Relevankah Libertarianisme di Indonesia? (2)

libertarian

Kesalahan dalam membaca konsekuensi jangka panjang dari Sosialisme tersebut telah menemukan jalan yang begitu sulit bagi Indonesia mencapai satu kemajuan yang pasti dan nyata. Apa yang disebut sebagai kebersamaan seringkali menjadi satu komoditas politik untuk mencapai kepentingan kelompok tertentu yang menguntungkan hanya segelintir orang. Sosialisme, selain mengikis kesejahteraan setiap individu dalam masyarakat, juga telah mengikis akal sehat individu dalam masyarakat itu sendiri menjadi seorang yang gampang dikendalikan dan bahkan tak punya inisiatif dan tanggung jawab. Sederhananya: Sosialisme mencerabut kebebasan.

Kebebasan yang ditawarkan oleh pemikiran di Barat dalam bentuk Liberalisme klasik pada dasarnya amat menarik untuk dikaji, meski dalam perjalanan sejarah Indonesia, ternyata politik Liberalisme setelah masa Tanam Paksa pun ternyata bersifat eksploitatif dan malah menguntungkan si kaya dan pengusaha dan mematikan nyawa si pribumi. Namun amat menarik bila kita bahas bahwa apa yang selama ini diperbuat oleh pihak kolonial dalam politik liberal pada 1870-an hingga awal dekade 1900-an, ternyata adalah praktek liberalisme yang bersifat abal-abal.

Mengapa politik liberalisme di Hindia Belanda tidak liberal sebagaimana yang dikonsepsikan di Barat? Sebenarnya hal itu dapat dilihat pada masa berkembangnya liberalisme di Prancis sejak Revolusi Prancis. Hatta dengan baik menjelaskan bahwa revolusi Prancis mengarah kepada liberalisme klasik yang berasaskan pada tiga nilai: kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan, mengalami kecacatan. Hatta menjelaskan bahwa proses liberalisasi dan pengangkatan hak asasi manusia tersebut hanya mendasarkan kepada hak politik semata, tetapi tidak mengenai hak ekonomi, sehingga mereka yang dahulu dianggap sebagai musuh karena penindasan politik dengan dasar feodalisme, berpindah dari sekedar kekuasaan politik kepada kekuasaan ekonomi yang tak bisa dibaca oleh kaum tertindas saat itu (seperti buruh dan kelas-kelas masyarakat pinggiran lainnya). Dengan berpindahnya objek kekuasaan dari kekuasaan politik ke ekonomi, maka hal ini menandakan kaum pinggiran tetap berada di pinggir kekuasaan dan menjadi kalangan tertindas secara ekonomi.

Lalu, bagaimana di Indonesia sendiri? Pengalaman akan alam liberalisme ini terjadi pada dua masa yang berbeda, yaitu politik liberal dekade 1870-an hingga awal 1900-an di era kolonial Hindia Belanda, dan masa demokrasi liberal pada masa 1950-1959. Kebijakan politik liberal di era kolonial Belanda dapat dikatakan sebagai ‘kegagalan liberalisme’. Mengapa terjadi demikian? Karena pada dasarnya asas liberalisme klasik bukan didasarkan pada pasar bebas semata yang membentuk pandangan liberalisme konsvervatif, tetapi dengan menjamin pada tiga hak dasar manusia: HIDUP, KEBEBASAN, DAN HAK MILIK. Intinya adalah bertitik pada kebebasan individu tanpa ada yang bisa mengintervensi, tidak terkecuali oleh Negara yang utamanya mengintervensi masalah kebebasan dan hak milik. Inilah libertarianisme yang menekankan pada titik individual, lepas dari tekanan orang yang mengendalikan kebebasannya sebagai manusia.

