Relevankah Libertarianisme di Indonesia? (3-habis)

16578937-abstract-word-cloud-for-libertarianism-with-related-tags-and-terms-stock-photo

Menarik untuk disimak bahwa apa yang disebut libertarianisme adalah suatu pandangan hidup yang didasarkan pada individu sebagai dasar pertimbangan moral dalam kehidupan manusia. Penekanan libertarianisme menurut Bastiat dalam satu buku kecilnya, The Laws, menekankan pada tiga hak dasar manusia, yaitu Hidup, Kebebasan, dan Hak Milik. Pembahasan Bastiat dalam buku tersebut lebih condong pada peran hukum yang seharusnya menjamin tiga hak dasar tersebut. Peran dalam pembentukan hukum tersebut tentu atas campur tangan Negara.

Negara merupakan personifikasi dari masyarakat yang telah bersepakat yang tertuang dalam rumusan dasar hukum yang dibuatnya, Konstitusi. Dengan kata lain, Negara adalah konstitusi yang tertuang di dalamnya, tanpa konstitusi, tidak ada negara. Begitulah menurut Hans Kelsen di dalam bukunya, General Theory of The Law and State. Hukum, bagi Kelsen adalah suatu metode sosial yang bersifat spesifik dalam mengatur masyarakat dengan cara paksaan. Secara sederhana, hukum bekerja apabila individu yang dianggap melakukan delik, lalu ternyata dalam proses pembuktian dia terbukti melakukan delik, maka harus dikenakan sanksi. Oleh karena itu, hukum bersifat memaksa dan seringkali bersifat normatif (das sollen), tidak seperti hukum alam berdasarkan kausalitas (das sein).

Karena hukum bersifat memaksa, maka hukum bersifat membatasi. Lalu, bagaimana hubungan hukum dengan hak dasar manusia dalam libertarianisme ini? Hal ini harus kita dalam dua perspektif. Pertama, hukum dibuat oleh Negara untuk melindungi hak dasar manusia. dalam perspektif ini, Negara membuat hukum untuk menjamin setiap hak dasar manusia individu dalam wilayah teritorialnya. Biasanya, hukum yang dibuat adalah bersifat negatif yaitu bersifat melarang dan mencegah terjadinya pelanggaran atas hak dasar manusia individu satu sama lain, misalnya dilarang melukai dan membunuh individu, melarang segala bentuk pencegahan terhadap kebebasan seseorang dan juga melarang mengganggu kebebasan orang lain, serta larangan terhadap seseorang terhadap hak milik orang lain, seperti larangan merampas, mencuri dan merampok hak milik orang.

Perspektif kedua adalah hukum dibuat untuk mengatur hak dasar manusia. Perspektif yang satu ini bersifat sangat membatasi dibandingkan perspektif sebelumnya yang bersifat menjamin. Dalam perspektif ini, hukum menjadi panglima hak dasar manusia, dengan kata lain hukum yang berhak dan wajib memberikan hak dasar manusia. Kebebasan tergantung atas teks hukum yang dibuat. Negara menjadi pengatur bagi individu dan individu dengan begitu tercerabut dari hak dasarnya.

Baik perspektif pertama dan kedua, Friedrich von Hayek mengemukakan dengan apa yang disebut sebagai perbedaan pemikiran antara wilayah Inggris dengan Jerman. Di sini saya mulai memahami dari tradisi hukum berbeda antara dua wilayah ini. Bila Inggris mewakili tradisi common law, maka Jerman mewakili tradisi civil law. Baik Inggris maupun Jerman, dalam alur sejarah pemikiran filsafat, maka tentu akan sangat berbeda hingga bermuara pada dua garis besar: kebebasan individu seperti yang tercermin dalam tradisi hukum Common Law dan komando negara dalam tradisi hukum Civil Law.

Instrumen hukum yang bersifat memaksa sangat efektif untuk mengarahkan masyarakat sebagai kumpulan individu. Namun, tujuan individu dan negara meskipun memiliki titik temu, selalu akan bertolak belakang. Individu, bila tanpa adanya negara, maka akan mengarah kepada keadaan anarki; bila negara tanpa adanya kebebasan individu, maka negara menjadi diktator yang menindas, mengarah kepada kediktatoran absolut. Tentu dua ekstrim ini menjadi terlalu mahal dengan kebebasan manusia yang saat ini kita dapatkan sebagai anugerah dari Tuhan.

Contoh hukum dan negara terhadap individu menjadi satu contoh mengapa seringkali dalam perjalanan sejarah kita, kebebasan manusia selalu akan mengarah kepada jalan yang berliku dan terkadang buntu dan terjal. Dalam pengalaman Indonesia, perlu untuk dibahas mengapa liberalisme gagal mewujud di dalam masyarakat.

