Pancasila dan Globalisasi Ekonomi: Tantangan dan Harapan

garuda_

Tidak terasa bahwa kini Pancasila telah berumur 71 tahun sejak kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945. Hal itu merupakan suatu anugerah karena, pertama, lahirnya Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai penengah di antara dua kubu yang saling berselisih paham mengenai dasar negara yangakan dipakai, apakah berdasarkan Islam atau tidak. Kedua, Pancasila merupakan konsensus bangsa Indonesia di tengah perbedaan dan keragaman yang begitu menonjol, sehingga lahirlah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan Ketiga, Pancasila merupakan intisari dari kepribadian bangsa Indonesia yang disatukan dalam lima sila yang mewakili secara garis besar kepribadian dan pemikiran bangsa yang oleh Nurcholish Madjid sebagai Kalimatun Sawa atau Common Platform bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara menjadi sangat istimewa mengingat Indonesia merupakan bangsa yang memiliki corak masyarakat yang plural (pluralisme sosial) dan multikulturalisme yang kuat. Adalah suatu hal yang tak bisa dibayangkan di mana suku-suku, agama-agama, dan golongan-golongan yang berbeda-beda dan secara kuantitas sangat banyak (mencapai 700 suku bangsa dengan golongan, ras dan agama yang berbeda pula) disatukan dalam satu pandangan bersama berdasarkan Pancasila.

Akan tetapi, pasca-Reformasi, hal yang penting untuk diingat adalah penyelewengan nilai-nilai Pancasila sebagai legitimasi oleh penguasa di masa lalu, membuat Pancasila seakan terlempar ke belakang. Globalisasi dengan segala keterbukaan dan derasnya modernisasi, membuka peluang paham-paham lain yang bertentangan dengan Pancasila. Perlu untuk dikatakan bahwa keterbukaan telah mengikis Pancasila itu sendiri.

Dalam pandangan ekonomi, Pengamalan Pancasila yang hasil akhirnya adalah ‘keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’ dapat dikatakan belum tercapai, bahkan semakin jauh dari pandangan kita semua. Pandangan-pandangan ekonomi yang mengutamakan kebebasan individu, free-fight competition dan keterbukaan pasar melalui mekanisme pasar telah merusak tatanan ekonomi nasional sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial. Terjadi ketidakseimbangan dalam hal perkembangan ekonomi antara sektor riil dan sektor keuangan yang menciptakan pola ekonomi gelembung (bubble economy) yang, mau tidak mau, akan berkonsekuensi pada krisis ekonomi. Dan krisis ekonomi akan banyak menciptakan kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi yang menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat yang pada dasarnya tidak siap dan belum mampun menghadapi globalisasi ekonomi tersebut.

Lalu, apa yang harus lakukan apabila hal ini terjadi? Apakah Pancasila masih bisa dijadikan pegangan dalam menghadapi situasi ini sebagai pandangan dan dasar dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara? Dan bila bisa dijadikan pegangan, maka bagaimana penjabaran Pancasila tersebut menjadi suatu konsep yang dapat diaplikasikan dalam membumikan dan menyadarkan masyarakat menuju keadilan sosial, sebagai landasan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah?

***

Perlu untuk kita mengetahui bahwa dalam tujuan berdirinya negara Indonesia adalah seperti tujuan mengapa orang tua kita di masa lalu membangun sebuah rumah. Bila ditanyakan kepada orang tua kita, maka jawaban yang keluar adalah agar dapat tinggal dengan nyaman, menciptakan keluarga dalam satu tempat tinggal yang damai, dan menghindarkan dari segala ketidaknyamanan yang ditemui apabila tidak memiliki bangunan rumah sebagai tempat tinggal seperti kedinginan, tidak terlindunginya privasi keluarga dan kegundahan-kegundahan lainnya apabila belum memiliki dan membangun rumah.

