Memahami Kembali Substansi Sosialisme Indonesia (1)

socialism_by_mubtari-d3e3kei

Di dalam tulisan-tulisan sebelumnya, saya lebih banyak menekankan pada apa itu libertarianisme dan berbagai hal yang positif maupun hal-hal yang negatif sehingga karakter dari libertarianisme itu hilang. Liberalisme, seperti yang ditulis sebelumnya, kurang begitu mewarnai pemikiran dasar berdirinya Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Mohammad Hatta, Indonesia (dalam hal ini Pancasila) lahir atas tiga respon pemikiran besar, yaitu Islam, Demokrasi Desa dan Sosialisme Barat. Dalam pengembangan pemikiran selanjutnya, Soekarno membuat suatu istilah politik yang hingga kini definisinya belum bisa kita pahami hingga sekarang, yaitu Sosialisme (ala) Indonesia.

Di dalam tulisan ini, saya akan mengulas secara singkat apa dan mengapa harus mengambil sosialisme Indonesia dalam memandang ‘arah politik’ bagi Indonesia di masa lalu (juga masih dipegang sebagian kalangan hingga masa kini). Dalam penjelasannya nanti, akan ditunjukkan bahwa respons terhadap pemikiran Sosialisme Barat memiliki suatu catatan panjang di masa lalu sehingga penerimaannya oleh kalangan luas begitu positif dan optimistik. Tentu pembahasan singkat perlu penjabaran lebih lanjut dalam satu tulisan panjang mungkin berupa makalah dan paper. Tapi saya kira perlu untuk dibahas sedikit dalam tulisan ini.

***

Pemikiran sosialisme sebenarnya merupakan respon terhadap pandangan Liberalisme yang lebih menekankan pada kebebasan individu yang selama ini disalahpahami dan menjadi salah kaprah oleh sebagian kalangan yang dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan semata dengan jumlah sebesar mungkin. Pemikiran sosialisme ini sebenarnya menjadi satu corak yang khas bagi para pemikira wilayah Jerman dan Prancis terutama di Prancis dalam Revolusi Pransis 1978 yang mengusung slogan ‘kebebasan, persamaan dan persaudaraan’. Hatta, di dalam tulisannya, mengulas Revolusi Prancis ini yang dapat dikatakan sebagai revolusi pembebasan yang pincang sebelah (atau malah lumpuh). Mengapa dikatakan demikian?

Bagi Hatta, kebebasan politik yang dicetuskan dalam revolusi tersebut tidak disertai oleh pemikiran yang begitu matang terhadap kebebasan dalam ekonomi. Demokrasi Politik tidak dibarengi dengan demokrasi ekonomi. Sehingga, pada saat revolusi pecah, para kaum feodal dan pihak bangsawan (serta kroninya) yang pada awalnya ditelanjangi dari kedudukannya sebagai kalangan elit, berpindah menjadi kalangan elit di bidang ekonomi. Berbagai harta benda mereka yang melimpah, otomatis merajai bidang ekonomi dengan membuat suatu perusahaan berasaskan modal dengan instrumen saham. Perusahaan ini, yang dikuasai oleh kalangan elit sasaran revolusi, merajai bidang ekonomi di Prancis. Kebebasan politik pun ternyata pincang, karena kebebasan berserikat, terutama bagi buruh dan petani, merupakan suatu bentuk pembatasan kebebasan karena berserikat berarti terikat oleh peraturan serikat organisasi, sedangkan manusia ‘dilahirkan dalam keadaan bebas’. Sehingga berserikat adalah suatu pelanggaran kebebasan. Ini pula yang menjadi cacat revolusi (juga strategi para kaum borjuis dalam melihat kelemahan revolusi) sehingga para buruh dan petani (serta para kaum marjinal dan minoritas lainnya) terpecah menjadi individu tanpa adanya hak untuk berserikat yang merupakan kekuatan utama dalam menekan keadaan dalam memengaruhi pemerintahan.

Slogan ‘kebebasan, persamaan dan persaudaraan’ pada akhirnya menimbulkan kontradiksi tersendiri, karena dengan adanya kebebasan, persamaan dan persaudaraan ditafsirkan sebagai membatasi kebebasan itu sendiri. Oleh karenanya, kebebasan semata yang telah terwujud, tetapi persamaan dan persaudaraan menjadi sesuatu yang mustahil karena kecacatan revolusi (juga celah pemikiran yang amat disayangkan).

Hal ini mengingatkan pada masalah ‘perseteruan hebat’ antara aliran filsafat rasionalisme (digawangi Rene Descartes) dan filsafat empirisme (digawangi oleh John Locke dan Thomas Hobbes). Filsafat rasionalisme mewakili perkembangan pemikiran di Prancis (selanjutnya Jerman) lebih menekankan bahwa sumber pengetahuan yang paling utama adalah akal rasio yang merupakan ‘dasar eksistensi’ bagi manusia dalam mengada. Namun, akal rasio seseorang berbeda antara satu sama lain sehingga seringkali menimbulkan perbedaan persepsi mengenai sesuatu. Berbeda dengan filsafat empirisme yang menekankan pada pengalaman dan indera sehingga meski akal diakui namun hanya memroses terhadap apa yang ia dapat dalam pengalaman. Hal ini dikembangkan hingga dalam kehidupan sosial dan masalah individu dan negara (sebagai entitas sosial).

