Korupsi, Globalisasi dan Demoralisasi

Masalah globalisasi, terkhusus dalam bidang ekonomi, kini semakin berada di depan mata. Isu lama seperti globalisasi, pasar bebas dan proteksionisme masih menjadi isu hangat yang patut diperbincangkan. Isu isunya seperti putaran WTO dan masalah MEA. Globalisasi memiliki peranan layaknya dua sisi koin: positif dan negatif. Globalisasi memiliki peran penting sebagai pembuka hubungan antara ekonomi lokal dan ekonomi global dengan keterbukaan ekonomi antarnegara di seluruh dunia. Namun, di sisi lain, globalisasi memberikan peran yang destruktif dalam rancangan ekonomi nasional sehingga hingga kini, globalisasi menjadi momok bagi perekonomian nasional, khususnya Indonesia.

Globalisasi memiliki peran yang menarik dalam keterbukaan ekonomi baik dalam pertumbuhan maupun distribusi pendapatan. Keran keterbukaan ini membutuhkan adanya deregulasi dan re-regulasi aturan pemerintah mengenai perekonomian nasional dalam merespon terbukanya ekonomi secara global. Peran pemerintah seperti para wakil rakyat dan birokrasi pemerintahan sangat penting dalam menghadapi globalisasi tahap awal seperti MEA. Namun, Indonesia hingga saat ini dinilai belum siap dalam menghadapi MEA meskipun dari berbagai pernyataan seperti kementerian perindustrian, kementerian perdagangan dan kementerian pariwisata menyatakan Indonesia siap dalam menghadapi MEA. Apa yang membuat Indonesia tidak siap menghadapi MEA? Salah satunya, dan paling krusial, adalah korupsi.

Korupsi dan segala hal yang berkaitan dengan itu selalu menjadi bahasan hangat dan mewarnai media massa. Keberadaan korupsi sendiri selalu menjadi momok menakutkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kenyataan ini menjadi suatu cerminan tersendiri dalam otak setiap orang bahwa korupsi memiliki suatu ‘jaringan’ penyakit yang memang berakar jauh dalam ‘kebiasaan’ manusia. Namun, dalam hal ini, korupsi memang bukan suatu hal yang asing dalam peradaban manusia seakan tidak akan pernah mati.

Korupsi dalam masalah kenegaraan secara struktural, membuat negara semakin tidak berdaya dalam menangkal kekeroposan strukturnya dari dalam. Pemimpin dalam hal ini, meskipun dia jujur dan berambisi memberantas korupsi, tidak akan bisa hanya bertindak sendiri. Kita sudah banyak melihat bahwa komitmen Presiden Jokowi terhadap pemberantasan korupsi sedang diuji, malah dipertanyakan, akibat berbagai peristiwa hukum dan fenomena yang membuat kita merasa gemas: Kasus Budi Gunawan berujung KPK vs Polri dan Usul Kemenkumham mengenai remisi bagi para koruptor. Secara individual, juga telah banyak mengikis moral manusia yang berdasarkan akal budi dan agama. Kekeroposan moral dalam diri manusia, akan mengakibatkan ketidakadilan, bahkan merampas kemerdekaan manusia secara perlahan.

Menurut Syed Hussain Alatas (1987), tiga sebab musabab timbulnya korupsi, yaitu individu, institusional dan situasional. Menurut Alatas, yang paling berbahaya adalah timbul dari individu, karena individu, dalam hal ini, sudah terjangkit ‘virus’ korup, sehingga dapat menularkan ‘virusnya’ kemana saja. Pendekatan struktural, sebagus, seketat dan setegas apapun, para koruptor selalu memiliki akal cerdik dan bulus yang membuat orang lain ‘terdidik’ menjadi korup dan menjalankan rencananya secara mulus.