Maka, hal ini sama dengan tujuan didirikannya negara ini, sebagai tempat bernaung rakyat di dalam wilayaha yang disebut sebagai wilayah Indonesia, dengan poin-poin tujuan berdasarkan alinea ke-4 UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial. Oleh karenanya, tujuan mulia berdirinya negara adalah yang paling wahid adalah untuk melindungi negara Indonesia dan segenap bangsa Indonesia, dengan pemenuhan paling awal adalah pemenuhan kebutuhan dalam bidang ekonomi, yang juga menempel tujuan lain yaitu memajukan kesejahteraan umum, diikuti oleh fase selanjutnya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dalam hal bidang pendidikan dan pengajaran dan ikut melaksanakan ketertiban umum berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hatta menyebut tujuan akhir ini sebagai pandangan politik internasional Indonesia ini sebagai ‘politik luar negeri yang bebas-aktif’.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan suatu dasar atau fondasi agar bangunan negara ini tidak rentan roboh. Dasar inilah yang pada masa lalu, pada masa sidang BPUPKI terjadi perseteruan seru antara kelompok nasionalis sekuler dan kelompok nasionalis muslim. Soekarno menengahi dengan Pidato Fenomenalnya selama satu jam penuh pada 1 Juni 1945, yang akhirnya melahirkan Pancasila yang dijadikan dasar negara. Dalam satu tulisannya mengenai Pancasila, Mohammad Hatta menuliskan bahwa terjadi beberapa perubahan baik urutan sila maupun dari segi bahasa, hingga pada tanggal 18 Agustus 1945 sebelum pengesahan UUD 1945 oleh PPKI, sehingga lahirlah Pancasila seperti yang ada kini.

Baiklah kita kutip perkataan dari Mohammad Hatta mengenai penafsiran Pancasila ini sebagai berikut:

Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa jadi dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan kita untuk menyelenggarakan segala yang baik bagi rakyat dan masyarakat, sedangkan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kelanjutan dengan perbuatan dalam praktik hidup daripada dasar yang memimpin tadi. Dasar persatuan Indonesia menegaskan sifat negara Indonesia sebagai negara nasional, berdasarkan ideologi sendiri dengan bersendi kepada Bhinneka Tunggal Ika, sedangkan dasar kerakyatan (yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan) menciptakan pemerintahan yang adil, yang dilakukan dengan rasa tanggung jawab, agar terlaksana keadilan sosial, yang tercantum sebagai sila kelima dasar keadilan sosial ini adalah pedoman dan tujuan kedua-duanya.”

Hatta menjelaskan bahwa antara sila-sila Pancasila tersebut adalah satu menyatu dan tak dapat dipisahkan sehingga pelaksanaan sila-sila tersebut tidak dapat dipisah dan dilaksanakan secara sendiri-sendiri tanpa didukung oleh sila-sila lainnya. Meskipun begitu, Hatta memandang bahwa pelaksanaan dari Pancasila tersebut dinilai harus secara runut hingga nantinya mencapai apa yang dicatat dalam sila kelima yaitu keadilan sosial.

Agar dasar ini dapat dilaksanakan dengan baik, perlu adanya arahan dalam konteks aturan normatif, yaitu berupa pasal-pasal dalam UUD 1945. Dalam rumusan UUD 1945 pasca-amandemen, masalah ekonomi tertulis dalam Bab XIV Pasal 33 dan Pasal 34. Baik Perekonomian Nasional maupun Kesejahteraan Sosial tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena hal itu apabila dipisahkan maka akan timbul suatu kesenjangan konsep yang berefek pada legitimasi kesenjangan sosial ekonomi di kalangan Rakyat. Hal ini menjadi perhatian pada bagian selanjutnya bahwa konsep ekonomi kita yang didasarkan pada Pancasila dengan arahan UUD 1945 selama ini telah menyeleweng jauh akibat kesalahkaprahan dan salah urus pemerintah serta kesalahpahaman di kalangan masyarakat mengenai apa yang disebut sebagai ekonomi Pancasila. Hal ini akan menjadi menarik karena selama 71 tahun Pancasila lahir, ekonomi Indonesia yang selalu mengalami pasang-naik dan pasang-surut, akhir-akhir semakin menyeleweng dari tujuan asalnya seperti yang tercantum dalam Alinea ke-4 UUD 1945.

