Hukum dan Keadilan: Refleksi Pemikiran

Dalam berbagai forum, baik itu berkenaan dengan forum keagamaan, hukum dan ekonomi, seringkali kita menemukan kosakata yang selalu umum kita dengar, ‘keadilan’. Keadilan merupakan suatu kosakata yang selalu dikatakan, diteriakkan dan dituntut orang dalam setiap kesempatan untuk meraih haknya yang dinilai terampas oleh pihak lain. Tentu, kita sendiri memahami keadilan itu seperti apa. Namun, apa keadilan itu sendiri? Kita paham adil itu seperti apa, namun secara substantif, keadilan seringkali dikatakan oleh pihak lain sebagai ketidakadilan. Apakah keadilan itu sendiri mengandung dialektika seperti falsafat Hegel dan Marx-Engels, dimana adil dan tidak adil pada akhirnya bersintesis menjadi ‘keadilan yang kompromistis’? Logika kita, jika pula dikaitkan dengan hati nurani, saya kira pula akan menolak adanya sintesis aneh semacam itu.

Lalu apa itu keadilan? Dalam firman Tuhan seringkali kita dituntut untuk berlaku adil, karena berlaku adil adalah mendekati dengan ketakwaan kepada Tuhan. Namun di sisi lain, manusia seringkali berlaku lemah dan terkesan terburu, serta manusia pula tidak akan mampu untuk berlaku adil. Lalu, apa adil itu? Tentu ini harus kita gali secara ringkas dan jelas.

Penulis pernah mencari dalam satu buku asmaul husna mengenai makna dari kata ‘Adl, karena Allah memiliki nama (mencerminkan sifatNya) sebagai al-‘Adl. Dalam bukunya tersebut, dikatakan bahwa ‘Adl atau adil adalah meletakkan sesuatu di tempatnya yang semula dan berhak. Dengan kata lain, untuk memahami keadilan, maka seringkali kita harus melihat di lapangan dalam cakupan yang agak sempit, dengan kata lain ‘individual-spesifik dan konkret’.

Dalam norma keagamaan, seperti yang dikatakan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie, dengan suatu indikator berdasarkan al-Ahkam al-Khamsah, maka agama merupakan sumber dari segala sumber ajaran yang mengajarkan baik itu teologi, hukum, etika, moral dan adab. Namun dalam kajian hukum, dibatasi hanya terbatas pada hukum dan etika-moral. Secara tersirat, norma keagamaan ini harus ‘diproses’ lagi menjadi lebih ‘middle-range’, meminjam kata Kuntowijoyo, sehingga kehadiran norma keagamaan hadir lebih membumi di masyarakat. Hukum dalam hal ini berbeda dengan hukum alam yang bersifat apa adanya (das sein), hukum dalam hal yang disebut di sini, adalah sifatnya memaksa dan selalu bermakna ‘harus’ (das sollen).

Dari muatan yang saya pelajari dari tulisan Prof. Jimly, dapat dikatakan bahwa norma keagamaan yang menawarkan keadilan merupakan keadilan universal yang berlaku bagi setiap manusia dan disetujui oleh rasio manusia yang sehat. Namun, kita juga agaknya perlu untuk memahami suatu falsafat hukum yang dijelaskan oleh Hans Kelsen, salah seorang ahli hukum Positif Modern, yang menerangkan bahwa antara hukum dan keadilan merupakan sesuatu yang berbeda.

Mengapa perbedaan ini terjadi antara hukum dan keadilan? Menurutnya, hukum merupakan suatu peraturan yang dibentuk berdasarkan realitas sosial yang dapat dinilai secara objektif, sehingga dengan berbagai penilaian itu, maka hukum dapat dinilai secara objektif dan tidak memihak. Berbeda dengan keadilan menurutnya, seringkali bermuatan moralitas perorangan atau pihak tertentu, dan muatan politik dan ideologi yang mengklaim antara adil dan tidak adil dalam suatu peraturan, sehingga keadilan bersifat subjektif.

Menarik pula bahwa Hans Kelsen mangatakan bahwa masalah hukum merupakan berkaitan dengan masalah pembentukan hukum yang pada dasarnya memang objektif dan validitasnya sah berdasarkan norma dasar yang dibentuk pertama kali dan disepakati dalam kaidah prosedural sebagai dasar dari segala norma-norma yang mengatur di bawahnya (peraturan perundang-undangan yang tercermin dalam teori hirarki norma).

Bila kita mengatakan apa aturan itu adil atau tidak, maka hal itu dinilai pada sisi penerapan norma hukum itu sendiri. Dalam era globalisasi kini, perkembangan hukum tidak lagi didikotomikan antara civil law dan common law, namun terjadi konvergensi dan harmonitas di antara kedua sistem hukum tersebut sehingga terjadi sinergitas antara keduanya. Namun, perlu pula untuk diingatkan bahwa Prof. Mahfud MD telah mewanti-wanti bahwa meskipun terdapat nilai positif, namun akan menjadi masalah bila hakim dalam hal ini karena adanya kepentingan tertentu, pada akhirnya hanya memilih hukuman paling ringan sehingga penegakan hukum dan membangun keadilan menjadi sekedar campur aduk (ekses-kompilatif, atau dalam bahasa arab, talfiq).

