Islam, Konstitusi dan Globalisasi

Tulisan ini dibuat karena kegelisahan penulis tentang semakin tergerusnya konstitusi negara kita, Pancasila dan UUD 1945, oleh pemikiran Barat dan semakin derasnya globalisasi yang sedang dihadapi Indonesia kini. Sejak Amerika ‘memenangkan’ perang dingin pada awal dekade 1990, aliran berpikir individualisme-liberalisme semakin merasuk pada sendi-sendi kehidupan bernegara. Meskipun memiliki nilai-nilai yang positif, namun, seperti anekdot Jawa mengatakan, Barat harus ‘diruwat’. Tentu saja, pemikiran Barat, meskipun baik, memiliki resiko yang tak bisa kita pungkiri, menggerus etika-moral luhur yang mengedepankan keberadaban, sesuai dengan weltanschauung negara kita pada sila ke-2, Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Ditambah dengan perjalanan sejarah negeri kita pada tahun 1998, dimana Indonesia mengalami keterpurukan hebat akibat krisis multi-dimensional, yang berujung pada ‘ketidakpercayaan’ masyarakat dengan dasar negara dan konstitusi kita, akibat rezim berkuasa yang sering bertindak sewenang-wenang dengan mengatasnamakan Pancasila dan konstitusi. Akibatnya, efek ketidapercayaan tersebut menjadi efek domino, dengan tergerusnya kepribadian bangsa, sehingga, sering dikatakan oleh para pemerhati konstitusi, pancasila dalam kesendirian di tengah keramaian globalisasi dan dunia yang semakin modern.

Tak hanya itu, masalah ekstrimisme agama, terutama dengan mengatasnamakan Islam, membuat penulis sedikit tergelitik dan timbul emosionalitas yang terbendung. Sehingga, muncul pertanyaan, mengapa? Dan, apakah Islam begitu berbeda jauh dengan Pancasila dan konstitusi kita? Tentu, kita tak bisa menjawab secara gegabah mengenai perdebatan Islam dan Pancasila. Perlu untuk memahami ujung perdebatan ini, dan akhirnya akan menemukan titik terang mengapa Pancasila memang, seharusnya, diterima oleh kalangan muslim-Indonesia.

Dari judul yang penulis beri untuk tulisan ini, adalah berkenaan dengan keadaan Indonesia, terutama mengenai sumber hukum dan pandangan hidup Indonesia dan masyarakatnya, yang selama semakin dilupakan, terutama dalam masalah globalisasi dan ekstrimisme agama. Sehingga, perlu sekali kita menggali dan memahami kembali konstitusi kita.

***

                Permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara kita, sejak pasca-reformasi, telah berubah 180 derajat. Orde baru, dengan substansi pemerintahan yang sentralistik-otoriter, kini telah runtuh dan digantikan oleh masa reformasi. Masa reformasi dimulai dengan amandemen (perubahan) konstitusi UUD 1945. Salah satu kesepakatan dalam Sidang Tahunan untuk Amandemen Konstitusi adalah tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya terdapat tujuan, cita-cita dan dasar negara (Pancasila).

Akan tetapi, semakin terbukanya Indonesia pasca-reformasi, menimbulkan pertanyaan: Mengapa Pancasila seakan sudah ditinggalkan oleh masyarakatnya, dan mengindikasikan bila Pancasila seakan hanya dibaca pada saat upacara bendera dan hanya tersisa kalimat-kalimat biasa yang hanya terdiri 5 poin tanpa makna? Pancasila, sebagai konsekuensinya, merembet kepada konstitusi kita yang semakin dihiraukan baik oleh pihak pengambil kebijakan hingga warga negaranya sendiri.