***

Pancasila menghendaki bahwa suatu keadilan sosial haruslah didasarkan pada penghayatan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan kita petunjukNya melalui ajaran-ajarannya yang menggariskan nilai-nilai kebaikan. Terkhusus Islam sendiri, konsep keadilan, kasih sayang semesta alam, menyuruh yang baik dan benar dan menghalau yang buruk dan salah, dan konsep memperbaiki (konstruktif, Ishlah), wasathan, ta’awun dan banyak konsep dalam Islam, perlu untuk dijadikan pedoman serta membumikannya dalam perekonomian dan kesejahteraan sosial; mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan tidak meninggalkan keadilan dan keberadaban; menjunjung tinggi persatuan Indonesia di mana kita harus memahami perbedaan, pluralisme sosial dan multikulturalisme yang menjadi ciri khas Indonesia yang bernaung dalam satu semboyan, Bhinneka Tunggal Ika; dan mendasarkan pada sifat kerakyatan seperti yang dirumuskan dalam sila ketiga yang haruslah dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan berdasarkan berbagai pertimbangan yang didahului oleh permusyawaratan dan bila bisa melalui perwakilan di dalam satu lembaga parlemen permusyawaratan.

Keadilan sosial dengan didasarkan pada empat sila sebelumnya maka, hal tersebut harus pula diarahkan dengan panduan utuh berdasarkan rumusan pasal konstitusi UUD 1945 yang disitu dimuat dalam Pasal 33 dan Pasal 34, dimana konsep koperasi dengan usaha berlandaskan kekeluargaan, penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan hajat hidup orang banyak oleh Negara, penguasaan sumber daya alam oleh Negara untuk pemanfaatan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta jaminan sosial bagi fakir miskin dan anak terlantar dengan bentuk-bentuk beragam seperti di bidang kesehatan.

Intinya adalah, berjalannya ekonomi nasional harus didasarkan pada nilai keadilan sosial, yang bersifat kerakyatan dan kekeluargaan. Penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak serta sumber-sumber daya alam merupakan bentuk pengelolaan negara sebagao bentuk konsep ‘negara pengurus’ oleh Hatta. Apa yang disebut negara pengurus adalah negara merupakan pengelola sumber daya ekonomi, khususnya sumber daya alam bagi kemakmuran rakyat dengan mengusahakannya melalui BUMN-BUMN yang menjadi ujung tombak bagi pengelolaan ekonomi secara profesional dalam hal manajamen dan operasional pengelolaan sumber daya sebagai bentuk implementasi Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Meskipun begitu, pengelolaan BUMN yang berada di bawah pengawasan Negara haruslah terpisah dari birokrasi pemerintahan yang bersifat kaku dan terlalu mekanis. BUMN sebagai bagian dari kewenangan ranah eksekutif di bawah Presiden (juga oleh Legislatif dalam fungsi pengawasannya kepada eksekutif), haruslah dikelola oleh sumber daya manusia yang profesional dan mumpuni dalam menjalankan operasi manajemen BUMN.

Di sisi lain, Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan bahwa usaha-usaha yang berasal dari rakyat di tingkat grass-root diusahakan dalam bentuk koperasi sesuai dengan konsepsi Hatta. Koperasi mengajarkan rakyat untuk berusaha secara mandiri secara individu dengan jalan gotong royong dan saling tolong menolong. Koperasi tidak berusaha untuk mencari keuntungan, karena bagi Hatta keuntungan hanya fadhillah sedangkan tujuan sebenarnya adalah ketercukupan kebutuhan rakyat dengan landasan kemandirian sosial. Bila hal ini dijalankan secara terus menerus dan konsisten, disertai dengan pengarahan yang profesional dalam hal manajemen operasional dan keuangan koperasi, maka secara bertingkat koperasi itu akan berkembang besar hingga menjadi suatu perusahaan koperasi. Diferensiasi satu koperasi yang awalnya adalah koperasi simpan pinjam, berkembang menjadi koperasi konsumsi, dan beranjak menjadi koperasi produksi dan koperasi distribusi. Apabila ini dijalankan lebih konsisten, kerja keras tanpa lelah dan cerdas, perusahaan koperasi tersebut dapat menjadi satu kesatuan utuh antara koperasi simpan pinjam, koperasi konsumsi, koperasi produksi dan koperasi distribusi. Swasta sebagai pemegang usaha secara individu dan dasarnya mencari keuntungan dapat bekerja sama apabila hal tersebut diperlukan dan berada dalam pengawasan negara.