Libertarianisme sebagai suatu pandangan hidup adalah tidak bersifat anarki karena tetap mengakui negara yang menjamin kebebasan individu (bukan mengatur individu yang membatasi), juga melegitimasi kebebasan individu, bahkan kelompok, tertentu untuk berbuat seenaknya dengan mengganggu kebebasan orang lain). Libertarianisme, sekali lagi, mendasarkan kepada tiga hak dasar manusia: hidup, kebebasan, dan hak milik.

Apakah liberalisme bisa berkembang di Indonesia? Jawabannya adalah tergantung dari istilah yang selama ini kita pakai. Dalam kata pengantarnya, von Mises mengatakan bahwa selama ini Liberalisme telah banyak diperkosa dan dipreteli pengertian dan definisinya sehingga menjadi alat untuk melegitimasi kekuasaan. Kebebasan, misalkan, sebagai prinsip dasar dalam liberalisme telah banyak dipreteli dan dijadikan alat propaganda bagi gerakan Marxisme untuk melegitimasi gerakannya menuju kebebasan masyarakat dengan munculnya masyarakat tanpa kelas. Sayangnya, muara itu tetap pula kepada Negara sebagai pemegang kendali masyarakat dan menafikan hak individu dan kebebasannya.

Liberalisme yang kita pakai hari ini, perlu untuk kita lihat kembali baik dalam konteks sejarah di masa lalu maupun keadaan politik di masa kini. Indonesia telah menghadapi politik liberal namun dalam pandangan sebenarnya, hanyalah nama semata yang bernama liberalisme. Apabila liberalisme dipraktekkan, seharusnya kebijakan politik saat itu adalah menjamin hak hidup masyarakat daerah jajahan, memberikan kebebasan bagi mereka dan menjamin hak milik mereka. Kuncinya adalah kebebasan individu baik politik, ekonomi, maupun sosial. Pendidikan dan ekonomi akan menjadi program panglima. Sayangnya dalam masa kolonialisme pasca 1870, yang adalah perselingkuhan negara dengan para pengusaha dan pemodal untuk menjamin alat produksi seperti tanah dengan sewa dan tenaga kerja murah. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kuli dan budak dunia.

Secara garis besar baik dalam negara kolonial maupun periode demokrasi liberal 1950-1959, titik permasalahannya adalah berada pada kekuasaan negara yang begitu besar sehingga sangat berpotensi (memang menjadi teraktualisasikan) terjadinya penyelewengan berupa mengekang kebebasan individu. Ini akan membunuh potensi individu manusia dalam mengembangkan kemampuan mereka yang besar, baik dalam mencapai cita-citanya, pencapaian ekonomi dan daya kreativitas mereka yang tertinggi.

Meski begitu, harus kita akui bahwa bila kita membicarakan liberalisme, maka harus menekankan pada libertarianisme yang menekankan pada kebebasan individu yang menjamin hak dasar manusia (hidup, kebebasan dan hak milik). Perkembangan liberalisme perlu untuk diperkenalkan karena istilah liberalisme dan pemikirannya masih terasa asing di Indonesia. Penyelewengan istilah dan definisi perlu untuk dikoreksi menjadi pengertian dan definisi awal apa itu liberalisme (klasik) dan memperkenalkan apa itu libertarianisme.

Lalu kembali kepada pertanyaan dari judul tulisan ini: relevankah libertarianisme di Indonesia? Maka saya harus jawab sangat relevan. Lalu bagaimana strategi untuk merelevankan libertarianisme? Seringkali kita memandang libertarianisme dengan liberalisme melalui pendekatan ekonomi yang mendasarkan pada pasar bebas berbasis pertumbuhan, laba, profit, rugi, Kapitalisme dan lain sebagainya. Johan Norberg, seorang pembela Kapitalisme global, mengatakan bahwa liberalisme tidak seperti yang dikatakan pada masa sekarang. Liberalisme klasik, yang diperkenalkan saat di Inggris, juga yang digali kembali oleh von Mises dan von Hayek, adalah kebebasan individu yang menjunjung tinggi hak hidup, kebebasan dan hak milik.

Mengenai pertumbuhan ekonomi, efisiensi dan keuntungan, maka hal itu merupakan konsekuensi dari tegaknya libertarianisme, kebebasan individu yang telah mendayakan potensinya hingga pencapaian tertinggi, namun ketiga hal itu tidak bisa dijadikan indikator utama. Bila kita terlalu berfokus bahwa liberalisme hanya masalah tiga permasalahan ekonomi di atas, maka terjadi reduksionisasi liberalisme, manusia hanya menjadi homo economicus, hanya sebagai alat ekonomi semata, padahal manusia adalah manusia dengan ciptaan terbaik dan tertinggi Tuhan!