Antara keadilan dan moralitas merupakan suatu hal yang saling berkait, bahkan berhubungan erat. Kita harus mengingat pada masa awal Islam ‘terbentuk’, masyarakat minoritas Islam masa itu, di dalam Darul Arqam dan majelis lainnya yang mungkin pernah diadakan oleh Rasulullah, mendidik manusia berawal dari pengenalan akan Tuhan dan peribadatan (Aqidah) dan pendidikan karakter, moral, etika, dan adab. Keadilan dibentuk sejak awal dengan pendidikan karakter yang meliputi pembentukan pribadi dengan mendidikn dan mengenal etika, adab dan moral. Rasa keadilan muncul dalam hati setiap muslim, yang akhirnya mengenalkan suatu aturan yang berbeda dengan nilai-nilai adat yang didasarkan pada perjalanan hukum alam dan adat, yaitu aturan hukum modern yang bersifat ‘memaksa’ demi kenyamanan dan ketentraman, dan ketertiban dan keamanan.
Baik hukum dan keadilan, tetap kita bedakan. Mengapa? Masalah adil tidaknya adalah masalah konkret dan individual. Pada masa awal Islam, keadilan terbentuk, dan hukum tegak karena pertimbangan moral yang memang telah tertanam dalam masyarakat. Apabila kita menilai nilai hukum Islam di masa kini, tentu kita harus bertanya, apakah hukum Islam bila dipraktekkan kini sudah adil? Dalam beberapa yang saya baca, terutama dalam suatu jurnal yang ditulis oleh Zia Akhtar, hukum Islam belum dapat menghadirkan keadilan. Mengapa? Karena Sumber Daya Manusianya masih sangat minim, apalagi dalam masalah pemahaman akan hukum Islam yang dinilai dapat menghadirkan keadilan.

Al-Qur’an dan Sunnah telah menghadirkan suatu nilai keadilan universal bagi seluruh umat manusia, tinggal manusianya harus berusaha, apakah si manusia mampu untuk menghadirkan keadilan dengan tuntunan wahyu atau tidak. Maka dari itu partisipasi manusia yang aktif, terutama dalam masalah ijtihad, diharapkan untuk dapat diimplementasikan oleh manusia agar dapat secara bertahap menghadirkan apa itu keadilan. Keadilan yang bersifat spesifik, antar perorangan, antara kelompok dengan orang, orang dengan kelompok, dan kelompok dan kelompok, itulah yang bersifat spesifik. Bila spesifik ini berintegrasi secara menyeluruh ke penjuru daerah, bahkan seluruh dunia, dapat dikatakan bahwa baik hukum dan keadilan layaknya dua sisi koin, berbeda, namun saling terkait satu sama lain.

Bila ingin menghadirkan hukum kembali sebagai suatu supremasi untuk menegakkan keadilan, utamanya hukum Islam, maka perlu partisipasi aktif dari masyarakat dan negara tentunya dalam mengadakan pendidikan yang sangat intensif. Baik guru dan murid haruslah bersungguh-sungguh untuk berniat untuk belajar dan meresapi ilmu dan adab. Guru aktif mencari dan berusaha mengajar secara kreatif dan dapat ditangkap murid serta dapat membuat murid ketagihan untuk selalu menuntut ilmu, dan murid berusaha untuk selalu mencari ilmu yang belum pernah didapat dan selalu bersungguh-sungguh dan tekun untuk mendalami dan memahami ilmu. Bila dikonsentrasikan untuk ilmu hukum dan ilmu agama sekaligus, maka diharapkan akan muncul para penegak dan pembuat hukum yang tidak hanya berilmu mumpuni, juga memiliki rasa keadilan yang dari hati nurani karena pendidikan karakter sehingga menghasilkan ‘keberadaban’. Sedangkan untuk para penegak hukum,dapat diharapkan bahwa hukum yang telah ditetapkan diimplementasikan dengan tetap berpatok pada rasa moral dan adab yang nantinya akan menghasilkan keadilan.

Sebagai penutup, hukum dan hikmah merupakan sesuatu yang akan selalu berhubungan satu sama lain. Hukum merupakan ‘mengekang secara fisik dan nafsu’ sedangkan Hikmah merupakan ‘mengekang manusia dari keliaran akan kebodohannya’. Hukum memang berfungsi untuk mengekang manusia dari keliarannya karena keegoisan dan kebebasannya dengan berbagai kewajiban dari peraturan-peraturan mengikat, namun hikmah, merupakan bisikan hati nurani yang paling dalam terhadap antara orang peorang yang sifatnya konkret dan nyata, sehingga hal itu akan hadir dan dirasakan serta membebaskan orang dari kebodohannya karena keegoisan kemahjuban akalnya karena suatu kepentingan.

Wallahu A’lam…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s