Bila kita pahami baik dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), maka jalan ini akan berjalan saling mendekati: pembangunan ekonomi yang bersifat besar dan membutuhkan tenaga dan modal yang sangat besar, maka hal itu dilakukan oleh Pemerintah yang berasal dari atas yang nantinya menyentuh kepada yang berada di bawahnya, sedangkan ekonomi yang dikelola dan dikembangkan masyarakat akan tumbuh ke atas secara konsisten hingga berkembang besar dan menyentuh ke atas. Baik usaha Pemerintah dan Rakyat nantinya akan menemui jalan temu yang saling menghubungkan. Oleh karena itulah, konsep koperasi secara konsep besarnya adalah kerja sama saling mengisi antara Pemerintah dan Rakyat.

Rakyat yang kurang beruntung karena belum memiliki kemampuan dan sebab lain yang menyebabkannya tidak bisa melakukan kegiatan ekonomi dan bekerja demi kehidupannya dan keluarganya, negara menjamin adanya jaminan sosial bagi mereka yang kurang beruntung. Hal tersebut memiliki bentuk-bentuk yang beragam, seperti yang berkembang kini adalah BPJS dan asuransi bagi para PNS dan tentara. Bagi yang mampu, mungkin saja mereka dapat mencari layanan asuransi yang disediakan swasta yang lebih memadai dengan usahanya secara mandiri. Prioritas negara dalam jaminan sosial adalah fakir miskin dan anak terlantar. Konteks ‘dipelihara’ bukan berarti mengekalkan adanya kemiskinan dan hanya menyuapi saja bagi kalangan miskin. Bantuan konsumtif tidaklah bisa dijadikan patokan untuk mensejahterakan rakyat miskin, tetapi dengan memberinya bekal keahlian dan pengarahan kerja baik secara mandiri maupun dimasukkan ke dalam usaha-usaha kecil menengah yang dapat membuat mereka bekerja secara produktif dan profesional. Bantuan Produktifitas ini masih pula diberikan bantuan konsumtif hingga si penerima bantuan ini dapat ‘berdikari’.

Konsep seperti itu telah banyak dipikirkan oleh para pendiri Bangsa, namun hal ini adalah konsepsi masa lalu yang perlu untuk kita pikirkan kembali dengan keadaan sekarang. Pasca-Reformasi adalah masa di mana kapital lebih berkuasa dan mengendalikan sektor riil, dan kapitalisme global berkembang menjadi kapitalisme digital.

***

Apa yang kita rasakan pada masa sekarang, ekonomi Indonesia telah berubah dibanding sejak kemerdekaan, orde lama dan orde baru. Apa yang menjadi kecemasan adalah arus kapital dari luar mulai menguasai dan menggerogoti kedaulatan ekonomi yang kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Apa yang menjadi indikator dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dalam hal penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam adalah berada di tangan negara dengan indikator yaitu sebesar-besar kemakmuran rakyat. Konsep berdasarkan paham liberalisme yang menekankan pada kepemilikan alat produksi oleh pribadi individu dan free-fight competition merupakan hal yang perlu diperhatikan di masa kini. Apalagi, perkembangan globalisasi ekonomi adalah ‘hasil kemenangan’ Blok Barat pasca-Perang Dingin. Oleh karena itu, globalisasi ekonomi memiliki corak yang terwarnai oleh liberalisme.

