Khalifah dan Konsep Politik Kita

Pemilihan presiden semakin dekat. Maka kini merupakan masa-masa kampanye para calon presiden dan calon wakil presiden hingga awal Juli nanti. Indonesia telah memasuki masa reformasi 16 tahun yang lalu,merupakan suatu perjalanan yang panjang dalam kehidupan demokrasi kita sekarang. Namun,perjalanan demokrasi sebenarnya masihlah sangat panjang. Karena masih dalam tahap yang masih seperti masa remaja yang masih belum pandai dalam berbuat dan bertindak. Kini kita banyak dirundung masalah mengenai kampanye hitam dan kampanye negatif. Meski berbeda pengertian,namun sama-sama saling menjatuhkan. Yang paling santer adalah bahwa umat muslim kini dirundung berbagai masalah dan adanya ‘keterbelahan’ dukungan,bahkan tak jarang saling bertikai satu sama lain. Disini saya ingin membahas sedikit (meski dengan bahasan yang lepas) mengenai demokrasi kita dengan kaitannya kaum Muslim masa kini. Saya juga ingin membahas sedikit mengenai Politik Islam yang masih menjadi perdebatan banyak kalangan karena memiliki pengertian yang kadang membuat kita penasaran.

Islam dan Demokrasi di Indonesia Kini

Sekali lagi saya mengatakan bahwa Indonesia merupakan Negara dengan penduduk muslim terbesar di Indonesia. Namun,seperti yang dikatakan Nurcholish Madjid,kita lebih mementingkan kuantitas dibandingkan kualitas. Maka,hal ini secara jelas terjebak dalam jebakan kuantitas (Quantity Trap) atau lebih spesifik jebakan mayoritas (Majority Trap). Ada beberapa pelajaran menarik dari al-Qur’an mengenai ini :

“Sesungguhnya Allah telah menolong kamu di medan peperangan yang banyak. Dan Hunain,yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikitpun dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai berai” (at-Taubah (9) : 25)

“Maka,tatkala Thalut keluar membawa tentaranya, ia berkata : “Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya,bukanlah ia pengikutku. Dan barangsiapa tiada meminumnya kecuali menceduk seceduk tangan,maka ia adalah pengikutku.” Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang diantara mereka. Maka tatkala Thalut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyebrangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata : “Tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya.” Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata : “Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang yang sabar.” (al-Baqarah (2) : 249)

Dari dua ayat diatas dapat kita mempelajari,memikirkan dan merenungkan bahwa suatu Majority Trap merupakan sebuah keniscayaan. Sering kita mendengar hadits bahwa di masa setelah Rasulullah wafat,akan banyak umat yang mengikuti Islam namun mereka bagaikan buih di lautan. Itu suatu peringatan perlu kita tegaskan sekali lagi mengenai Majority Trap.

Kembali permasalahan Islam dan demokrasi di Indonesia, bahwa ada beberapa hal yang selalu menarik perhatian bahwa sistem kepemimpinan masih saja dipermasalahkan kini oleh sebagian kaum muslim. Indonesia merupakan Negara unik dengan kemajemukan dan pluralisme sosial,budaya dan agama yang kental,sehingga begitu mengenai masalah kepemimpinan,sering timbul pertikaian kecil seperti Jawa – luar Jawa,pemimpin dari minoritas, pemimpin dari kalangan muslim, hingga masalah khilafah Islamiyah. Ini merupakan sesuatu yang menarik. Dapat kita tarik dari cara kepemimpinan dan penunjukkan (atau pemilihan?) pemimpin dari kalangan baik sunni maupun syi’ah. Sunni tidak begitu diketahui sistem pemilihan kepemimpinan,sedangkan Syi’ah bersifat monolitik alias penunjukan dari Ayatolah. Negara kita yang menganut paham sunni (ahlussunnah wal jama’ah) memiliki sistem yang begitu beragam dan cenderung terbuka dibandingkan dengan syi’ah,sehingga ijtihad politik dan kepemimpinan menjadi lebih terbuka dan beragam. Maka ruh demokrasi dalam Islam merupakan suatu hal yang mutlak (meski dalam tarafnya masih pada level bawah).