Ini dapat ditelusuri dari perjalanan penerapan amanat konstitusi yang dipraktekkan oleh penguasa baik pada masa orde lama (pada periode 1959-1965) dan orde baru. Masa orde lama ditandai dengan penyimpangan konstitusi secara terbuka oleh penguasa di bawah sistem demokrasi terpimpin, sehingga semua peraturan banyak diintervensi oleh penguasa dan tata hukum negara yang berantakan dengan adanya peraturan-peraturan penguasa berdasarkan Penetapan (atau pernyataan?) Presiden dan Peraturan Presiden. Sedangkan di masa Orde Baru, meskipun menurut Mahfud MD, dimulai dengan agak demokratis, akan tetapi semakin tidak demokratis dan menyalahgunakan kekuasaan. Lebih dari itu, penguasa yang menjadi titik sentral dalam berbagai kehidupan negara, telah menyalahgunakan konstitusi dan bersikap pragmatis yang amat berat.

Menarik bila kita memahami dari segi keberlakuan konstitusi dan aturan hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie, keberlakuan hukum berdasarkan teks dan penghayatannya dibagi menjadi tiga macam. Pertama, Normatif. Peraturan yang berlaku secara normatif, berarti telah menjadi norma (suatu hukum) yang merasuk dan merasuk bagi yang dibebani hukum tersebut (dalam sistem Hukum Islam, disebut Mukallaf). Dengan berlakunya hukum secara normatif, maka hukum tersebut berkerja dengan baik dan bahkan menciptakan kesadaran hukum yang menghasilkan budaya hukum. Sehingga, akan timbul keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kedua, Nominal. Hukum yang dibuat oleh parlemen dan pemerintah, hanya dibuat sebagai kata-kata biasa dan hanya sebaga peraturan belaka. Sehingga, hukum yang bekerja secara nominal ini hanya sebagai tuntutan pemerintah membuat peraturan belaka, berdasarkan hukum klasik, hukum hanya untuk hukum. Bahkan dalam prakteknya, peraturan tersebut tak dapat bekerja dan hanya bersifat formalitas belaka.

Dan ketiga, Semantik. Hukum yang dibuat dengan penerapan dan berlaku secara semantik biasanya adalah sebagai hiasan bagi pemimpin yang berkuasa dalam membenarkan apa dilakukan penguasa. Dengan kata lain, untuk melegitimasi perbuatan dan tindakan penguasa, maka dibuatlah peraturan-peraturan yang membenarkan sang penguasa. Dalam konsep ini, peraturan hukum dijadikan dasar legitimasi yang rentan disalahgunakan seakan perbuatan penguasa sesuai dengan hukum dan konstitusi. Akan tetapi, bila diperhatikan, akan terlihat bahwa peraturan hukum dijadikan tameng bagi penguasa sebagai pembenaran belaka.

Asas Rechtsstaat yang tercantum dalam penjelasan UUD 1945 (setelah reformasi, penjelasan tersebut tidak lagi masuk sebagai bagian dari konstitusi), memuat asas legisme yang mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang tertulis dan terkait dengan administrasi hukum. Asas legisme tersebut untuk memastikan adanya fungsi kepastian hukum dengan adanya pilar legalitas, yang artinya segala sesuatu sebelum pemerintah bertindak, mengharuskan adanya aturan yang tertuang sehingga timbul hak dan pembebanan kewajiban.

Mahfud MD, dalam bukunya, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, mengatakan bahwa sebenarnya asas Rechtsstaat bersifat formalistik. Baginya, tidak cukup untuk menegakkan hukum tanpa tujuan dan niat untuk membangun keadilan. Perlu untuk dipahami, bahwa UUD 1945, dalam perjalanan sejarahnya, merupakan konstitusi yang, bagi Soekarno, adalah Undang-Undang Dasar yang bersifat sementara sehingga masih terdapat celah-celah yang menganga. Terbukti dengan masih banyaknya lubang-lubang yang menganga dalam konstitusi kita. Seperti yang dikemukakan oleh Harun Alrasid, yang dikutip dari buku Membangun Negara Hukum yang Demokratis yang ditulis Jimly Asshiddiqie, adalah orang pertama yang mengusulkan amandemen UUD 1945 pada tahun 1971 karena bersifat Executive Heavy dan mengabaikan Hak-Hak Asasi Manusia.

