Islam, Pancasila dan Demokrasi Partisipatoris

Dalam beberapa hari ini, terdengar suatu berita mengenai keadaan demokrasi kita kini. Kini, telah bergulir adanya revisi UU PIlkada (RUU?) yang lebih menekankan pada pemilihan kepala daerah secara tidak langsung, alias dipilih oleh anggota DPRD. Komentar dari masyarakat pun semakin santer terdengar akhir-akhir ini, media secara ‘bergerombol’ menyorot hal ini, para pemimpin daerah pun mulai memberi tanggapan yang lebih menekankan ketidaksetujuannya. Dan yang paling menghebohkan adalah pernyataan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang menentang keputusan Gerindra yang mendukung RUU tersebut yang berujung pada pengunduran dirinya dari partai tersebut.

Menjadi suatu pertanyaan bagi kita semua, mengapa hal itu semua bisa terjadi terutama bergulirnya RUU tersebut setelah pemilihan presiden? Apakah disini terjadi adanya manuver politik tidak sehat setelah kubu merah putih kalah oleh kubu Jokowi-JK? Dalam hal ini, kubu merah putih pun terdapat partai Islam seperti PKS (PPP disinyalir akan berpindah koalisi kepada Jokowi-JK). Dalam hal ini, tentu menjadi pertanyaan, apakah hal ini sesuai dengan nilai universal Islam yang menekankan pada prinsip syura?

Disini pula, terdapat pernyataan bahwa pemilihan melalui anggota DPRD sesuai dengan nilai pancasila, terutama dalam sila ke-4. Apakah ini ‘pantas’?

***

Sejarah pemilihan umum secara langsung di Indonesia berlangsung sudah lama sekali, namun baru dipraktekkan di negara ini sebanyak 4 kali saja. Untuk ukuran pemilu di masa Orde Baru saja, meskipun mendasarkan pada ‘Demokrasi Pancasila’ yang memiliki nilai yang luhur namun dalam kenyataannya dijadikan sebagai alat untuk mengendalikan kekuasaan bagi satu orang atau kelompok. Sehingga, sebenarnya jiwa demokrasi di Indonesia telah lama tertidur selama masa Orde Baru (ditambah dengan sistem Dmokrasi Terpimpin yang dianggap tidak demokratis dan cenderung otoriter layaknya Orba). Perjalanan demokrasi di Indonesia merupakan jalan yang rumit nan berliku dengan hasil yang dapat dikatakan ‘sangat mengagumkan’ untuk masa reformasi sekarang yang telah membuka keran kebebasan memilih dan berpendapat.

Tentu kita harus berkaca pada sejarah pemilu tahun 1955 dan 1999 yang menyelenggarakan pemilihan umum secara langsung dari rakyat (meskipun saat itu ukurannya pemilihan anggota legislatif dan asas multipartai yang begitu mengesankan). Namun, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan pemilihan kepala daerah itu sendiri? Dalam hal ini, pemilihan kepala daerah secara langsung memiliki beberapa kelebihan, yang sangat substansial adalah kebebasan memilih dari penduduk setempat itu untuk memilih pemimpinnya secara demokratis dan adil. Kenyataan yang sekarang bergulir adalah ‘lebih baik memilih pemimpin daerah melalui DPRD’. Meskipun disini penulis merasakan adanya suatu logika yang runut, tapi disini ada suatu premis yang membuat penulis sendiri ragu mengenai demokrasi yang diselenggarakan secara tidak langsung tersebut.

Sistem pemilihan umum yang baru berumur 15 tahun ini memiliki perjalanan sejarah yang memilukan di masa lalu terutama masihterbekasnya luka lama saat rezim Orba sangat mengekang hak politik masyarakat dengan ’embel-embel kesejahteraan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan hidup’ sehingga dalam bidang ‘perut ke bawah’ bisa dikatakan lebih diprioritaskan, bahkan dipandang berlebihan, dibanding ‘masalah isi otak’, Isi otak yang bermula dari pendidikan, cara berpikir, meneliti dan menyatakan pendapat terutama dalam bidang politik dan kepemimpinan bisa dikatakan mendekati nol besar. Dapat kita membaca sejarah Orba yang begitu mengendalikan pemilihan pemimpin daerahnya sesuai dengan arahan ‘atasan’. Maka, demokrasi yang telah dinikmati kini merupakan suatu anugerah terbesar (meskipun belum mendekati ideal) dibanding pada masa lalu yang begitu serba terbatas.