Makna Demokrasi dan Manusia Sebagai Khalifah

Saya memiliki suatu konsep bahwa manusia merupakan khalifah Allah di bumi ini. Ini seperti yang tercantum dalam al-Baqarah (2) : 30 mengenai tujuan manusia diciptakan sebagai Khalifah. Khalifah dalam hal ini memilki mashdar dengan huruf dasar ‘Kha’,’Lam’ dan ‘Fa’. Perkembangan dari itu membentuk berbagai mufrad atau kata kembangan seperti khilafah,khilafiyah dan ikhitilaf,khilaf serta khalaf.

Makna khalifah dengan kaitan kata kembangan pertama dimulai dari hal yang mikro, yaitu dalam manusia itu sendiri, yaitu khilaf. Khilaf merupakan sifat manusia yang merupakan selalu lupa dan alpa karena memang merupakan suatu hal yang alami dalam diri manusia. Manusia senantiasa lupa sehingga membutuhkan pengingat baik itu dari nasihat,teguran,pembelajaran hingga suatu kejadian yang dapat mengingatkannya dari kealpaan. Maka,manusia membutuhkan manusia lain dalam mengingat sesuatu yang terlupakan. Disinilah manusia untuk dituntut selalu mencari tahu mengenai suatu kebenaran suatu permasalahan dan apa yang kita lupakan dahulu. Ini seperti hikmah dari kejadian diturunkannya Adam dan Hawa dari Jannah karena pertama godaan iblis yang membuat hasrat ingin tahu Adam dan Hawa mengenai satu buah yang padahal dilarang. Disitulah adanya khilaf terhadap peringatan Allah karena besarnya rasa ingin tahu Adam dan Hawa.

Makna selanjutnya berkaitan dengan hubungan antar manusia yaitu khilafiyah atau ikhtilaf. Perbedaan merupakan rahmat (ini merupakan substansi dari firman Allah surah al-Hujurat : 13). Maka disini manusia dituntut untuk selalu terbuka dan inklusif. Pluralisme sosial merupakan suatu sunnatullah yang perlu kita hadapi dengan hati dan pikiran yang terbuka. Tidak hanya itu,bahkan mengenai ilmu pengetahuan pun lebih banyak perbedaan karena berbedanya sudut pandang. Maka ini merupakan suatu tambang bagi manusia untuk terus menggali ilmu dan keingintahuan manusia demi misinya sebagai khalifah dapat terlaksana dengan baik.

Kini sampai pada ranah makro,yaitu khilafah. Ini merupakan suatu sistem kepemimpinan yang masih mujmal dan banyak penafsiran. Maka penulis disini lebih menafsirkan khilafah merupakan sisi lain dari demokrasi. Bagaikan satu koin yang berbeda sisi,maka antara demokrasi dan khilafah merupakan sesuatu yang terkait. M. Umer Chapra bahkam menyatakan bahwa antara demokrasi dan khilafah tidak ada gunanya untuk dibedakan. Dengan ukuran makro tersebut,khilafah berusaha menghimpun masyarakatnya (sekumpulan manusia dalam satu daerah) sebagai penengah dan pemimpin bagi mereka,karena manusia sering bersifat khilaf dan cenderung berikhitilaf yang dapat membuat suasana masyarakat semakin tidak kondusif. Maka sistem politik seperti inilah yang dibutuhkan.

Dan terakhir, ini bersifat dimensi waktu yaitu khalaf. Manusia berada dan menempati dimensi ruang dan waktu,sehingga konsekuensi dari itu adalah kebenaran di dunia ini masih bersifat nisbi dan relative. Berbeda dengan Allah yang bersifat mutlak (yang berarti kebenaran mutlak). Meski begitu,manusia senantiasa berproses untuk menuju kebenaranNya yang mutlak suatu saat di akhirat kelak dimana semua akan ditentukan pada hari yang disebut dalam al-Fatihah yaum ad-din (hari agama atau secara penafsiran hari pertanggungjawaban). Karena manusia berproses itulah,kita senantiasa harus berjihad,mujahadah dan ijtihad di dunia ini dengan memiliki tujuan kepadaNya. Manusia tidak ada yang mutlak,maka semua haruslah berproses seperti senantiasa belajar dan tetap berusaha. Mereka yang berhenti belajar dan berusaha,berarti mereka telah menjadikan diri mereka mutlak dan itu merupakan hal yang sangat irasional dan merupakan perbuatan durhaka kepada Allah.