Keterkaitan antara birokrasi sebagai ujung tombak pemerintahan, dengan tuntutan globalisasi sangatlah erat. Suatu penanganan terutama masalah investasi dari luar negeri untuk kepentingan penanaman modal di dalam negeri perlu untuk melalui birokrasi agar mendapatkan kepastian hukum dan kelancaran baik dari segi hukum dan juga administrasi. Suatu alur ekonomi yang terbuka menuntut birokrasi yang cepat, efisien dan transparan. Modernisasi birokrasi, dalam kasus ini, adalah sangat diperlukan. Namun, apa jadinya bila korupsi menjangkiti birokrasi? Bahkan, korupsi di negeri ini sudah seperti ‘kerajaan jin’ yang sudah mendarah daging sebagai adat, sering mengganggu dan bahkan tak jarang ‘merasuki’ banyak orang idealis dan jujur menjadi orang yang buta dan mengamuk mencari harta sebanyak mungkin.

Kasus korupsi yang menjangkiti tak hanya ujung tombak pemerintah, juga berada pada dewan perwakilan dan peradilan kita, membuat kita semakin bergidik. Apakah kita kuat dan bisa bersaing dalam era globalisasi, yang banyak dinilai sebagian orang sebagai konsep ‘darwinisme ekonomi’? Tentu, kita tidak bisa membiarkan ini terjadi. Bila korupsi masih menjangkiti segala sendi-sendi negara kita, dan masih juga belum ada tindakan yang jelas dan terarah, maka jangan mengharapkan negara kita berhasil menghadapi globalisasi. Dan globalisasi, bila dihadapi dengan korupsi, hanya akan menjadi bencana bagi kita.

Sebenarnya, globalisasi yang bermuara pada keterbukaan perdagangan, investasi asing, juga pada keterbukaan informasi dan pertukaran budaya yang semakin intens deras. Indonesia yang baru menghadapi masa keterbukaan sejak masa orde baru dan reformasi 1998, telah banyak terjadi pertukaran budaya yang amat deras dan sulit dibendung. Sayangnya, pertimbangan moral masyarakat, dari segi individu kini, semakin terkikis. Etika keindonesiaan yang banyak diwarnai sopan santun dan etika halus kini sering dianggap remeh. Makin terkikisnya etika kita, semakin kita merasa asing pada identitas kita.

Korupsi memperparah demoralisasi sebagai ‘efek samping’ globalisasi. Tak jarang, orang yang korup selalu melanggar dan mengabaikan etika dan moral untuk mencari keuntungan sebanyak mungkin. Lebih parahnya lagi, orang korup menggunakan etika dan moral, bahkan dengan agama sekalipun, sebagai kedok rencananya.

Bila hal ini terjadi, maka pernyataan Gunnar Myrdal mengenai soft-state atau negara lemah akan menjadi suatu kenyataan. Demoralisasi yang menjangkiti banyak orang adalah akibat perilaku mengakar dari koruptor yang banyak membutakan hati nurani manusia. Etika yang selama ini kita hormati, dikikis lebih parah dengan perilaku korup berkedok muka etis seperti itu.

Pertimbangan eksternal seperti pembentukan UU dalam mengikis terjadinya dekadensi moral karena efek samping globalisasi, seakan menghadapi dilemanya. Dilema demoralisasi di tingkat dan hilir, telah membuat reformasi pada sudut pandang struktural hanya sebatas pemanis bibir belaka. Perlu ketegasan hukum dan moral dari pemerintah, juga menyadarkan rakyat yang kini sedang ‘pingsan’ karena etika kini semakin terkikis. Sanksi sosial dan ketegasan aparatur negara, terutama penegakan anti-korupsi bukan lagi sekedar himbauan, tapi suatu fardhu ‘ayn yang artinya wajib bagi setiap orang!

KPK sebagai lembaga independen terhormat, harus kita jaga sebagai penjaga gawang anti-korupsi. Kita tak akan pernah berkompromo dengan korupsi karena itu adalah pengkhianatan selain membela penjajah yang mengeksploitasi. Bukan lagi kita melawan orang asing dan penjajah, tapi melawan diri sendiri yang sering dijajah oleh perilaku iblis yang korup.

Tentu, sebagai penutup kita berefleksi kepada semangat anti-korupsi dari bapak Singapura yang baru saja beristirahat dengan tenang, Lee Kuan Yew. Dengan kita melawan dari orang korup di dalam, maka kita tak perlu lagi khawatir dengan globalisasi. Dengan kita menghadapi globalisasi dengan optimis, moral tak perlu lagi dikorbankan. Kita memimpikan, Indonesia dihormati sebagai negara yang anti-korupsi dan bermoral. Semoga!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s