Menghindari globalisasi adalah sesuatu yang menyalahi kodrat meskipun kita menolaknya dengan sekeras tenaga. Apa yang perlu menjadi tindakan sekarang adalah, bagaimana Pancasila sebagai sumber pandangan berkehidupan berbangsa dan bernegara menyesuaikan dirinya dengan keadaan sekarang. Pasca-reformasi, setelah Pancasila digunakan yang seringkali untuk legitimasi pemerintah yang berkuasa dalam bertindak yang kadang melewati kewenangannya dengan kaidah dasarnya ‘ekonomi sebagai panglima dan stabilitas keadaan bangsa dan negara’. Era keterbukaan menjadi momentum yang pas bagi Reformasi.

Memburuknya keadaan ekonomi di penghujung Orde Baru pada Mei 1998 menunjukkan kebobrokan dan salah urus ekonomi Indonesia selama bertahun-tahun, yang ironisnya berlawanan dengan keadaan di permukaan kulit yang tampak sebagai ‘Asia Dream’. Hal ini diakibatkan oleh ketidakseimbangan pengelolaan sumber daya kapital dan sumber daya alam. Mungkin untuk memperjelas bahwa dalam satu catatan penting yang disusun oleh Celso Furtado, bahwa dalam tatanan ekonomi Internasional terbentuk dalam lima kontrol: teknologi, keuangan, modal dan finansial, penguasaan pasar, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Menurut Furtado, negara-negara sedang berkembang khususnya Indonesia, seharusnya dapat mengontrol sumber daya alam sebagai senjata utamanya dalam mengembangkan kedaulatan ekonominya dalam menghadapi persaingan ekonomi internasional. Sayangnya, keterlenaan baik pemerintah di masa orde lama maupun orde baru, pengembangan ke arah teknologi selalu terkendala seringkali jatuh menjadi salah urus dan ketidaktepatan sasaran pembangunan yang akhirnya membuang uang negara yang pada seharusnya menjadi produktif untuk membangun sektor industri dan manufaktur. Hal ini berimbas pada pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, modal dan finansial dan penguasaan terhadap pasar baik dalam negeri maupun luar negeri. Bila kita menyusun pada lima catatan ini, meskipun bersifat kasar, akan menjadi sangat penting bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Indonesia yang seimbang dan berkelanjutan.

Namun, hal itu tidak perlu disesali, karena menyesali yang telah lalu adalah suatu penyiksaan yang tidak berarti bagi bangsa Indonesia. Yang menjadi fokus kita adalah melihat ke depan bahwa Pancasila ini dapat diamalkan secara konsisten, bahwa Pancasila menjadi pegangan bernegara menghadapi globalisasi yang penuh dengan persaingan yang setara namun tidak adil.

Apa yang perlu kita pahami kini mengenai Pancasila dalam menghadapi tantangan ekonomi global adalah kembali memahami sila per-sila lalu mengkontekstualisasikan dengan keadaan kini. Oleh karena itulah, perlu untuk memahami kembali bagaimana konsep ekonomi nasional ke depannya dengan mengkontekstualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan ekonomi kini dalam globalisasi ekonomi.

Pertama, dalam menghadapi ekonomi global kini, yang sering menjadi penolakan rakyat akan globalisasi ekonomi adalah adanya persaingan berdasarkan kesetaraan yang cenderung bersifat ‘free-fight competition’. Asumsi dalam ekonomi Barat bahwa setiap individu memiliki kemampuan dalam ekonomi yang sama, merupakan suatu pemahaman yang menyesatkan sehingga menimbulkan ketidakadilan dan pemikiran yang ekonomi yang utopis. Dengan mengasumsikan kebebasan berkompetisi dengan kemampuan yang setara, maka hal itu adalah suatu yang tidak dapat dibenarkan. Teori ekonomi barat yang selalu mengagungkan sebagai teori netral nilai, pada akhirnya berkembang karena nilai-nilai konteks barat itu sendiri. Maka dari itu, apa yang perlu diambil kebaikan dari globalisasi ekonomi adalah pengembangan profesionalisme dan kemampuan kerja. Dengan kata lain, pengembangan sumber daya manusia menjadi yang paling utama, terkhusus dalam bidang pendidikan dan pengajaran, namun memerlukan waktu kurang lebih 20 hingga 50 tahun. Sehingga pengembangan sumber daya manusia yang produktif, profesional dan bertanggung jawab adalah suatu investasi jangka panjang yang sangat berharga. Namun tentu, negara dalam hal ini harus mengawasi dengan ketat dan saksama bahwa proses pengembangan itu sesuai dengan rel menuju tujuan negara, tanpa mengekang minat, bakat dan potensi dari individu itu dengan arahan yang benar sesuai agama dan budaya masyarakat.