Dengan kata lain, dengan penjelasan UUD 1945 yang menyatakan bahwa dalam pasal 1 ayat (3), dinyatakan bahwa bentuk negara hukum adalah berdasarkan rechtsstaat. Dalam teori negara hukum, menurut Mahfud MD, terdiri atas dua macam teori, yang dalam esensinya sama-sama memiliki arti negara hukum, yaitu Rechsstaat dan The Rule of Law. Rechsstaat lebih bercirikan dengan sistem hukum Romawi yaitu Eropa Kontinental yang kental dengan administrasi hukum dan kodifikasi perundang-undangan. Sedangkan, The Rule of Law dekat dengan sistem Anglo-Saxon yang menekankan pada kebebasan peradilan dan hakim dalam memutuskan hukum.

Dalam teori sosiologi hukum, Indonesia memakai konsepsi prismatik yang menengahi antara Rechsstaat dan The Rule of Law. Asas dari teori Rechsstaat yaitu kepastian hukum dan formalistik, harus diimbangi dengan asas teori The Rule of Law yaitu penegakan keadilan dan equality before the law. Dari teori prismatik tersebut, berkembanglah sistem hukum Pancasila.

Dari penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa selama Orde Lama dan Orde Baru, penegakan hukum untuk membangun keadilan telah menyimpang dari relnya. Selama Orde Lama, peraturan perundang-undangan hanya dijadikan sebagai hukum yang bersifat nominal dan membuat tata hukum negara menjadi berantakan akibat penpres dan perpres. Sedangkan, selama Orde Baru, hukum dijadikan bersifat semantik sebagai alat legitimasi penguasa dalam berbuat demi mempertahankan kekuasaan dan, bahkan, dapat berlaku pragmatis dengan kedok ‘keputusan kebijaksanaan’ yang merusak sistem tatanan hukum dan keadilan di Indonesia.

Sehingga, kesimpulan yang dapat kita ambil, penyebab semakin luputnya pancasila dan UUD 1945 untuk ukuran zaman sekarang adalah berdasarkan dua sudut pandang, yaitu dari sudut internal dan sudut eksternal. Secara internal, terjadi pembiasan substansi dan inti dari konstitusi oleh pihak penguasa dan bawahan-bawahannya dan aparat pemerintahan. Pembiasan ini menimbulkan efek domino, dari eksekutif, legislatif, yudikatif dan berujung pada rakyat. Secara eksternal, pasca-reformasi (bahkan sebelum reformasi), Indonesia telah banyak digempur oleh paham-paham asing baik dari segi ekonomi, media, gaya hidup dan selera, sehingga timbul sikap individualisme, pandangan liberalisme dan gaya hidup materialistik-hedonisme yang semakin menggerus weltaanschauung negara dan bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur.

***

                Pandangan singkat mengenai luputnya konstitusi kita dari kehidupan kini juga, tak hanya dari sudut internal, juga dari sudut eksternal. Sudah menjadi lumrah bahwa menjelang abad ke-21, telah terjadi Globalisasi secara masif di seluruh dunia. Dengan adanya Globalisasi, melalui teknologi informasi dan komunikasi, kehidupan manusia memasuki tahap peradaban dunia tanpa halangan batas negara (borderless world). Hal ini memudahkan baik untuk kepentingan ekonomi, pendidikan dan kesejahteraan manusia.

Akan tetapi, meskipun memiliki nilai positif, Globalisasi memiliki nilai negatif. Dengan semakin cepatnya transfer budaya dan kebiasaan, semakin cepat budaya luhur dalam suatu negeri tergerus. Ini amat menarik bila kita membaca dan memandang kemajuan Jepang yang maju dengan memanfaatkan Globalisasi tanpa menggeser nilai-nilai kearifan lokalnya. Hal itu dapat dijelaskan dalam penjelasan mengenai masalah ekonomi global dan perdagangan Internasional di bawah ini.