Liberalisme seperti bukan pengertiannya yang murni. Amato Assegaf mengatakan bahwa hal itu merupakan penyimpangan yang dilakukan oleh para pemikir ekonomi yang ‘mempreteli’ liberalisme dalam kacamata ekonomi dalam merespons kritik dari kalangan sosialisme (baik radikal maupun moderat), sehingga tercipta pemikiran baru yang menyeleweng, Neoliberalisme. Bila kita melihat pengembangan Neolib ini, tentu harus kita bahas lebih panjang lagi karena terjadinya campur tangan Negara yang mempromosikan atas nama liberalisme namun dengan kecenderungan arah pola pikir pragmatisme yang membuat apa yang disebut ‘liberalisme’ menjadi menyeleweng dari liberalisme yang asli.

Itulah neoliberalisme, mereduksi liberalisme menjadi sempit sebagai homo economicus, memandang pasar bebas sebagai suatu hal yang mutlak. Pasar bebas meskipun menjadi tujuan akhir dari liberalisme namun apabila dicampuri oleh kepentingan negara ATAS NAMA LIBERALISME, maka pasar bebas menjadi semacam angan semata. Inilah yang terjadi dengan pengabaian terhadap hal yang lain, hidup orang menjadi semakin sulit dan kebebasan seorang terampaskan akibat pasar bebas. Ini yang disebut sebagai ‘pengembangan’ liberalisme sebagai fundamentalisme pasar. Pasar yang harus dijadikan indikator utama, tapi tidak memedulikan hidup, mengekang kebebasan karena kebebasan yang cenderung ‘anarki’, dan hak miliki semakin terampas. Lalu, liberalisme menjadi kambing hitam, padahal inilah yang disebut sebagai neoliberalisme, oh bukan, NEO-IMPERIALISME!

Inilah yang perlu kita renungkan, bahwa untuk menjadikan liberalisme sebagai pandangan pemikiran yang relevan, perlu untuk mengembalikan liberalisme dengan kembali ke dasar pemikiran libertarianisme, hidup, kebebasan dan hak miliki merupakan anugerah Tuhan kepada kita, hak alami dan paling dasar. Kita mengurus diri kita sendiri, meski kita butuh Negara untuk menjamin hak dasar kita. Orang miskin, meski mereka memiliki tanah pertanian, mereka dijamin oleh Negara agar tidak dirampas oleh korporasi. Korporasi dan petani di hadapan hukum (yang dibuat oleh Negara demi menjamin hak dasar manusia) adalah sama. Petani kuat terhadap korporasi, petani punya hak milik atas apa yang ia punya, atas apa yang ia dapatkan dari jerih payahnya terhadap tanahnya. Bahkan, bila hukum (konstitusi tepatnya) menjamin hak pendidikan, maka hal itu menjadi kewajiban Negara untuk memberikan pendidikan dan penerangan atas hak dasar mereka, memberikan pendidikan sebaik mungkin agar mereka kelak dapat mencapai pencapaian tinggi dalam bekerja dan berusaha. Konsekuensinya adalah semakin majunya masyarakat kita, baik dalam mengembangkan Negara Hukum yang semakin demokratis, ekonomi pasar yang semakin adil karena negara minim dalam mencampuri urusan ekonomi, dan masyarakat madani semakin menunjukkan potensi dan kemampuan mereka dalam mencapai masyarakat yang demokratis. Bahkan, menurut Johan Norberg dalam memahami kapitalisme dalam ranah ekonomi, akan tercipta apa yang disebut sebagai kapitalisme bebas, yaitu di saat politisi mengerjakan apa yang ia dalami, dan para pengusaha bekerja untuk mengembangkan usahanya di dalam pasar, serta tidak saling mencampuri urusan satu sama lain.

Saya kira perlu untuk merenungi dan meresapi kembali libertarianisme yang selama ini salah kaprah dipahami sebagai paham yang membela Barat dan membuat manusia semakin menuju kepada keterpurukan dan degradasi. Saya kira, Negara apabila dibatasi dan disepakati oleh masyarakat berperan secara terbatas dalam konstitusi, maka dia akan menjadi negara yang kuat, minimal state for the strongest state. Namun begitu, saya harus paham dengan Hatta dalam soal ini bahwa Negara Pengurus sebenarnya wajib untuk membangun ekonomi dan pendidikan secara konsisten untuk membangun manusia Indonesia yang sejahtera di masa depan. Saya tidak dapat mengatakan bahwa Hatta libertarian, tapi saya meyakini bahwa Hatta adalah orang yang pro akan kebebasan manusia. Saya kira itulah yang diimpikan Hatta. Meskipun begitu, harus saya ingatkan bahwa untuk menjawab bahwa libertarianisme ini relevan, maka butuh waktu jangka panjang untuk mewujudkannya. Pendidikan dan ekonomi adalah yang utama, dan pembangunan itu harus dalam waktu yang lama namun konsisten. Sehingga, saya hanya bisa mengatakan antara 25-50 tahun adalah waktu yang cukup untuk memberikan dasar kesadaran libertarianisme. Selebihnya, adalah usaha kita untuk tetap konsisten dan bersabar….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s