Kedua, pengembangan pengelolaan sumber daya ekonomi yang oleh UUD 1945 diamanatkan untuk dikuasai oleh Negara secara modern dan tidak bertentangan dengan konstitusi dan kedaulatan rakyat. Selama ini, Negara cenderung melepaskan pengelolaan sumber daya ekonominya, khususnya sumber daya alamnya kepada swasta. Hal ini diakibatkan kesalahkaprahan pemahaman hak menguasai oleh Negara terhadap Sumber Daya Alam sehingga pemerintah leluasa memberikan izin dan konsesi kepada swasta dengan dalil Negara belum mampu mengelola Sumber Daya Alam tersebut. Putusan MK dalam pengujian Undang-Undang UU Sumber Daya Air dan UU Migas telah menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam menjadi tanggung jawab pemerintah karena hal tersebut sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) sebagai barang yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak dan dengan indikator yang jelas, yaitu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Perhatian yang penting bagi pemerintah adalah dilihat dari dua sisi: ekonomi dari tingkat atas dan tingkat bawah.

Mengembalikan konsep negara Pengurus kini menjadi hal yang perlu untuk diperdalam lagi, terutama dalam membangun kembali ekonomi kita yang kini seakan kehilangan arah. Dengan mengoptimalkan, me-revitalisasi, me-reorganisasi, me-rasionalisasi BUMN-BUMN yang ada dalam pengelolaan sumber daya alam dan pengolahan sumber-sumber yang dibutuhkan sebagai hajat hidup rakyat perlu dipertimbangkan secara matang-matang sebagai bentuk peran Pemerintah dalam membangun struktur ekonomi dari atas. Bappenas dalam hal ini memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi nasional terutama yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan struktur ekonomi atas.