Jepang, secara teori, berhasil memadukan manfaat Globalisasi dengan mempertahankan nilai-nilai kearifan lokalnya. Bahkan, Cak Nur dalam bukunya, ‘Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan’, substansi nilai-nilai kepercayaan Tokugawa memiliki substansi yang mengajarkan etos kerja, sehingga berhasil menghadapi ‘gerusan’ Globalisasi. Akan tetapi, dalam buku ‘Tantangan Kapitalisme Global: Ekonomi Dunia Abad Ke-21’ yang ditulis oleh Robert Gilpin dan Jean Millis Gilpin, Jepang telah menciptakan suatu sistem ekonomi berdasarkan regionalisme, yang secara hakikat telah menghambat perkembangan Globalisasi, khususnya dalam masalah ekonomi. Perdebatan antara Globalisasi dan Regionalisasi, yang mengelompokkan antara blok ekonomi Uni Eropa, Blok Amerika Serikat dan Blok Jepang, telah menimbulkan beberapa konsekuensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga, terkadang menimbulkan keadaan yang runyam, apalagi masalah ini dikaitkan dengan ekonomi dan politik global.

Kesimpulan ini, menimbulkan adanya teori yang dikutip dari Jimly Asshiddiqie dalam ‘Membangun Negara Hukum Yang Demokratis’, bahwa dalam kehidupan masyarakat bernegara (mungkin dalam kehidupan masyarakat global), terdiri dari tiga kubu dengan logika dan jalan berpikirnya masing-masing: Negara, Masyarakat (Rakyat) dan Pasar. Antara tiga kubu ini, haruslah tercapai keseimbangan, agar tidak menimbulkan keadaan yang runyam.

Akan tetapi, kita dapat melihat secara nyata bahwa keseimbangan tersebut sepertinya semakin terganggu dan bahkan menjadi masalah yang kompleks. Negara yang masih belum ‘kembali’ integritasnya dan masih lemahnya aparat pemerintah baik secara praktek dan pemahaman hukum dan etika dalam bernegara, masyarakat yang semakin tidak percaya, terlampau mencampuradukkan masalah individu, HAM dan pragmatisme hanya untuk kepentingan pribadi dan kepentingan pasar dan bisnis yang kini seakan menghalalkan segala cara demi keuntungan berlipat dan gempuran perusahaan multi-nasional; semua itu telah mengungkung negara kita dan membuat pandangan cita-cita kita tertutup oleh kabut ketidakjelasan, yang berakibat konstitusi kita semakin sendiri di tengah keramaian.

***

                Pemahaman radikalisme agama telah membuat keadaan Indonesia semakin runyam. Sebenarnya, pengertian radikalisme masih sangat samar. Radikal secara bahasa berasal dari kata ‘radicula’ yang berarti akar. Kita harus banyak membedakan radikal dengan anarki. Meskipun begitu, terkadang radikal disalahgunakan oleh orang yang terlampau paham dan malah oleh orang yang tidak paham sekali, sehingga memunculkan perdebatan yang tidak berguna.

Pemahaman radikalisme agama, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan hasil dari pemahaman sekularisme. Radikalisme agama lahir akibat ketidakpuasan dengan sistem sekulerisme yang ternyata telah membuat banyak kerusakan tatanan kehidupan dan hubungan antara alam dan manusia serta antar-manusia. Tak jarang, akibat ketidakpuasan yang sangat ini menimbulkan sikap anarki yang akhirnya membuat kerusakan baik material maupun moral.

Untuk menghindari kata radikalisme, penulis lebih menyukai ekstrimisme-anarkis dibanding radikalisme. Meskipun begitu, sangat tidak baik bila selalu mengimbuhkan akhiran –isme yang sering condong pada ketertutupan dan isolatif.

