Sehingga,niat dapat dilihat secara zhahir namun sangat bersifat parsial. Maka,niat diterjemahkan sebagai komitmen. Maka,konsistensi hukum harus diperhatikan bersama,yang kedepannya akan menimbulkan kewibawaan hukum,seperti saat Rasulullah yang secara tegas menegakkan hukum had pencurian meskipun anaknya,Fathimah,mencuri.

Selain itu,konsistensi hukum yang berjalan sesuai koridor dan keadaan rakyat akan menghasilkan kepastian hukum. Sudah diterangkan di awal bahwa penerapan hukum positif barat yang terlalu rasionalistik tidak bisa digunakan karena terlalu mengawang,meskipun bersifat objektif sesuai dengan perkembangan alam.

Kepastian hukum ini bukan berarti bersifat sangat kaku. Kekakuan hukum akan menimbulkan beban hukum yang bisa saja membahayakan dan membebani pelaku hukum (mukallaf). Maka disinilah adanya pertimbangan kemaslahatan bagi masyarakat umum (mashlahah mursalah). Meskipun dipertentangkan,namun pertimbangan maslahah sendiri bisa dijadikan sumber hukum sekunder dalam perkara perumusan hukum. Permasalahan hukum setiap daerah atau wilayah berbeda satu sama lain. Maka,pertimbangan kemaslahatan menjadi amat dibutuhkan. Adanya kaidah Ushul Fiqh seperti Istishlah,Istishab,Mashlahah Mursalah,Istihsan dan lain sebagainya menandakan bahwa memperhatikan keadaan masyarakat saat itu adalah sangat perlu. Maka ada rumusan Rukhshah terhadap ‘Azimah.

Menjaga stabilitas dan mempertahankan kedamaian lebih diutamakan daripada timbulnya huru-hara meskipun hal itu merupakan cara yang paling baik. Pengecualian dalam menjaga stabilitas ini adalah perang karena mempertahankan lima hal pokok : Agama,Jiwa,Akal,Keturunan dan Harta (atau kepemilikan). Dalam hal ini tentu patut untuk dipertahankan karena bila lima hal pokok tersebut hilang atau rusak,maka akan menghancurkan keseimbangan kehidupan manusia dalam suatu wilayah khususnya dan umat manusia pada umumnya. Maka stabilitas ini penting untuk dijaga.

Meskipun stabilitas ini perlu untuk dijaga agar kehidupan masyarakat dapat lebih aman dan damai,namun pemaksaan akan stabilitas tersebut tentu sangat salah. Maka disini dikembangkan adanya etika. Bagi umat Islam sendiri,etika adalah barang mewah. Etika sendiri termasuk dalam ranah tashawwuf sehingga tidak hanya menyentuh persoalan fiqh dan tata laku saja. Hal ini bisa termasuk pada niat dan motif,sehingga etika menyentuh pada niat (hati) dan tingkah laku manusia agar lebih bernilai lebih etis dan sesuai (ma’ruf). Mempertahankan tingkah laku masyarakat yang pada dasarnya baik dan tidak bertentangan dengan Syara’ tentulah tidak salah. Maka pengertian ‘Amar Ma’ruf Nahi Munkar memiliki maknanya yang amat mendalam.

***

Meskipun untuk memahami kaidah fiqh begitu ringkas,namun bukan berarti bentuk dari simplifikasi (begitu remeh dan amat sederhana) dalam memahami berbagai permasalahan hukum fiqh. Dalam beberapa hal,ada yang disebut dengan kaidah pengecualian. Meskipun begitu,bentuk kaidah pengecualian itu berasal dari kaidah furu’ dimana teori secara tekstual berbeda dengan realitasnya di lapangan. Maka,dalam hal ini,perlunya penelitian terhadap permasalahan hukum di lapangan sangat ditekankan dan dibutuhkan agar hukum dapat dipraktekkan oleh masyarakat hukum. Bila hukum itu tidak bisa dipraktekkan,maka hal itu sudah tidak bisa berguna.

Bentuk penyederhanaan dari banyaknya permasalahan hukum (dalam hal ini menyederhanakan beberapa bab permasalahan fiqh yang begitu banyak) menjadi suatu kaidah fiqh yang begitu kuat dan aghlabi tidaklah remeh. Ada beberapa proses yang harus dijalani para ulama dalam memeras sari permasalahan fiqh sehingga mengena pada inti permasalahan fiqh itu sendiri. Dengan daya ijtihad yang begitu hebat dari para ulama,maka rumusan kaidah fiqh merupakan rumusan yang begitu revolusioner dalam merumuskan hukum agar para perumus dan pemegang kebijakan hukum bertindak secara arif dan bijaksana dalam membentuk suatu hukum. Maka,dengan memahami kaidah fiqh ini,orang-orang yang berkaitan dalam bidang hukum tidak gegabah dan sembrono dalam membentuk,memutuskan dan mengambil keputusan dalam hukum.

Permasalahan masyarakat kini yang pada realitasnya masih minim dalam memahami pemahaman Islam tentu harus secepatnya ditangani oleh berbagai pihak. Dalam pendidikan hukum pun,kaidah fiqh ini bisa disebut sebagai indeks hukum yang begitu penting untuk dipahami. Dalam beberapa pemahaman hukum positif sendiri,rumusan kaidah seperti ini amat dibutuhkan karena belum adanya riset untuk mencari inti dari berbagai permasalahan hukum yang begitu sederhana dan begitu ringkas seperti kaidah fiqh tersebut.

Dengan kaidah fiqh sendiri,pencerahan masyarakat terhadap melek hukum Islam akan sangat banyak membantu karena pemahaman terhadap kaidah tersebut sangatlah mudah dipahami. Namun,seperti yang dikatakan pada paragraph sebelumnya,meskipun ringkas dan mudah dipahami,kaidah fiqh bukan berarti bentuk dalam simplifikasi hukum Islam secara keseluruhan. Maka,makna Aghlabi bukan berarti secara umum dan universal,namun mayoritas sehingga terdapat suatu pengecualian. Karena,untuk meringkas hukum Islam dari sumbernya,yaitu Qur’an dan Sunnah,adalah mustahil karena watak manusia itu sendiri.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s