Perkembangan filsafat rasionalisme dengan ditambah dengan positivisme sebagai tambahan terhadap filsafat rasionalisme dengan empirisme menjadi suatu ketentuan dalam pengembangan hukum positif. Dengan rasio dan pengujicobaan terhadap fakta dalam hukum alam menjadikan suatu bahan dalam pembentukan hukum dalam mengatur masyarakat. Hukum merupakan pengejawantahan tindakan Negara dalam mengatur masyarakat. Pengembangan ini berasal dari penggalian studi hukum dalam tradisi Civil Law yang dikembangkan di Jerman dalam bentuk kodifikasi hukum atau kitab hukum. Undang-Undang menjadi ketentuan dalam mengatur hidup manusia dalam satu wilayah Negara itu berada berdasarkan hasil akal terhadap apa yang terjadi dalam masyarakatnya. Negara dalam hal ini menjadi pemimpin bagi masyarakat dan menentukan arah berkembangnya masyarakat.

Berbeda dengan perkembangan dalam filsafat empirisme yang berkembang di Inggris (Locke dari Perancis namun terinspirasi dari filsafat Hobbesian yang cenderung individualistik namun liar dan mekanistik) di mana pengalaman manusia menjadi suatu sumber utama pengetahuan. Meski kedudukan akal diakui seperti filsafat rasionalisme, namun akal hanya sebagai pemroses terhadap pengalaman yang ia dapat. Pengalaman setiap orang adalah berbeda sehingga pengetahuan antara satu dengan yang lain adalah berbeda. Oleh karenanya, pengalaman ini menimbulkan relativitas dalam kesatuan masyarakat. Homo homini lupus seperti yang dikatakan oleh Hobbes sebenarnya adalah hasil dari pengalamannya terhadap zaman peperangan di Inggris di mana setiap individu digerakkan oleh kepentingan masing-masing berdasarkan pengalaman masing-masing. Akibat itu, setiap pengalaman seseorang yang berbeda tersebut menimbulkan perbenturan persepsi dan berujung pada kepentingan masing-masing serta berusaha untuk menguasai satu kepentingan dengan kepentingan lain. Mirip seperti dialektika idelisme ala Hegel, namun asumsinya adalah manusia dan setiap manusia adalah musuh bagi yang lain.

Dalam pengembangan hukum selanjutnya, sistem Common Law sebagai menjadi suatu sistem hukum khas berdasarkan spesialisasi terhadap pengalaman satu masyarakat (bahkan satu individu dengan individu lain) dalam menyelesaikan masalah hukum. Penekanan selanjutnya adalah dalam tradisi Inggris, individualisme menjadi suatu hal yang berkembang pesat terutama secara tersurat dalam filsafat Hobbesian. Relativitas yang terjadi antar individu di dalam masyarakat yang bebas harus dibatasi dengan adanya kesepakatan antar individu dalam masyarakat. Karena bila tidak, kebebasan akan merampas banyak hal, bahkan hidup dan hak milik. Inilah konsep individualisme sebelum berkembangnya libertarianisme yang menekankan pada tiga hak dasar, seperti hidup, kebebasan dan hak milik. Berdasarkan hal itulah dibentuk suatu hukum yang bersifat kontrak, yaitu kontrak sosial (social contract) untuk membatasi individu-individu dalam berbuat kesewenangan. Inilah dasar dari berkembangnya konstitusi dalam wilayah Inggris, meskipun konsep dasar konstitusi telah muncul sejak masa Yunani Kuno.

Perbedaan tradisi pemikiran tersebut pasca renaisans tersebut tidak hanya dalam pembangunan sistem hukum antara civil law maupun common law, tetapi juga berkembang dalam ranah ekonomi. Dalam tradisi eropa kontinental (dalam tradisi civil law), pengembangan ekonomi cenderung bersifat terpusat di tangan pemerintah (atau raja) meskipun perdagangan saat itu dapat dikatakan terbuka. Dasarnya lebih kepada fisiokratis, berdasarkan pertanian. Berbeda dengan Inggris, perkembangan ekonominya lebih bebas dan bersifat individualistik, sistem common law dan masalah kebebasan manusia yang berkembang telah membentuk suatu mental perdagangan bebas yang bersifat merkantilistik dan menuju pembentukan pasar bebas. Eropa yang cenderung beragam berbeda dengan Inggris yang bersifat homogen (terutama tradisi bentuk pemerintahan Eropa yang lebih menjurus monarki absolut berbeda dengan Inggris yang pada perkembangannya lebih monarki konstitusional) menjadi lebih bebas dan sejarahnya lebih bersifat lancar pasca banyak penuntutan hak politik warga dalam Magna Charta, Bill of Rights dan sebagainya.

Singkatnya, perbedaan pemikiran dan sudut pandang ini menjadikan sistem ekonomi membentuk dua kutub: liberalisme dan sosialisme. Slogan Revolusi Perancis terbelah menjadi kebebasan di satu pihak, persamaan dan persaudaraan di pihak lain: Individualisme dan kolektivisme.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s