Di Indonesia sendiri, kita mengetahui bahwa perdebatan antara Islam dan Pancasila telah berlangsung sejak pembentukan BPUPKI hingga masa reformasi, bahkan mungkin hingga kini. Masalah formalisasi syariat Islam di Indonesia masih sering terdengar bagi sebagian kalangan muslim. Akan tetapi, sebagian umat muslim, terutama dari muslim-kultural lebih condong pada pemahaman Islam yang substantif dibanding formalisasi. Perdebatan konstitusi apakah dengan Piagam Jakarta atau tanpanya, adalah suatu perdebatan yang sudah selesai. Dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menyatakan dalam pertimbangan bahwa ‘Piagam Jakarta menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut’ yang akhirnya memutuskan bahwa ‘menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia’.

Terlepas dari dekrit itu sebagai pintu masuk dari keotoriteran penguasa melalui sistem demokrasi terpimpin, ini menandakan bahwa, menurut Endang Saifuddin Anshari, Negara mengakui eksistensi Piagam Jakarta sebagai ‘substansi’ dari Konstitusi. Meskipun begitu, substansi lebih bersifat abstrak ketimbang konkret alias formal. Seperti prinsip yang dikatakan Mohammad Natsir, bahwa lebih baik memperjuangkan syariat Islam secara konstitusional daripada melalui jalan kekerasan dan pemaksaan. Ini artinya, bahwa substansi ajaran Islam diperjuangkan karena kesepakatan Rakyat Indonesia, terutama dari umat Islam, melalui pengajuan dan perjuangan yang konstitutif, meskipun jalannya memang agak ‘sulit’. Kita sudah banyak mengenal UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam yang mengatur masalah warisan dan masalah perdata Islam, UU Zakat, UU Wakaf, dan UU Perbankan Syariah, serta yang baru saja di-goal-kan DPR yaitu UU Jaminan Produk Halal.

Masalah Piagam Jakarta sebagai Substansi Kontitusi pula, sejalan dengan disertasi yang ditulis oleh Anwar Abbas, Mohammad Hatta sebagai salah seorang founding father Indonesia, lebih meletakkan pandangan dunia Islam yang lebih substantif, terutama dalam masalah Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial pada pasal 33 dan 34 UUD 1945. Dengan kata lain, adanya Islam yang substantif lebih merasuk pada masyarakat atau akar rumput, yang bersifat Bottom-Up. Sejalan dengan itu, Islam telah menginspirasi secara mendalam terbentuknya Demokrasi berdasarkan ketuhanan (Teo-Demokrasi) dan terbentuknya Masyarakat Madani (Civil Society).

Masalah formalisasi syariat Islam, sebenarnya bukan lagi satu isu yang begitu penting, karena negara kita telah mengakui Piagam Jakarta secara substantif dalam konstitusi kita. Bila kita kembali mendebatkan hal tersebut, berkenaan dengan formalisasi, maka sama saja kita mundur puluhan tahun ke belakang. Dengan kata lain, hal tersebut bukan hal yang penting lagi.

Bila kita memahami lebih lanjut, Islam telah lama menjadi ‘agama penguasa’, sehingga seringkali ada tumpang tindih antara agama dengan masalah kenegaraan. Sehingga, belajar dari masa lalu, harus ada pembedaan tanpa memisahkan antara agama dengan negara. Islam bukan hanya masalah penguasa dan struktural, tapi berkaitan, bahkan sangat penting, dengan masyarakatnya sebagai tingkat akar rumput yang bersifat kultural dan membumi. Substansi Islam tersebut, telah menjiwai konstitusi kita, sehingga konstitusi kita, hasil dari kesepakatan bersama kita, tak hanya meliputi masalah politik saja, akan tetapi berkaitan dan sosial-budaya dan ekonomi. Sehingga, kedaulatan rakyat diakui dan tidak hanya mementingkan masalah politik di tingkat elit saja.