Dari hal inilah manusia senantiasa dalam kealpaan,perbedaan,butuh dengan manusia lain dan senantiasa untuk selalu berproses. Maka apa yang difirmankan Allah untuk menjawab malaikat bahwa manusia merupakan makhluk yang selalu menumpahkan darah dengan jawaban “Sesungguhnya Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Politik, Khalifah dan Esensi ‘Amar Ma’ruf Nahi Munkar

Politik yang yang ada sekarang masih dalam tataran untuk merebut kekuasaan. Meskipun mencakup hal itu,namun hal itu bukan merupakan suatu tujuan,namun hanya sekedar instrument. Lalu apa tujuannya? Dalam Islam tujuan hanya untuk bagaimana ajaran Allah dapat dibumikan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan manusia. Namun,ada satu hal dimana politik dalam Islam menjadi suatu hal yang penting,yaitu ‘Amar Ma’ruf Nahi Munkar. Ada suatu hubungan antara ‘Amar Ma’ruf Nahi Munkar dengan konsep Khalifah yang saya jelaskan sebelumnya.

Khalifah memiliki pengertian adanya suatu pertentangan dua hal dalam diri manusia,yaitu hati nurani dan hawa nafsu. Manusia tergolong manusia yang fitrah (suci dan bersih) dan di sisi lain memiliki hawa nafsu (juga dapat termasuk bahwa manusia terbagi menjadi 3 nafsi (jiwa) yaitu mutmainnah,amarah dan lawamah). Maka manusia sering terdapat benturan dalam diri mereka sendiri antara Ma’ruf dan Munkar. Dan ini persis dengan Sabda Rasulullah bahwa peperangan sebenarnya bukan pada peperangan dengan pedang dan senjata,tetapi perang terhadap diri sendiri.

Inilah adanya suatu kaitan yang lebih saya namakan Politik Ma’ruf. Bedakan antara kata ‘Khair’ dengan ‘Ma’ruf’. Maka Politik Ma’ruf secara terjemahan adalah Politik yang Bijaksana luwes dan membumi kepada masyarakat. Maka,poinm Wasath (moderat),’Adl (Adil),Daulah (kedaulatan),Hurriyah (kebebasan dan kemerdekaan) merupakan poin yang sangat mutlak.

Kesimpulan

Dengan semakin dekatnya dengan Pilpres,maka sudah selayaknya mengerti benar arti dari perbedaan. Salah satu makna dalam demokrasi adalah ‘hargailah perbedaan,berbeda pilihan bukan berarti perpecahan’. Kita dapat meneladani dari sikap konflik Imam ‘Ali dengan Mu’awiyah dimana Imam ‘Ali bersedia mengalah meskipun berbeda pendapat mengenai jabatan khalifah serta berlapang dada untuk lengser dari jabatannya sebagai khalifah. Maka,makna demokrasi dan khalifah (dalam sistem politik adalah khilafah) telah dipraktekkan oleh para empat khalifah rasyidin.

Menarik dengan apa yang dikatakan Bertrand Russell mengenai pemerintahan Islam saat zaman Rasulullah dan Khulafa ar-Rasyidin bahwa sesungguhnya pemerintahan mereka merupakan pemerintahan paling demokratis dan paling modern. Namun sayang karena prasarana dan keadaan yang belum ada saat itu maka kekhalifahan itu harus ‘ambruk’ dengan dimulainya sistem kerajaan yang diawali oleh Mu’awiyah (kita tidak dapat menyalahkan Mu’awiyah karena itu merupakan ijtihadnya).

Lalu,bagaimana dengan Indonesia? Semoga Indonesia semakin lebih baik,dan pemimpin selanjutnya lebih memahami dan mematri dalam hati dan pikirannya mengenai hakikat politik dalam Islam,konseo Khalifah dan kaitannya dengan ‘Amar Ma’ruf Nahi Munkar. []

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s