Sedangkan untuk pengembangan ekonomi di struktur bawah, maka poin pertama yaitu pengembangan sumber daya manusia menjadi sangat penting selain pula untuk menyadarkan rakyat di tingkat grass-root tentang pentingnya berkoperasi. Hal ini perlu dikembangkan terlebih dahulu di tingkat desa dan daerah perkampungan pinggiran kota. Apabila dua masyarakat yang tinggal di dua wilayah ini dapat dikembangkan dengan baik, maka hal ini akan bernilai positif bagi tidak hanya bagi pengembangan ekonomi, juga akan berimbas pada perbaikan struktur sosial dan berperan penting dalam perubahan sosial baik di desa maupun di daerah perkampungan pinggiran kota. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tidak boleh pemerintah mencontoh dan mengulangi lagi perilaku pemerintahan Kolonial Belanda di masa lalu yang selama ini selalu dikonotasikan sebagai ‘pemerintahan yang merasa serba tahu dan keras kepala’. Pembangunan dengan basis partisipasi masyarakat desa dan masyarakat perkampungan pinggiran kota akan menjadi sangat menarik untuk dijadikan paradigma pembangunan ekonomi dalam struktur ekonomi bawah. Bappenas dalam hal ini harus banyak berkoordinasi dengan Bappeda baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Dan, ketiga adalah membangun dan mengembangkan sistem jaminan sosial yang sistematis dan berkelanjutan. Selama ini, jaminan sosial yang disediakan negara dikonsentrasikan dalam sistem BPJS, dan berkembang pula jaminan sosial yang dikembangkan oleh swasta seperti asuransi dan dana pensiun. Diharapkan, pengembangan jaminan sosial tidak hanya dibangun dari aras Negara dan Swasta atau Pasar semata, tetapi dikembangkan oleh Masyarakat Madani. Masyarakat Madani di sini dapat memanfaatkan beberapa fasilitas yang tidak jauh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menabung secara rutin untuk kematian dalam hal pemesanan kain kafan, jasa memandikan dan bisa pula dalam biaya pemakaman. Dalam ajaran Islam, dikembangkan lembaga zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. Pengembangan zakat kini juga telah muali digalakkan oleh Pemerintah terutama dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa pengelolaan zakat mulai secara bertahap dikonsentrasikan izinnya kepada Baznas. Meskipun begitu, kewenangan Baznas ini sedikit dibatasi dengan adanya Putusan MK No. 86/PUU/X/2012 di mana daerah yang tidak terjangkau oleh Baznas maka pengelolaan zakat dapat dilangsungkan secara swadaya oleh masyarakat baik oleh takmir mesjid maupun organisasi Islam yang ada di sana. Diharapkan, kewenangan zakat ini lebih diserahkan kepada masyarakat madani meskipun dalam hal ini negara tetap memiliki kekuasaan penuh untuk mengawasi pengelolaan zakat. Pengawasan ini tentunya memerlukan sumber daya manusia dan modal baik dana maupun peralatan yang tidak sedikit terhadap berbagai daerah di seluruh Indonesia. Selain itu, pengembangan konsep wakaf harus digenjot karena potensinya yang selama ini besar seakan dilupakan.

Konsep yang menarik adalah mengenai konsep produktifitas terhadap zakat dan wakaf. Perlu diingat bahwa zakat pada dasarnya lebih melihat pada hasil akhir dan penghasilan dari wajib zakat, sedangkan wakaf lebih melihat kepada barang modal, baik barang produksi maupun barang distribusi. Zakat dapat dijadikan suatu modal produktif dengan cara mengubah pandangan yang selama ini zakat dibayarkan secara pay-as-you-go menjadi ‘pinjaman yang baik’ (Qardhan Hasanah) dengan catatan pengawasan yang ketat. Pengawasan yang ketat ini bukan berarti memaksa mustahik tersebut membayar secepatnya modal tersebut, tetapi bagaimana sang mustahik dapat mencapai tujuannya sebagai pengusaha UKM yang dapat bekerja dengan optimal. Hal ini harus banyak bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM mengenai pengawasan terhadap pengembangan UKM berdasarkan pinjaman dana zakat. Hal ini akan berjalan hingga sang mustahik mampu menjalani usahanya dengan baik, hingga dia akhirnya bisa mengembalikan pinjaman tersebut kepada lembaga zakat. Setelah terbayar, maka diharapkan lembaga zakat secara aktif memasukkan UKM yang dahulunya mustahik ke lembaga Koperasi setempat agar dia dapat menindaklanjuti usahanya dengan usaha bersama berdasar gotong royong. Hal ini akan menjadi sangat menarik untuk dikembangkan. Konteks mustahik dalam hal 8 asnaf pada akhirnya perlu untuk direkonstruksi lagi sebagai bagian dari ijtihad ekonomi Islam, mengingat krisis ekonomi global yang seringkali terjadi dalam siklus yang semakin pendek akan banyak menimbulkan berbagai masalah yang berlipat ganda terhadap kehidupan rakyat.