Kembali kepada kebijakan liberal Hindia Belanda. Kebijakan pada saat itu yang sering dijadikan perhatian adalah masalah Agrarische Wet 1870 yang menekankan reformasi agraria berdasarkan pada kebijakan politik saat itu yang sedang booming aliran politik liberal di Negeri Belanda. Agrarische Wet disahkan untuk menopang pengembangan usaha swasta yang akan dibangun di daerah koloni terutama untuk ‘penjaminan’ kepastian hukum bagi keberlangsungan ekonomi swasta yang dikhususkan pada komoditas pertanian seperti gula yang sangat laku di pasar dunia. Sayangnya, penjaminan hukum tersebut lebih ditekankan kepada pengusaha swasta dan para pemodal yang notabene mayoritas asing dan keturunan tionghoa (yang biasanya adalah perantara) sehingga tidak menjamin bagi keberlangsungan ekonomi kaum pribumi.

Bahkan, instrumen sewa tanah dan pajak tanah (juga pajak per kepala) menjadi titik krusial bagi perebutan tanah para petani pribumi dan penindasan ekonomi yang paling berat yang dihadapi oleh para pribumi. Jan Breman dalam satu bukunya menjelaskan mengenai keterhubungan antara pihak swasta asing dan para pejabat lokal (bupati, wedana dan kepala desa) dalam menindas rakyat melalui instrumen sewa tanah dan pajak yang berujung pada penjaminan bagi pihak swasta dari para pejabat lokal akan ketersediaan tenaga kerja murah.

Booming-nya kembali paham liberalisme di Indonesia terjadi pada masa 1950-an setelah kembalinya Indonesia menjadi sebuah Republik dengan bentuk negara Kesatuan dan lepas dari bentuk negara Serikat yang (hingga kini) dipersepsikan sebagai strategi kaum penjajah untuk memecah belah bangsa (padahal dalam ketatanegaraan hal itu lumrah). Dalam periode demokrasi liberal ini, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan liberalisme ini hanya berfokus pada masalah politik yang lebih bersifat elitis. Di sisi lain, masalah pengembangan ekonomi berada pada keadaan yang jatuh bangun. Seringkali perkembangan ekonomi harus berpusat dan menunggu kebijakan pemerintah, sedangkan dalam alam liberal, semuanya harus berangkat dari bawah, dari masyarakat sendiri. Namun, secara garis besar, pelaku ekonomi banyak (atau malah mayoritas) yang memanfaatkan kedekatan politis terhadap para pelaku politik berkuasa. Hal ini dapat dengan jelas dilihat dalam penjelasan yang diuraikan oleh Yahya A. Muhaimin dalam bukunya ‘Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia: Antara Tahun 1950-1980’ dalam kebijakan Rencana Urgensi Ekonomi, Program Ali Baba, Program Benteng dan berbagai kebijakan ekonomi saat itu.

Intinya adalah kedekatan politik menjadi acuan penting bagi para pelaku ekonomi dalam mencari kemudahan berbisnis dan juga perlundungan bisnis agar bisnis yang dijalani si pelaku ekonomi berjalan mulus. Singkatnya, bukan berdasarkan kemampuan dalam menjalankan bisnis dengan logika ekonomi, tetapi berdasar kepada mencari keuntungan semata secara cepat melalui cara pendekatan politis. Wajar apabila dalam era demokrasi liberal yang terentang antara 1950-1959 yang jatuh bangun tersebut, membuat perekonomian nasional ikut goyah, karena terjadi kapitalisme kroni yang efeknya pula adalah jatuh bangun pembangunan ekonomi dan pengembangan usaha nasional. Saya kira tak perlu untuk membahas secara panjang lebar sejarah ekonomi kita dalam periode ini karena memang sudah dijelaskan dalam banyak literatur sejarah ekonomi Indonesia.

Lalu, apa yang perlu untuk kita urai dalam pengalaman sejarah kita dalam menghadapi dan bergelut dengan liberalisme ini? Sebenarnya kita tidak perlu muluk untuk menjelaskan mengenai liberalisme ini. Bila kita memahami liberalisme dalam konteks masa kini, maka hal itu, seperti yang dikatakan oleh Amato Assegaf, telah mengalami berbagai penyimpangan. Penyimpangan itu adalah Neoliberalisme, Kapitalisme Kroni, dan Kapitalisme Konservatif (Fundamentalisme Pasar). Perlu untuk kita pahami bahwa liberalisme harus didasari pada apa yang disebut sebagai Libertarianisme.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s