Berkaitan dengan masalah ekstremisme agama yang kini berkembang, adalah bentuk keegoisan dan keputusasaan terhadap agamanya sendiri, sehingga timbul daya destruktif yang diakibatkan pandangannya yang terlalu eksklusif dan terlalu kaku. Bila hal ini dibiarkan, ini akan menghancurkan dirinya dan bahkan mencemarkan agama yang dasarnya menyebarkan kasih sayang! Bila hal itu dipaksakan kepada negara kita, tak hanya mengancam negara kita, tapi bahkan mengancam kemanusiaan!

Sungguh sangat disayangkan, bila Islam disalahgunakan oleh sebagian kalangan untuk memaksakan kehendaknya yang berujung pada penghancuran peradaban dan kemanusiaan! Disinilah, dalam negara kita, antara Islam dan Pancasila bukanlah hal yang perlu dipertentangkan lagi, Islam mengisi Pancasila sehingga lebih memiliki ruh, arah dan tujuan, yang itulah yang disebut cita dan dasar hukum kita. Ini pula yang membuat Pancasila hingga kini tak pernah tergantikan dan cenderung menjadi suatu kesepakatan yang kuat untuk tidak diubah, karena cita-cita itulah yang menjadi tujuang bersama kita, menuju ‘Masyarakat yang adil dan makmur’.

***

Permasalahan konstitusi kita saat ini, terutama dalam membicarakan dasar negara kita Pancasila, terdapat adanya dua himpitan, yaitu lunturnya kesadaran akan ‘adanya’ Pancasila dan semakin derasnya arus globalisasi. Pancasila sebagai dasar dan instrumen dalam mencapai cita negara, yaitu untuk melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia, menciptakan masyarakat adil dan makumur, mencerdaskan bangsa dan membangun keadilan sosial, kini semakin terpinggirkan. Pancasila sebagai paradigma bernegara kita, sebagai staatsfundamentalnorm, seharusnya menjadi patokan bagi arah berjalannya negara kita. Konstitusi, berkat Pancasila, melingkupi tidak hanya kehidupan politik, namun juga kehidupan ekonomi dan sosial-budaya masyarakat kita.

Banyak para pakar yang membicarakan semakin hilang dan pudarnya cita bangsa kita dan dasar cita-cita-cita kita. Seperti Prof. Dawam Raharjo dalam bukunya, Nalar Ekonomi-Politik Indonesia, yang menyatakan bahwa semakin bergesernya praktek dan kerangka rencana ekonomi kita yang lebih bersifat neo-liberal dan ironisnya malah mempertahankan sistem ekonomi kolonial dan meninggalkan cita-cita bangsa. Contoh lain adalah dalam masalah sistem hukum kita yang sudah dijabarkan sebelumnya sebagai penyimpangan dari arah konstitusi kita.

Perlu memahami dan menggali kembali, terutama bagi kalangan pemuda muslim untuk menggali ajarannya dan membumikannya, sehingga ada suatu kontekstualisasi pemahaman yang bersifat ‘progresif’ dan terasa bagi masyarakat dalam implementasinya (iman, ilmu dan amal). Permasalahan Islam dan Pancasila, sebenarnya sudah selesai, dan tak perlu lagi diperdebatkan. Bahkan yang menjadi pandangan dan misi kita bersama adalah menghadapi globalisasi dan bersama membangun masyarakat yang adil dan makmur, sesuai dengan cita konstitusi kita.

Kita telah banyak paham dengan cita-cita para founding fathers dalam membebaskan negara dari segala ketergantungan kepada penjajah yang bersifat eksploitatif, kini kita dihadapkan dengan globalisasi yang dinilai banyak orang sebagai ‘kolonialisasi terselubung’. Sudah selayaknya kita meresapi kembali semangat berbangsa dan bernegara kita, bahwa kita masih punya tujuan dan misi…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s