Sedangkan, pengembangan wakaf secara produktif, maka saya sendiri lebih melangkah kepada penguatan lembaga Badan Wakaf Indonesia. Salah satu yang ingin tawarkan adalah pengembangan Bank Wakaf. Dawam Rahardjo pernah menawarkan suatu konsep Bank Sosial untuk menyeimbangkan ekonomi Islam yang selama ini dikonotasikan dengan Bank Syariah yang terlalu profit-oriented. Maka, salah satu bagian dari bank sosial adalah Bank Wakaf. Bank Wakaf ini pertama-tama adalah dengan mengembangkan Bank Tanah Wakaf. Tanah merupakan faktor produksi yang kini semakin mahal dan seringkali menjadi objek spekulasi oleh pihak tak bertanggung jawab. Tanah Wakaf selama ini dijadikan aset yang tidak produktif, seperti tanah kuburan dan semata pembuatan masjid tanpa adanya kegiatan ekonomi yang minim. Apabila tanah wakaf ini dikembangkan untuk pengembangan UMKM, apalagi dikoneksikan dengan program zakat produktif yang saya tawarkan sebelumnya, maka hal itu akan menjadi multiplier effect bagi pengembangan ekonomi kerakyatan. Di sisi lain, pengembangan wakaf dengan membentuk yayasan dapat mengembangkan peluang kerja yang lebih besar, apalagi bila yayasan itu ternyata membuat badan usaha baik koperasi maupun perusahaan swasta yang dapat menghasilkan lapangan kerja yang memadai di tengah krisis ekonomi.

***

Kesimpulan yang saya dapatkan di sini adalah bahwa pengembangan ekonomi Indonesia kini haruslah di dasarkan pada Pancasila. Dasar Ketuhanan sebagai Dasar Moral Indonesia menjadi suatu dasar yang tidak main-main, bahwa dalam setiap kebijakan dan politik Negara haruslah senantias sejalan dan selaras dengan perintah Tuhan yang menuntut kasih sayang bagi seluruh alam dan keadilan serta menyuruh kepada kebaikan dan mencegah keburukan serta pembangunan yang bersifat memperbaiki dan konstruktif baik materiil maupun spiritual. Kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi dimensi selanjutnya bahwa ekonomi Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai pembumisasian dari nilai-nilai ketuhanan yang kita yakini, dengan tolok ukur harus adil dan beradab. Persatuan Indonesia, berarti ekonomi Indonesia haruslah sesuai dengan keadaan masing-masing daerah di Indonesia yang senantiasa berbeda dan masyarakat yang multikultural, sehingga setiap kebutuhan akan ekonomi pokok dan pembangunan ekonomi yang menunjang masyarakat di daerah itu merasa bahwa pembangunan itu tepat sasaran dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Kerakyatan menjadi suatu sifat bagi ekonomi nasional bahwa perkembangan dan pembangunan ekonomi haruslah sesuai dengan kehendak rakyat yang didasarkan pada hikmah dan kebijaksanaan hasil dari penelitian, pemikiran dan ilmu pengetahuan serta pemahaman akan agama dan kebudayaan yang mendalam, lalu sesuai dengan apa yang menjadi landasan musyawarah dan bila bisa, melalui perwakilan daerah masing-masing dalam satu majelis permusyawaratan. Dan apabila hal itu dijalankan secara konsekuen, maka keadilan sosial sebagai hasil dan tujuan dari Pancasila sebagai dasar menuju tujuan tinggi negara berdasarkan alinea ke-4 akan dirasakan oleh dan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari penjabaran Pancasila ini, dalam menghadapi Globalisasi Ekonomi, maka optimisme itu masih ada, bahwa Pancasila belum mati sebagai pegangan dalam berkehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Ekses-ekses negatif Globalisasi Ekonomi dapat dikikis dengan tiga hal, yaitu pengembangan sumber daya manusia yang berefek pada penguasaan akan modal, pasar dan teknologi; pengembangan pengelolaan sumber daya ekonomi dari struktur ekonomi atas dan struktur ekonomi bawah dengan penguatan kembali BUMN, Bappenas dan Koperasi; dan Penguatan sistem jaminan sosial yang berkesinambungan dan berkelanjutan, dengan konsentrasi tidak hanya di pihak Negara dan Swasta semata, tetapi juga Masyarakat Madani dengan pengembangan zakat dan wakaf serta lembaga filantropi lainnya.

 

Wallahu a’lam bi ash-shawwab

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s