Munculnya suatu wacana RUU pilkada merupakan suatu pencideraan nilai demokrasi yang begitu dalam dan menyebabkan kemunduran yang sangat besar. Tentu saja, pemilihan kepala daerah merupakan suatu ‘democracy party’ dalam tingkat daerah yang perlu sekali di tingkat masyarakat sebagai akar rumput sebagai pendidikan politik dan mempertimbangkan pemimpinnya untuk masa depan dan jangka menengah-panjang. suatu premis dimana anggota DPRD yang dipilih rakyat bukankah sudah dipercaya oleh rakyat, maka dengan begitu kepercayaan rakyat kepada anggota DPRD maka anggota DPRD berhak untuk mewakili rakyat dalam memilih dan menentukan pemimpin daerah, merupakan suatu alur logika yang kurang tepat secara keadaannya kini. Suara dan pilihan rakyat secara langsung merupakan suatu pilihan yang amat murni dibandingkan diwakili oleh anggota DPRD. KPUD memiliki kewenangan yang jelas sebagai pemegang amanah dalam ‘perayaan’ pemilihan umum daerah. Lagipula, kepercayaan rakyat kepada anggota DPRD untuk kini masih dikatakan minim diakibatkan karakter dan kontribusi yang dicapai oleh anggota DPRD sebelum menjadi anggota dewan selama 10 tahun ke belakang dan jasanya di masyarakat di daerahnya. Dapat dikatakan pula, faktor dikenalnya anggota dewan tersebut dipertanyakan dan suatu kenyataan bila saat pemilihan anggota DPRD masih banyak masyarakat yang tidak mengenal, itulah yang menjadi faktor belum dipercayanya anggota dewan daerah.

Ini berimplikasi pada dasar negara kita yang sebagian besar pihak mengklaim bahwa pemilihan tidak langsung tersebut sesuai dengan sila ke-4 berdasarkan permusyawaratan/perwakilan. Sebenarnya, bila kita kaji secara zahir terhadap sila ke-4 tersebut, maka pendapat dan usulan tersebut mendapat suatu hal yang benar. Namun, secara tersirat, demokrasi yang diusung negara kita bukanlah secara tidak langsung seperti yang berlangsung di masa lalu. Namun, pemilihan pemimpin secara langsung merupakan konsekuensi paling mendasar terhadap sila ke-4 tersebut. Selain itu, permasalahan yang hendak dicapai sila ke-4 bukan permasalahan dalam hal kepemimpinan, tapi membimbing masyarakat dalam hal kesejahteraan umum tanpa menyingkirkan hak pilih dan hak politiknya. Sehingga, ini berkenaan dengan pendidikan politik masyarakat yang paling mudah namun memiliki makna yang mendalam yang menciptakan masyarakat memiliki peran memilih dan menimbang secara rasional pemimpin yang hendak dipilihnya. Terutama ini menyentuh pada pendidikan politik mendasar pada tingkat akar rumput.

Pemahaman sila ke-4 secara sembarangan ini menimbulkan berbagai spekulasi terutama terjadi setelah kalahnya koalisi yang mengusung satu calon presiden. Tentu ini bukan sangat disayangkan, tapi suatu kebejatan dan kezaliman terhadap masyarakat yang baru saja belajar tentang memilih dan berpolitik, malah dihilangkan begitu saja. Maka ini adalah suatu kezaliman!

***

Jika timbang dalam pemahaman Islam, permasalahan pemilihan pemimpin memiliki lahan ijtihad yang sangat luas, namun ini harus mengena pada prinsip Syura itu sendiri. Ini dapat direpresentasikan pada paham Sunni dan Syiah (sangat disayangkan salah satu pihak mencampur masalah politik dengan permasalahan akidah!), Sunni (Ahlussunnah Wal Jamaah) memiliki pemahaman politik dan pemilihan pemimpin yang amat beraneka ragam sehingga mendapatkan satu momentum dinamika politik paling dinamis. Berbeda dengan Syiah yang hanya berdasarkan pemilihan dan keturunan semata sehingga menjadi monolitis.

Prinsip Syura sangat bersifat Demokrasi Partisipatoris yang melibatkan banyak pihak. Fase Madinah yang telah dilewati dan setelah wafatnya Rasulullah, bai’at (sebagai sarana pemilihan saat itu) menjadi instrumen terhadap terpilihnya Abu Bakar. Berbeda dengan ‘Umar yang ditunjuk oleh Abu Bakar sebelum wafatnya, dan Utsman yang dipilih dalam suatu musyawarah perwakilan yang ditunjuk oleh ‘Umar sebelum wafatnya. Ini menunjukkan dalam fase pemerintahan Khulafaur Rasyidin, ada suatu variasi pemilihan pemimpim sehingga tidak ada kata final dalam pemilihan. Semua berdasarkan keadaan pada masa itu.

Jika kita bawa kepada masa sekarang, tentu akan menjadi suatu kebingungan karena begitu beragamnya ijtihad ulama mengenai pemilihan pemimpin. Namun, alangkah baiknya memilih pemimpin secara langsung karena itu lebih baik dan menghindari adanya ‘clash’ di kemudian hari (ini tentu berkenaan dengan benturan kepentingan).

***

Dalam tulisan ini saya dapat menyimpulkan bahwa sila ke-4 yang diterjemahkan oleh satu koalisi tersebut adalah keliru sama sekali, atau batal sama sekali. Sayangnya, pemaksaan akan usul tersebut membuat masyarakat semakin gerah dengan aksi mereka yang dapat dikatakan ‘barisan sakit hati’. Entah apa yang ada dibenak mereka. Namun, Demokrasi Partisipatoris merupakan asas dasar dalam kehidupan politik kita terutama dalam hal pemilihan pemimpin daerah. Sehingga, dapat dikatakan : usul pemilihan pemimpin daerah oleh DPRD amat menciderai hak rakyat dalam memilih!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s